Pemerintah Akan Beri Sanksi Aparat Keamanan yang Tak Tegas Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan

Kompas.com - 16/11/2020, 14:23 WIB
Mahfud MD bersama gubernur NTB Zulkieflimansayah di Gedung  Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB Humas Pemprov NTBMahfud MD bersama gubernur NTB Zulkieflimansayah di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pemerintah akan memberi sanksi bagi aparat keamanan yang tak tegas terhadap penegakkan protokol kesehatan Covid-19.

"Pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam memastikan terlaksananya protokol kesehatan Covid-19," kata Mahfud dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Senin (16/11/2020).

Untuk itu, Mahfud mengingatkan aparat keamanan supaya bertindak tegas terhadap pelanggar prokol kesehatan.

Baca juga: Pemerintah Sesalkan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Acara Maulid Nabi dan Pesta Pernikahan Putri Rizieq Shihab

Selain itu, Mahfud mengingatkan pejabat publik hingga masyarakat bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar prokol kesehatan, yakni dengan menegakkan hukum apabila masih terjadi aktivitas yang menimbulkan kerumunan massa.

"Pemerintah memperingatkan kepada kepala daerah, pejabat publik, aparat dan masyarakat di seluruh Indonesia, bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar," kata dia.

Sejalan dengan itu, Mahfud berharap tokoh agama hingga tokoh masyarakat memberikan contoh nyata berdisiplin menaati protokol kesehatan.

Hal itu dilakukan supaya masyarakat terinspirasi untuk sama-sama menerapkan aturan tersebut.

"Khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan untuk memberikan contoh dan teladan kepada semua warga agar mematuhi protokol kesehatan," kata dia.

Baca juga: PP Muhammadiyah: Disiplin Protokol Kesehatan adalah Ikhtiar Hadapi Pandemi

Kasus Covid-19 di Tanah Air telah menembus 467.113 kasus hingga Minggu (15/11/2020).

Sementara itu, pasien sembuh sebanyak 391.991 orang dan kasus meninggal dunia 15.211 orang, sedangkan, 63.380 orang berstatus suspek.

Adapun penyebaran Covid-19 di Indonesia telah terjadi di 505 kabupaten/kota di 34 provinsi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Pemerintah dan Satgas Covid-19 Didesak Cari Solusi

Rumah Sakit Penuh, Pemerintah dan Satgas Covid-19 Didesak Cari Solusi

Nasional
Ramai Hoaks Soal Vaksin, Pemerintah Minta Masyarakat Cari Sumber Resmi

Ramai Hoaks Soal Vaksin, Pemerintah Minta Masyarakat Cari Sumber Resmi

Nasional
Kerugian Akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp 1,349 Triliun

Kerugian Akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp 1,349 Triliun

Nasional
Polri Terima Informasi Komjen Listyo Sigit Dilantik Jadi Kapolri Hari Rabu

Polri Terima Informasi Komjen Listyo Sigit Dilantik Jadi Kapolri Hari Rabu

Nasional
Jokowi: Anggaran Rp 372,3 Triliun Disiapkan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Jokowi: Anggaran Rp 372,3 Triliun Disiapkan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Nasional
YLBHI: Penanganan Pandemi Buruk, tetapi Masyarakat yang Kerap Disalahkan

YLBHI: Penanganan Pandemi Buruk, tetapi Masyarakat yang Kerap Disalahkan

Nasional
Jokowi: Meski Vaksinasi Sudah Dimulai, Protokol Kesehatan Jangan Ditinggalkan

Jokowi: Meski Vaksinasi Sudah Dimulai, Protokol Kesehatan Jangan Ditinggalkan

Nasional
Kelola Wakaf Uang, Wapres Minta Para Penerima dan Pengelola Miliki Standarisasi

Kelola Wakaf Uang, Wapres Minta Para Penerima dan Pengelola Miliki Standarisasi

Nasional
PPATK Ungkap FPI Lakukan Transaksi Lintas Negara, Pengacara: Itu Dana Umat

PPATK Ungkap FPI Lakukan Transaksi Lintas Negara, Pengacara: Itu Dana Umat

Nasional
Jokowi: Kita Bersyukur RI Bisa Kendalikan Krisis Pandemi dan Ekonomi

Jokowi: Kita Bersyukur RI Bisa Kendalikan Krisis Pandemi dan Ekonomi

Nasional
Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Laksana Karantina Bagi WNI dari Luar Negeri

Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Laksana Karantina Bagi WNI dari Luar Negeri

Nasional
PPATK Sebut Ada Transaksi Lintas Negara pada Rekening FPI

PPATK Sebut Ada Transaksi Lintas Negara pada Rekening FPI

Nasional
Kominfo: RUU Perlindungan Data Pribadi Beri Publik Rasa Aman di Ruang Digital

Kominfo: RUU Perlindungan Data Pribadi Beri Publik Rasa Aman di Ruang Digital

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X