Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tegaskan Tak Ada Kepentingan Politik dan Ekonomi pada Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 17/11/2020, 08:25 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan proses vaksinasi Covid-19 yang sudah direncanakan pemerintah tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik maupun ekonomi.

Menurut Jokowi, jika vaksin telah siap digunakan bisa segera disuntikkan kepada masyarakat.

"Enggak-enggak, tidak ada (kepentingan ekonomi). Politis-politisnya apa, ekonomi juga kepentingannya apa, " ujar Jokowi menjawab pertanyaan Rosiana Silalahi dalam tayangan wawancara khusus dengan Presiden RI bertajuk "Jokowi Dikepung Kritik" di Kompas TV, Senin (16/11/2020) malam.

Baca juga: Jokowi Pastikan Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia Akhir November

"Karena kalau memang siap ya langsung disuntikkan. Kalau tidak siap juga tentu tak bisa disuntikkan. Tapi bahwa harus hati-hati," lanjutnya menegaskan.

Jokowi menyebut, vaksin yang akan disuntikkan kepada masyarakat harus mengikuti kaidah dan sesuai tahapan BPOM.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menegaskan tidak boleh ada langkah terburu-buru dalam proses vaksinasi.

Jokowi juga mengungkap bahwa tahapan vaksinasi di Indonesia hingga saat ini masih sesuai jadwal yang direncanakan pemerintah.

Proses vaksinasi akan dilakukan pada akhir 2020 atau awal 2021.

"Saya sampaikan bahwa vaksinasi itu akan kita lakukan akhir tahun atau awal tahun. Ya nanti kita lihat. Masih on scedule," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi pun menyebut vaksin Covid-19 tiba di Indonesia pada akhir November.

Namun, begitu tiba di Tanah Air, vaksin tidak langsung disuntikkan ke masyarakat.

"Jadi akhir November itu vaksinnya datang. Bukan disuntikkan. Datang itu sekali lagi masih melalui tahapan lagi. Yakni lewat BPOM. Bukan datang lalu disuntikkan seperti itu," kata Jokowi.

"Bukan terburu-buru saya sampaikan, (tapi) kehati-hatian. Tahapan-tahapan itu harus kita ikuti," tambahnya.

Sebelumnya, Jokowi menjelaskan kelompok masyarakat yang akan diprioritaskan mendapat suntik vaksin pertama kali.

Baca juga: Jokowi: Kalau Diminta Jadi yang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19, Saya Siap

Pertama, para tenaga kesehatan, baik dokter dan perawat. Kemudian, anggota TNI dan Polri.

"Lalu pelayan publik, ASN di tempat-tempat menyangkut pelayanan kepada masyarakat didahulukan. Setelah itu guru juga sama, didahulukan," tutur Jokowi.

"Kita sudah punya list, siapa-siapa yang disuntik dan di lokasi mana. Nanti pekan depan Insya Allah kita sudah mulai simulasi. Pekan depan ya," tambah Jokowi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com