Kompas.com - 16/11/2020, 23:18 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafii di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafii di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Gerindra Muhammad Syafi'i mengatakan, ketentuan yang mengharuskan legislator atau anggota dewan mundur dari parlemen saat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) harus menjadi perhatian.

Sebab, kata Syafi'i, langkah legislator untuk maju sebagai calon kepala daerah sering kali terhalang oleh aturan tersebut.

"Tapi kemudian itu menjadi terhalang mencalonkan diri sebagai kepala daerah karena harus memilih tetap menjadi legislator atau kepala daerah," kata Syafi'i dalam rapat Baleg secara virtual, Senin (16/11/2020).

Baca juga: Usul RUU Pemilu, Komisi II Sebut Ambang Batas dan Sistem Pemilu Diputuskan pada Tingkat Akhir

Syafi'i mengusulkan, dalam draf RUU Pemilu nantinya ada perubahan aturan agar legislator tidak perlu mundur dari parlemen, tetapi bisa mengambil cuti.

"Karena tidak adil juga kemarin presiden malah enggak cuti (Pilpres), tetap sebagai presiden kebetulan menang saja, dia lanjut, kenapa hal yang sama tidak berlaku kepada anggota DPR," ujarnya.

Syafi'i berharap, DPR dapat memperjuangkan perubahan aturan tersebut karena aturan legislator harus mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah menjadi isu krusial setiap pilkada.

"Saya kira ini isu krusial yang sangat luar biasa yang perlu digolkan ya, untuk kembali tidak berhenti secara permanen, mungkin cuti," pungkasnya.

Baca juga: Usul RUU Pemilu, Komisi II Ingin Pemilu dan Pilkada Diatur dalam Satu Undang-undang

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, tujuan diusulkannya Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU) ke Badan Legislasi (Baleg DPR).

Doli mengatakan, alasan diajukannya RUU Pemilu ini berkaca pada UU Pemilu dan UU Pilkada yang terdapat pengulangan pasal sehingga menjadi tumpang tindih.

Oleh karenanya, Komisi II memutuskan agar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada diatur dalam satu UU.

"Antara dua UU tersebut atau dua rezim ada beberapa ketentuan pasal yang sama sehingga terjadi redundant atau overlapping, ini kita juga dasari perubahan dalam keputusan MK, baik tentang UU pemilu dan ada enam putusan MK tentang UU Pilkada," kata Doli dalam paparannya dalam rapat Baleg secara virtual, Senin (16/11/2020).

Baca juga: Komisi II Akan Lanjutkan Penyusunan Draf RUU Pemilu Usai Reses

Doli mengatakan, pembahasan RUU Pemilu ini akan berdampak pada dicabutnya sejumlah UU terkait kepemiluan.

UU yang akan dicabut adalah, UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pilkada, UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Kemudian, UU Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu Pilkada, dan UU nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan perppu nomor 2 tahun 2020 tentang Pilkada.

"Secara konsep RUU ini menggunakan pola putusan MK kemudian konsekuensi lahirnya UU ini adalah mencabut UU No 1/2015 kemudian UU No 10/2015, dan UU 7/2017 dan UU No 8/2015 serta UU No 6/2020," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Nasional
Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Nasional
Jaksa Tuntut Rizieq Shihab 10 Bulan Penjara dalam Kasus Kerumunan Megamendung

Jaksa Tuntut Rizieq Shihab 10 Bulan Penjara dalam Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Nasdem: Dukungan Indonesia untuk Palestina Harus Berlanjut Tanpa Henti hingga Perdamaian Terwujud

Nasdem: Dukungan Indonesia untuk Palestina Harus Berlanjut Tanpa Henti hingga Perdamaian Terwujud

Nasional
Doni Monardo: Hampir Semua Wilayah Pulau Sumatera Zona Merah dan Oranye Covid-19

Doni Monardo: Hampir Semua Wilayah Pulau Sumatera Zona Merah dan Oranye Covid-19

Nasional
75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Ini Arahan Jokowi ke Pimpinan KPK, Menpan RB, dan BKN

75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Ini Arahan Jokowi ke Pimpinan KPK, Menpan RB, dan BKN

Nasional
Apresiasi Jokowi, Eks Pimpinan KPK: Pimpinan yang Sekarang Harus Patuhi Putusan MK

Apresiasi Jokowi, Eks Pimpinan KPK: Pimpinan yang Sekarang Harus Patuhi Putusan MK

Nasional
Saksi: Pengumuman Seleksi Penyedia Bansos Covid-19 Hanya dari Mulut ke Mulut

Saksi: Pengumuman Seleksi Penyedia Bansos Covid-19 Hanya dari Mulut ke Mulut

Nasional
Ketua Satgas: Masyarakat Bisa Nyaman jika Kasus Covid-19 Terkendali hingga Juni

Ketua Satgas: Masyarakat Bisa Nyaman jika Kasus Covid-19 Terkendali hingga Juni

Nasional
Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Nasional
Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X