Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrasi RI Dinilai Sedang Dikepung Masalah, Ketidakpastian Ekonomi hingga Pandemi

Kompas.com - 17/11/2020, 13:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Sosio-Politik Fachry Ali menilai, saat ini demokrasi di Indonesia tengah dikepung banyak persoalan.

Hal tersebut ia utarakan ketika menjadi narasumber dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bertajuk "Nasib Demokrasi di Masa Pandemi" Selasa (17/11/2020).

Sejumlah persoalan itu, kata Fachry, di antaranya ketidakpastian ekonomi, kekuasaan politik, hingga UU Cipta Kerja yang ditentang masyarakat di tengah situasi pandemi.

Baca juga: Peneliti LP3ES: Kemunduran Demokrasi Lebih Parah pada Periode Kedua Jokowi

Soal ketidakpastian ekonomi, kata dia, hal ini terjadi karena Indonesia sedang berada dalam masa resesi akibat Covid-19.

"Walaupun Indonesia harus kita puji karena relatif lebih terlambat masuk ke dalam resesi," kata Fachry.

Selain itu, soal kekuasaan politik, ia menyebut bahwa Indonesia kini tengah dikepung dengan beragam kekuasaan yang dibagi-bagi.

Jelasnya, struktur kekuasaan di Indonesia sudah terlanjur bersifat horizontal.

"Horizontalnya di mana sifatnya? Pertama Presiden, walaupun dia Kepala Negara, dia tidak bisa melaksanakan keputusan-keputusan yang efektif kecuali harus berkompromi atau bekerja sama dengan kekuatan di luar domain kekuasaan dia," jelasnya.

Hal tersebut, lanjutnya, yang menyebabkan Presiden Jokowi meminta pendapat untuk melaksanakan tugasnya kepada para petinggi partai politik.

Selain itu, ditambah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dipertentangkan di masyarakat, semakin menambah kepungan masalah bagi demokrasi.

Padahal, ujarnya, UU Cipta Kerja tersebut dianggap pemerintah mampu memulihkan ekonomi nasional.

"Pertentangan itu dilakukan di tengah pandemi yang menghalangi aktivitas ekonomi," terangnya.

Baca juga: Cendekiawan Muslim: Demokrasi Dinilai Kurang Efektif Genjot Investasi dan Tangani Pandemi

Lanjut dia, hal itulah yang tengah terjadi dan harus dihadapi Indonesia saat ini. Oleh karena itu, ia mengusulkan kepada LP3ES untuk bisa memberikan solusi terhadap ragam kepungan ini.

Ia berharap LP3ES bisa memberikan solusi bagi masalah-masalah yang tengah dihadapi Indonesia mulai dari ekonomi yang mengalami stagnasi, hingga struktur politik yang masih bersifat konservatif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com