KILAS

Gus Menteri Nyatakan Digitalisasi Jadi Upaya Mempercepat Pembangunan Desa

Kompas.com - 16/11/2020, 14:23 WIB
Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar saat menjadi pembicara kunci dalam webinar yang diselenggarakan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin (16/11/2020). Dok. Humas Kemendes PDTTMendes PDTT, Abdul Halim Iskandar saat menjadi pembicara kunci dalam webinar yang diselenggarakan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin (16/11/2020).


KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri mengatakan, digitalisasi menjadi bagian penting sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan desa.

“Kenapa digitalisasi menjadi bagian penting? Kita tidak bisa kemudian terus melakukan atau berposisi pada posisi hari ini, di mana tuntutan zaman, tuntutan perkembangan, tuntutan situasi kita terus bergerak menuju pada satu situasi yang disebut zaman digital,” ujar Gus Menteri.

Hal itu Gus Menteri sampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam webinar yang diselenggarakan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (SUKA) Yogyakarta, Senin (16/11/2020).

Untuk itu, kata dia, digitalisasi ekonomi desa menjadi salah satu program utama dalam upaya pembangunan desa di Kementerian Desa (Kemendes) PDTT

Baca juga: Terus Berinovasi, Kemendes PDTT Raih Penghargaan dari IPB

"Apalagi pada masa pandemi Covid-19 ini, digitalisasi ekonomi dapat membantu memasarkan berbagai potensi dan produk yang dihasilkan oleh desa dengan lebih mudah," kata Gus Menteri, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Gus Menteri menyatakan ada dua hal yang diuntungkan dengan adanya digitalisasi ekonomi.

Pertama, memutus mata rantai penyebab terjadinya kemahalan barang ketika diterima oleh konsumen. Kedua, mendekatkan antara pembeli dan penjual.

Oleh karena itu, Gus Menteri menyatakan, dirinya berupaya secara maksimal agar Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, UIN SUKA Yogyakarta dapat menjadi bagian penting dari pembangunan desa.

“Karena pada kenyataannya, di desa sangat membutuhkan pengembang masyarakat utamanya terkait dengan agama, khususnya agama Islam. Karena kami maklumi, Indonesia mayoritas agamanya adalah pemeluk agama Islam.” ujar Gus Menteri.

Baca juga: Untuk Penanganan Covid-19, Kemendes PDTT Buat Beberapa Kebijakan

Lebih lanjut dia mengatakan pemasaran menjadi masalah yang paling banyak dihadapi di desa. Padahal banyak desa yang punya potensi bagus.

Maka dari itu, guna mengatasi masalah tersebut, desa perlu menemukan offtaker atau penjamin.

"Offtaker tersebut diharapkan mampu menjadi media untuk mentransformasi berbagai potensi desa menuju ke wilayah yang dituju, yaitu pasar domestik maupun pasar internasional," jelasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Mensos Juliari Batubara

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
Pengamat: Manuver Moeldoko Ketahuan Sekali, Kurang Cantik dan Tidak Etis

Pengamat: Manuver Moeldoko Ketahuan Sekali, Kurang Cantik dan Tidak Etis

Nasional
AHY Sebut Sejak Awal Motif Moeldoko Tidak Berubah

AHY Sebut Sejak Awal Motif Moeldoko Tidak Berubah

Nasional
AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

Nasional
Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Nasional
Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nasional
AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

Nasional
KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

Nasional
AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

Nasional
AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

Nasional
Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Nasional
Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Nasional
Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Nasional
Hasil Pemantauan Komnas HAM: Tidak Ada Jaminan atas Kesehatan Petugas Pascapilkada

Hasil Pemantauan Komnas HAM: Tidak Ada Jaminan atas Kesehatan Petugas Pascapilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X