Pemerintah Sesalkan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Acara Maulid Nabi dan Pesta Pernikahan Putri Rizieq Shihab

Kompas.com - 16/11/2020, 13:35 WIB
Tamu undangan pernikahan putri Rizieq Shihab, Shafira Najwa Shihab, mulai berdatangan ke Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2020) malam.   Pantauan kompas.com pukul 18.45 WIB, para tamu duduk berdesakan di depan panggung yang telah disediakan.  Tak ada jaga jarak minimal satu meter sesuai protokol untuk pencegahan virus corona Covid-19. Para tamu justru duduk saling berhimpitan. KOMPAS.com/IhsanuddinTamu undangan pernikahan putri Rizieq Shihab, Shafira Najwa Shihab, mulai berdatangan ke Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2020) malam. Pantauan kompas.com pukul 18.45 WIB, para tamu duduk berdesakan di depan panggung yang telah disediakan. Tak ada jaga jarak minimal satu meter sesuai protokol untuk pencegahan virus corona Covid-19. Para tamu justru duduk saling berhimpitan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyesalkan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dalam acara Maulid Nabi dan pesta pernikahan Sharifa Najwa Shihab, putri Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, di Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2020).

"Pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat," ujar Mahfud dalam konferensi pers, Senin (16/11/2020).

Mahfud mengatakan, pemerintah pusat sebelumnya sudah memperingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan supaya pihak penyelenggara benar-benar mematuhi protokol kesehatan.

Baca juga: Di Balik Kepulangan Rizieq Shihab

Peringatan itu dikeluarkan pemerintah lantaran penegakan protokol kesehatan di wilayah Ibu Kota menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta.

"Penegakan protokol kesehatan di Ibu Kota merupakan kewenangan Pemprov DKI Jakarta berdasarkan hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan," kata Mahfud.

Mahfud juga menuturkan, pemerintah sebelumnya telah mencermati munculnya kasus pelanggaran protokol kesehatan pada periode 10-13 November.

Pelanggaran itu berupa adanya kerumunan massa yang terjadi di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Baca juga: Tak Bubarkan Kerumunan di Acara Rizieq Shihab, Anies Dinilai Diskriminatif Tegakkan Aturan PSBB

Menurut dia, kerumunan massa ini telah meruntuhkan usaha melawan Covid-19 yang sudah berlangsung dalam delapan bulan terakhir.

"Pelanggaran secara nyata protokol kesehatan dengan berkumpulnya ribuan orang dalam sepekan terakhir ini bisa membuyarkan segala upaya yang telah dilakukan delapan bulan terakhir," terang Mahfud.

"Orang yang sengaja melakukan kerumunan massal tanpa mengindahkan protokol kesehatan berpotensi menjadi pembunuh potensial terhadap kelompok rentan," imbuh Mahfud.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X