Kompas.com - 17/11/2020, 10:33 WIB
Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dalam konferensi pers di Graha BNPB, Kamis (2/4/2020). DOKUMENTASI BNPBMenteri Sosial Juliari Peter Batubara dalam konferensi pers di Graha BNPB, Kamis (2/4/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menginginkan adanya pembaruan data penerima manfaat bantuan dari pemerintah.

Sebab, ia melihat banyak daerah kabupaten/kota tidak melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurut Juliari ada sekitar 400 kabupaten atau Kota yang tidak memperbarui data selama lima tahun.

"Jangan pelihara keluarga itu-itu saja yang dapat bantuan. Jangan karena ada kuota," kata Juliari melalui keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2020).

Baca juga: Ini Cara Kemensos untuk Lakukan Perbaikan Data Bansos Tahun 2021

Menurut Juliari, pemberian bantuan harus memenuhi prinsip keadilan. Pasalnya, saat ini masih banyak orang di luar yang layak menerima bantuan tetapi belum menerima bantuan.

Oleh karena itu, Kemensos akan melakukan evaluasi data penerima manfaat bantuan pemerintah.

"Kita jangan pelihara orang miskin. Kita kasih 'kandang' itu-itu saja," ujar dia.

Adapun beberapa bansos yang disalurkan Kemensos, antara lain, Program Sembako yang dahulu bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi yang terdampak penyebaran Covid-19.

Kemensos kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat berupa BST senilai Rp 300.000 per bulannya.

Baca juga: KPK Terima 1.650 Keluhan Masyarakat soal Penyaluran Bansos Covid-19

Bansos Tunai ini merupakan penyaluran tahap dua yang berlangsung hingga Desember 2020.

Sebelumnya, Kemensos telah menyalurkan BST senilai Rp 600.000 per bulan yang disalurkan pada bulan April sampai Juni 2020.

Juru Bicara Kemensos Adhy Karyono mengatakan, bantuan Rp 300.000 disalurkan untuk 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sembilan juta penerima bansos tunai ini bukan merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

"Penerima BST adalah di luar penerima PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), syaratnya ya peserta tidak boleh menerima PKH dan BPNT," ujar Adhy saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (7/11/2020).

Baca juga: Akui Masalah Bansos Covid-19 di Lapangan, Kemenkeu Minta Perbaikan Data Jadi Prioritas



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Jika Mutasi Virus Corona Dibiarkan, Bisa Berdampak Buruk Bagi Penanganan Pandemi

Satgas: Jika Mutasi Virus Corona Dibiarkan, Bisa Berdampak Buruk Bagi Penanganan Pandemi

Nasional
Soal Uji Formil UU KPK, Ahli: Tak Hanya KPK, MK Juga Mati

Soal Uji Formil UU KPK, Ahli: Tak Hanya KPK, MK Juga Mati

Nasional
Tenggelamnya KRI Nanggala jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Tenggelamnya KRI Nanggala jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Nasional
Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Nasional
Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Nasional
Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X