Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Tolak Tawaran Bank Dunia Bantu Sektor Kesehatan, tapi Minta untuk Rehabilitasi Mangrove

Kompas.com - 17/11/2020, 15:52 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, pemerintah Indonesia mendapat banyak sekali tawaran bantuan untuk sektor kesehatan dari Bank Dunia.

Namun, tawaran itu Luhut tolak karena pemerintah merasa masih mampu.

"World Bank menawarkan banyak sekali bantuan tapi saya katakan kita cukup. Dia bilang kami menyiapkan budget untuk vaksin, saya bilang kita cukup," kata Luhut dalam sebuah diskusi daring, Selasa (17/11/2020).

Meski begitu, Luhut tak menolak tawaran Bank Dunia di sektor lainnya. Ia pun meminta agar pemerintah Indonesia dibantu dalam program rehabilitasi mangrove.

Baca juga: Soal UU Cipta Kerja, Luhut: Kadang yang Mengaku Intelektual, Tidak Baca Sudah Komentar

Permintaan tersebut, kata Luhut, telah disanggupi Bank Dunia. Bahkan, mereka juga bersedia membantu program pemerintah mengenai rehabilitasi terumbu karang.

"Kalian bantu kami di dalam mangrove saja, kami punya program 630 ribu hektare replanting mangrove di Indonesia dan itu adalah the largest mangrove replanting program in the world (program rehabilitasi mangrove terluas di dunia). Dan mereka mau," ujarnya

Di hadapan petinggi Bank Dunia, Luhut mengaku, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah berorientasi pada generasi mendatang Indonesia.

Pelayanan yang diberikan pemerintah ditujukan kepada rakyat, bukan kepada pemberi bantuan.

Baca juga: Luhut: Kalau Pejabat Tidak Aneh-aneh Buat Kerumunan, Covid-19 Dapat Dikendalikan

"Jadi kalian juga jangan merasa bahwa kami ini harus menservis kalian. Yang kami servis pertama adalah generasi yang akan datang rakyat Indonesia," ujar Luhut.

"Saya kira itu message itu very clear karena jangan mereka menganggap bahwa kita itu tidak ada disiplin atau kau kurang memperhatikan masalah lingkungan," tuturnya.

Luhut pun meminta dunia untuk tidak menceramahi Indonesia ihwal lingkungan.

Sebab, pemerintah telah cukup memberi perhatian dalam hal tersebut.

Baca juga: Singgung Kerumunan di Jakarta, Luhut: Ada Pejabat yang Hadir, tetapi Tak Karantina

Ia mencontohkan, tahun 2015 terjadi kebakaran hutan di lahan seluas 2 juta hektare. Di tahun 2019, angka itu menurun menjadi kurang dari 150.000 hektare.

Sementara, pada periode yang sama, hampir 4 juta hejtare lahan terbakar di Amerika, 6 juta hektare lahan terbakar di Australia, dan sejumlah negara lainnya.

"Jadi diplomasi itu diplomasi straight forward (tegas) tetap dengan humble tone (rendah hati) tetapi we have to make it clear bahwa we are doing the right thing and on the right track juga (kita harus memastikan bahwa kita melakukan hal yang benar dan berada di jalan yang benar)," kata Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Nasional
Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com