Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Tolak Tawaran Bank Dunia Bantu Sektor Kesehatan, tapi Minta untuk Rehabilitasi Mangrove

Kompas.com - 17/11/2020, 15:52 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, pemerintah Indonesia mendapat banyak sekali tawaran bantuan untuk sektor kesehatan dari Bank Dunia.

Namun, tawaran itu Luhut tolak karena pemerintah merasa masih mampu.

"World Bank menawarkan banyak sekali bantuan tapi saya katakan kita cukup. Dia bilang kami menyiapkan budget untuk vaksin, saya bilang kita cukup," kata Luhut dalam sebuah diskusi daring, Selasa (17/11/2020).

Meski begitu, Luhut tak menolak tawaran Bank Dunia di sektor lainnya. Ia pun meminta agar pemerintah Indonesia dibantu dalam program rehabilitasi mangrove.

Baca juga: Soal UU Cipta Kerja, Luhut: Kadang yang Mengaku Intelektual, Tidak Baca Sudah Komentar

Permintaan tersebut, kata Luhut, telah disanggupi Bank Dunia. Bahkan, mereka juga bersedia membantu program pemerintah mengenai rehabilitasi terumbu karang.

"Kalian bantu kami di dalam mangrove saja, kami punya program 630 ribu hektare replanting mangrove di Indonesia dan itu adalah the largest mangrove replanting program in the world (program rehabilitasi mangrove terluas di dunia). Dan mereka mau," ujarnya

Di hadapan petinggi Bank Dunia, Luhut mengaku, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah berorientasi pada generasi mendatang Indonesia.

Pelayanan yang diberikan pemerintah ditujukan kepada rakyat, bukan kepada pemberi bantuan.

Baca juga: Luhut: Kalau Pejabat Tidak Aneh-aneh Buat Kerumunan, Covid-19 Dapat Dikendalikan

"Jadi kalian juga jangan merasa bahwa kami ini harus menservis kalian. Yang kami servis pertama adalah generasi yang akan datang rakyat Indonesia," ujar Luhut.

"Saya kira itu message itu very clear karena jangan mereka menganggap bahwa kita itu tidak ada disiplin atau kau kurang memperhatikan masalah lingkungan," tuturnya.

Luhut pun meminta dunia untuk tidak menceramahi Indonesia ihwal lingkungan.

Sebab, pemerintah telah cukup memberi perhatian dalam hal tersebut.

Baca juga: Singgung Kerumunan di Jakarta, Luhut: Ada Pejabat yang Hadir, tetapi Tak Karantina

Ia mencontohkan, tahun 2015 terjadi kebakaran hutan di lahan seluas 2 juta hektare. Di tahun 2019, angka itu menurun menjadi kurang dari 150.000 hektare.

Sementara, pada periode yang sama, hampir 4 juta hejtare lahan terbakar di Amerika, 6 juta hektare lahan terbakar di Australia, dan sejumlah negara lainnya.

"Jadi diplomasi itu diplomasi straight forward (tegas) tetap dengan humble tone (rendah hati) tetapi we have to make it clear bahwa we are doing the right thing and on the right track juga (kita harus memastikan bahwa kita melakukan hal yang benar dan berada di jalan yang benar)," kata Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Nasional
BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

Nasional
Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Nasional
Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Nasional
PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com