Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Kalau Pejabat Tidak Aneh-aneh Buat Kerumunan, Covid-19 Dapat Dikendalikan

Kompas.com - 17/11/2020, 13:47 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yakin kasus Covid-19 dapat dikendalikan jika seluruh pihak disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu, ia juga yakin, jika pejabat-pejabat tak membuat kerumunan seperti yang beberapa waktu lalu terjadi di DKI Jakarta, kasus penyebaran virus corona dapat ditekan.

"Kalau terus kita disiplin, tidak ada yang aneh-aneh, pejabat-pejabat atau yang merasa pejabat (tidak) membuat kerumunan-kerumunan, saya pikir kita akan bisa meng-contain (mengontrol) Covid-19 ini dan sampai menunggu nanti vaksinasi yang insya Allah bisa kita lakukan pada akhir tahun ini," kata Luhut dalam sebuah diskusi daring, Selasa (17/11/2020).

Luhut menyayangkan adanya aktivitas yang memicu kerumunan yang terjadi di Ibu Kota Negara belakangan ini. Menurut dia, kerumunan terbukti memunculkan kasus Covid-19.

Baca juga: Singgung Kerumunan di Jakarta, Luhut: Ada Pejabat yang Hadir, tetapi Tak Karantina


Disayangkan pula ada pejabat yang hadir dalam kerumunan tersebut dan enggan melakukan karantina untuk mencegah penularan virus.

Namun demikian, Luhut tak menyebutkan lebih lanjut mengenai pejabat yang disinggungnya.

"Kita sangat menyayangkan bahwa terjadi kerumunan-kerumunan yang tidak baik dan disayangkan juga pejabat ada yang hadir dalam kerumunan itu dan juga tidak karantina," ujarnya.

Berkebalikan dengan pejabat tersebut, Luhut mengaku, sekembalinya dari Yunani tiga minggu lalu, ia melakukan karantina selama satu minggu sebelum melakukan kegiatan lainnya.

Hal serupa akan kembali Luhut lakukan setelah kembali ke Tanah Air pasca bertugas di Amerika.

Baca juga: Tanggapan Berbeda Ridwan Kamil soal Pencopotan Kapolda Jawa Barat

 

Menurut dia, semua pihak harus disiplin menerapkan protokol kesehatan tanpa terkecuali, termasuk para pejabat.

"Jadi saya pikir tidak boleh ada dispensasi pada siapapun yang balik terutama dari negara-negara yang dianggap bermasalah," ujarnya.

Luhut menambahkan, protokol kesehatan yang ketat harus diterapkan di seluruh elemen masyarakat. Selain karantina kesehatan, 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak menjadi kunci pencegahan penularan Covid-19.

"Strateginya adalah bagaimana kita mensosialisasikan dengan baik Covid-19 ini kepada semua masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan seperti pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak," katanya.

"Ini juga penting kami tidak ingin kerumunan karena ternyata kerumunan-kerumunan itu adalah penyebab klaster-klaster baru dan itu sudah ada evidence," tutur Luhut.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com