Kemendikbud: Asesmen Nasional Pengganti UN Digelar Maret 2021

Kompas.com - 16/11/2020, 16:27 WIB
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Totok Suprayitno dalam simposium internasional tentang pendidikan di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Selasa (3/9/2019). KOMPAS.com/ERWIN HUTAPEAKepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Totok Suprayitno dalam simposium internasional tentang pendidikan di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Asesmen Nasional (AN) pengganti Ujian Nasional (UN) akan mulai digelar pada Maret-April 2021.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Totok Suprayitno mengatakan, Asesmen Nasional akan diselenggerakan per jenjang secara bertahap dengan didahului tingkat SMA/SMK/MA diikuti SMP/MTs.

"Kami laksanakan sebelum puasa (Ramadhan). Kami mulai Maret-April 2021 secara bergantian. Jadi tidak serentak, supaya bisa berbagi sumber daya. Kami mulai dengan SMA dulu, SMK, dan seterusnya," kata Totok saat rapat kerja bersama Komisi X DPR, Senin (16/11/2020).

Selanjutnya, laporan hasil akan keluar pada Juli 2021.

Berikutnya, Asesmen Nasional untuk tingkat SD/MI digelar pada Agustus 2021. Laporan hasil akan keluar pada Oktober 2021.

"Sementara SD dan MI kami rencanakan Agustus 2021 dan laporannya selesai Oktober 2021," ujarnya.

Baca juga: Apa Itu Asesmen Nasional?

Dalam rangka persiapan Asesmen Nasional, Kemendikbud menyediakan 7.552 paket TIK untuk 2.330 SD dan 5.222 SMP melalui APBN.

Selain itu, juga melalui DAK Fisik dengan menyediakan 11.296 paket TIK untuk 11.296 satuan pendidikan.

Totok memaparkan, tiap sekolah akan menerima 15 laptop, 1 konektor, 1 wireless router, dan 1 proyektor.

Kendati demikian, Totok menyatakan pengadaan alat-alat TIK ini tidak semata hanya untuk pelaksanaan Asesmen Nasional, tetapi juga demi perbaikan pembelajaran jangka panjang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X