Fasilitasi Kerumunan Acara Rizieq Shihab, Pemerintah Dinilai Beri Pesan Buruk

Kompas.com - 16/11/2020, 12:35 WIB
Ribuan jamaah menyambut kedatangan Imam Besar Habib Rizieq Shihab di jalur Puncak, Simpang Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Kedatangan Imam Besar Habib Rizieq Shihab ke Pondok Pesantren (Ponpes) Alam Agrokultural Markaz Syariah DPP FPI, Megamendung, Kabupaten Bogor untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah sekaligus peletakan batu pertama pembangunan masjid di Ponpes tersebut. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc. ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAHRibuan jamaah menyambut kedatangan Imam Besar Habib Rizieq Shihab di jalur Puncak, Simpang Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Kedatangan Imam Besar Habib Rizieq Shihab ke Pondok Pesantren (Ponpes) Alam Agrokultural Markaz Syariah DPP FPI, Megamendung, Kabupaten Bogor untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah sekaligus peletakan batu pertama pembangunan masjid di Ponpes tersebut. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai telah memberi pesan buruk bagi masyarakat karena dianggap membiarkan dan memfasilitasi kerumunan massa yang menghadiri sejumlah kegiatan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan, sikap Pemerintah tersebut dapat menjadi justifikasi bagi masyarakat untuk dapat melanggar protokol kesehatan serta mengadakan acara-acara yang mengumpulkan massa.

"Ini memberikan justifikasi bahwa seseorang itu boleh tidak melakukan karantina setelah kedatangannya dari luar negeri. Yang kedua bahwa boleh melakukan acara dalam jumlah yg besar selama menjalankan protokol kesehatan.

Baca juga: Instagram Anies Diserbu Komentar, Warganet Minta Penjelasan soal Kerumunan Rizieq Shihab

Seperti diketahui, sejumlah kegiatan Rizieq setelah ia tiba di Indonesia telah menimbulkan kerumunan massa, seperti saat ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa (10/11/2020)  maupun saat ia menikahkan putrinya di Petamburan, Sabtu (14/11/2020).

Pemerintah pun menjadi sorotoan setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menemui Rizieq yang semestinya menjalani karantina selama 14 hari.

Selain itu, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 juga memberikan 20.000 buah masker untuk dibagikan dalam acara pernikahan putri Rizieq.

"Ini pesan yang sangat buruk terhadap masyarakat bagaimana pemerintah memberi dukungan kepada pihak yang mengadakan acara dengan jumlah sangat besar dalam masa pandemi," kata Teguh.

Menurut Teguh, Pemerintah semestinya tidak menunjukkan sikap yang mendukung berlangsungnya acara dengan massa berjumlah besar.

"Minimal seharusnya tidak menhadiri acara seperti itu, tidak hadir ke yang bersangkutan ketika yang bersangkutan seharusnya menjalankan karantina kesehatan, dan BNPB tidak memberikan masker dulu," ujar Teguh.

Baca juga: Kerumunan di Acara Rizieq Shihab, Pemerintah Dinilai Inkonsisten Tangani Covid-19

Teguh khawatir, pembiaran Pemerintah tersebut dapat membuat masyarakat semakin abai untuk menerapkan protokol kesehatan.

Sikap tersebut dikhawatirkan juga menjadi justifikasi bagi masyarakat untuk mengadakan acara yang mengumpulkan massa seperti pertandingan sepakbola atau pertunjukan musik.

"Mungkin nanti ada event organizer yang akan mendatangnkan artis misalnya dari luar negeri atau mengadakan acara sepakbola dengan menghadirkan massa besar-besaran, toh nantinya juga cukup membayar denda Rp 50 juta, kalau keuntungannya lebih besar kenapa tidak?" kata Teguh.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: 20.154 Tenaga Kesehatan Belum Bisa Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes: 20.154 Tenaga Kesehatan Belum Bisa Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
KPK Catat Ada 65 Terpidana Kasus Korupsi yang Ajukan PK Sepanjang 2020

KPK Catat Ada 65 Terpidana Kasus Korupsi yang Ajukan PK Sepanjang 2020

Nasional
PAN Pecat Kader Pelaku Pencabulan, Minta Aparat Hukum Seberat-beratnya

PAN Pecat Kader Pelaku Pencabulan, Minta Aparat Hukum Seberat-beratnya

Nasional
Untuk Korban Gempa Sulbar, Dinas Pendidikan Bangun Tenda Belajar Sementara

Untuk Korban Gempa Sulbar, Dinas Pendidikan Bangun Tenda Belajar Sementara

Nasional
Soal Bupati Sleman, Kemenkes: Vaksin Covid-19 Berisi Virus Mati, Tak Mungkin Menginfeksi

Soal Bupati Sleman, Kemenkes: Vaksin Covid-19 Berisi Virus Mati, Tak Mungkin Menginfeksi

Nasional
Pemerintah Akan Beri Dukungan bagi Perempuan yang Jadi Kepala Keluarga akibat Bencana

Pemerintah Akan Beri Dukungan bagi Perempuan yang Jadi Kepala Keluarga akibat Bencana

Nasional
9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
MA: Hanya 8 Persen Permohonan PK Koruptor yang Dikabulkan

MA: Hanya 8 Persen Permohonan PK Koruptor yang Dikabulkan

Nasional
Update Banjir Kalsel, Danrem: Sudah Tidak Ada Daerah Terisolasi

Update Banjir Kalsel, Danrem: Sudah Tidak Ada Daerah Terisolasi

Nasional
Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

Nasional
Danrem Ungkap Kondisi Terkini Banjir di Kalsel, Air Mulai Surut

Danrem Ungkap Kondisi Terkini Banjir di Kalsel, Air Mulai Surut

Nasional
Menkes: 11 Persen Tenaga Kesehatan Tak Bisa Divaksin Covid-19 karena Tekanan Darah Tinggi

Menkes: 11 Persen Tenaga Kesehatan Tak Bisa Divaksin Covid-19 karena Tekanan Darah Tinggi

Nasional
Daftar Panjang Kontak Senjata TNI-Polri Vs KKB di Papua, Mayoritas di Intan Jaya

Daftar Panjang Kontak Senjata TNI-Polri Vs KKB di Papua, Mayoritas di Intan Jaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X