Pemerintah Diminta Lebih Tegas Dalam Membatasi Kegiatan yang Timbulkan Kerumunan

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menanggapi pencopotan dua kapolda yang dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan terkait pandemi Covid-19. Dicky mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah menunjukkan sikap tegas.

"Bahwa di sisi pemerintah sudah ada ketegasan dengan menindak. Lalu kemarin Pak Doni (Doni Monardo) juga sudah mengakui dan minta maaf. Ini progres bagus," ujar Dicky, saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/11/2020).

"Jadi ada kesadaran dari pemerintah dan fair menyatakan bahwa ini (kegiatan yang memicu kerumunan) tidak boleh," tutur dia.

Baca juga: Pencopotan Kapolda Dinilai sebagai Peringatan agar Polisi Serius dalam Penegakan Protokol Kesehatan

Menurut Dicky, sikap tegas pemerintah ini harus ditingkatkan. Artinya, harus ada pembatasan atau pelarangan terhadap seluruh kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa. 

Pembatasan atau larangan ini setidaknya dilakukan sampai situasi pandemi di Indonesia terkendali.

"Ini harus terus ditingkatkan (ketegasan) untuk semua kegiatan yang menimbulkan kerumunan," ucap Dicky.

"Harus ada ketegasan untuk semua pihak bahwa ini situasi pandemi sangat kritis dan masih kritis," kata dia.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya Dicopot dari Jabatannya padahal Belum Setahun Menjabat

Dicky pun mengingatkan situasi Covid-19 di Indonesia seperti di India dan Brasil. Kedua negara itu mengalami gelombang pandemi yang sangat lama.

"Dan yang mau membuat kita lebih serius lagi adalah cakupan testing kita yang rendah. Ini yang membuat banyak kasus positif tidak terdeteksi," ungkapnya.

Diberitakan, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan.