Singgung Kerumunan di Jakarta, Luhut: Ada Pejabat yang Hadir, tetapi Tak Karantina

Kompas.com - 17/11/2020, 12:08 WIB
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rakor virtual terkait rehabilitasi mangrove, Jakarta, Selasa (10/11/2020). Dokumentasi Humas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiMenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rakor virtual terkait rehabilitasi mangrove, Jakarta, Selasa (10/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyayangkan terjadinya kerumunan massa di wilayah DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut dia, kerumunan massa telah terbukti menyebabkan klaster baru Covid-19. Oleh karena itu, semestinya hal ini dapat dihindari.

"Kami tidak ingin kerumunan, karena ternyata kerumunan-kerumunan itu adalah penyebab klaster-klaster baru dan itu sudah ada evidence sama kita," kata Luhut dalam sebuah diskusi daring, Selasa (17/11/2020).

"Sehingga seperti di Jakarta, kita sangat menyayangkan bahwa terjadi kerumunan kerumunan yang tidak baik," tutur dia.

Baca juga: Standar Ganda Penegakan PSBB ala Anies Baswedan 

Luhut juga menyinggung adanya pejabat yang terlibat dalam kerumunan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menyayangkan sikap pejabat itu yang tak melakukan karantina demi mencegah penularan virus.

Namun demikian, Luhut tak menjelaskan secara detail siapa pejabat yang ia maksud.

"Dan disayangkan juga pejabat ada yang hadir dalam kerumunan itu dan juga tidak karantina," ujar dia. 

Luhut lantas membandingkan sikap pejabat itu dengan dirinya sendiri.

Baca juga: Pembelaan Anies-Ariza di Tengah Hujatan atas Acara Rizieq Shihab yang Mengundang Kerumunan...

 

Tiga minggu lalu, sekembalinya dari Yunani, Luhut melakukan karantina selama satu minggu sebelum melakukan kegiatan lain.

Ia mengaku akan melakukan prosedur yang sama ketika kembali ke Tanah Air selepas bertugas di Amerika.

Menurut Luhut, seluruh pejabat harus melakukan prosedur serupa dan tak boleh ada dispensasi.

"Jadi saya pikir tidak boleh ada dispensasi pada siapapun yang balik terutama dari negara-negara yang dianggap bermasalah," kata dia. 

Baca juga: Setelah Hadiri Acara Rizieq di Tebet, Wagub DKI Minta Tak Ada Lagi Kerumunan di Jakarta

Luhut mengatakan, protokol kesehatan yang ketat harus diterapkan di seluruh lapisan masyarakat.

Selain karantina kesehatan, 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak menjadi kunci pencegahan penularan Covid-19.

"Strateginya adalah bagaimana kita mensosialisasikan dengan baik Covid-19 ini kepada semua masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan seperti pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak," kata dia. 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.