Fasilitasi Kerumunan Acara Rizieq Shihab, Pemerintah Dinilai Beri Pesan Buruk

Kompas.com - 16/11/2020, 12:35 WIB
Ribuan jamaah menyambut kedatangan Imam Besar Habib Rizieq Shihab di jalur Puncak, Simpang Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Kedatangan Imam Besar Habib Rizieq Shihab ke Pondok Pesantren (Ponpes) Alam Agrokultural Markaz Syariah DPP FPI, Megamendung, Kabupaten Bogor untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah sekaligus peletakan batu pertama pembangunan masjid di Ponpes tersebut. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc. ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAHRibuan jamaah menyambut kedatangan Imam Besar Habib Rizieq Shihab di jalur Puncak, Simpang Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Kedatangan Imam Besar Habib Rizieq Shihab ke Pondok Pesantren (Ponpes) Alam Agrokultural Markaz Syariah DPP FPI, Megamendung, Kabupaten Bogor untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah sekaligus peletakan batu pertama pembangunan masjid di Ponpes tersebut. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai telah memberi pesan buruk bagi masyarakat karena dianggap membiarkan dan memfasilitasi kerumunan massa yang menghadiri sejumlah kegiatan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan, sikap Pemerintah tersebut dapat menjadi justifikasi bagi masyarakat untuk dapat melanggar protokol kesehatan serta mengadakan acara-acara yang mengumpulkan massa.

"Ini memberikan justifikasi bahwa seseorang itu boleh tidak melakukan karantina setelah kedatangannya dari luar negeri. Yang kedua bahwa boleh melakukan acara dalam jumlah yg besar selama menjalankan protokol kesehatan.

Baca juga: Instagram Anies Diserbu Komentar, Warganet Minta Penjelasan soal Kerumunan Rizieq Shihab

Seperti diketahui, sejumlah kegiatan Rizieq setelah ia tiba di Indonesia telah menimbulkan kerumunan massa, seperti saat ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa (10/11/2020)  maupun saat ia menikahkan putrinya di Petamburan, Sabtu (14/11/2020).

Pemerintah pun menjadi sorotoan setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menemui Rizieq yang semestinya menjalani karantina selama 14 hari.

Selain itu, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 juga memberikan 20.000 buah masker untuk dibagikan dalam acara pernikahan putri Rizieq.

"Ini pesan yang sangat buruk terhadap masyarakat bagaimana pemerintah memberi dukungan kepada pihak yang mengadakan acara dengan jumlah sangat besar dalam masa pandemi," kata Teguh.

Menurut Teguh, Pemerintah semestinya tidak menunjukkan sikap yang mendukung berlangsungnya acara dengan massa berjumlah besar.

"Minimal seharusnya tidak menhadiri acara seperti itu, tidak hadir ke yang bersangkutan ketika yang bersangkutan seharusnya menjalankan karantina kesehatan, dan BNPB tidak memberikan masker dulu," ujar Teguh.

Baca juga: Kerumunan di Acara Rizieq Shihab, Pemerintah Dinilai Inkonsisten Tangani Covid-19

Teguh khawatir, pembiaran Pemerintah tersebut dapat membuat masyarakat semakin abai untuk menerapkan protokol kesehatan.

Sikap tersebut dikhawatirkan juga menjadi justifikasi bagi masyarakat untuk mengadakan acara yang mengumpulkan massa seperti pertandingan sepakbola atau pertunjukan musik.

"Mungkin nanti ada event organizer yang akan mendatangnkan artis misalnya dari luar negeri atau mengadakan acara sepakbola dengan menghadirkan massa besar-besaran, toh nantinya juga cukup membayar denda Rp 50 juta, kalau keuntungannya lebih besar kenapa tidak?" kata Teguh.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X