Sikap Pemerintah Inkonsisten Tangani Covid-19 Dinilai Lukai Tenaga Medis hingga Korban PHK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) Maman Imanulhaq menilai, sikap pemerintah yang inkonsisten dalam penanganan Covid-19, dapat melukai perjuangan tenaga medis di garda terdepan hingga korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Sikap inkonsisten pemerintah telah melukai para dokter dan perawat, peserta didik yang kehilangan semangat belajar karena daring, para korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga para ustaz," kata Maman dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2020).

Maman menjelaskan, sikap pemerintah yang inkonsisten tersebut terlihat saat melakukan pembiaran atas kerumunan massa yang mengiringi rangkaian kedatangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi dan perayaan pernikahan putrinya.

Baca juga: Kerumunan di Acara Rizieq Shihab, Pemerintah Dinilai Inkonsisten Tangani Covid-19

Maman menilai, negara telah mengabaikan prinsip hukum salus populi suprema lex esto, yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

"Inkonsistensi pemerintah dalam penanganan Covid-19 merupakan preseden buruk dan berdampak serius pada merebaknya cluster baru Covid-19," ujar Maman.

Maman juga mengatakan, protokol kesehatan yang digaungkan para pejabat negara dan aparat keamanan sama sekali tidak berlaku bagi kerumuman orang dalam rangkaian acara Rizieq Shihab tersebut.

Menurut Maman, para pihak berwenang sejauh ini hanya menyampaikan imbauan agar kerumuman harus menerapkan protokol kesehatan. Bahkan, seolah memfasilitasi dengan pembagian masker oleh BNPB.

"Imbauan itu domainnya ormas seperti NU dan Muhammadiyah. Negara itu harus mengambil tindakan tegas. Melarang atau membubarkan kerumunan," ucapnya.

Baca juga: Rekor Baru Kasus Covid-19 dan Peristiwa Kerumunan Massa Sepekan Terakhir

Lebih lanjut, Maman mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo, kementerian dan lembaga tinggi negara yang berisi pentingnya penanganan Covid-19 yang berasaskan prinsip keselamatan, keadilan dan partisipasi masyarakat.

"Kami meminta Pemerintahan Jokowi yang kita dukung mewariskan tata kelola pemerintahan yang tegas, berwibawa dan adil. Jokowi jangan terjebak politik akomodatif pragmatis yang merugikan rakyat banyak dan mencedrai demokrasi Pancasila yang berasas semangat gotong royong," ujar dia.

Baca juga: UPDATE: 1.896 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 19 di Suriah