Sikap Pemerintah Inkonsisten Tangani Covid-19 Dinilai Lukai Tenaga Medis hingga Korban PHK

Kompas.com - 16/11/2020, 12:13 WIB
Bonay, Petugas Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Bukit Duri membuat mural bertemakan Covid-19 di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2020). Berdasarkan data pemerintah hingga pukul 12.00 WIB, Kamis (27/8/2020), diketahui total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 162.884 orang sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. KRISTIANTO PURNOMOBonay, Petugas Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Bukit Duri membuat mural bertemakan Covid-19 di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2020). Berdasarkan data pemerintah hingga pukul 12.00 WIB, Kamis (27/8/2020), diketahui total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 162.884 orang sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) Maman Imanulhaq menilai, sikap pemerintah yang inkonsisten dalam penanganan Covid-19, dapat melukai perjuangan tenaga medis di garda terdepan hingga korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Sikap inkonsisten pemerintah telah melukai para dokter dan perawat, peserta didik yang kehilangan semangat belajar karena daring, para korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga para ustaz," kata Maman dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2020).

Maman menjelaskan, sikap pemerintah yang inkonsisten tersebut terlihat saat melakukan pembiaran atas kerumunan massa yang mengiringi rangkaian kedatangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi dan perayaan pernikahan putrinya.

Baca juga: Kerumunan di Acara Rizieq Shihab, Pemerintah Dinilai Inkonsisten Tangani Covid-19

Maman menilai, negara telah mengabaikan prinsip hukum salus populi suprema lex esto, yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

"Inkonsistensi pemerintah dalam penanganan Covid-19 merupakan preseden buruk dan berdampak serius pada merebaknya cluster baru Covid-19," ujar Maman.

Maman juga mengatakan, protokol kesehatan yang digaungkan para pejabat negara dan aparat keamanan sama sekali tidak berlaku bagi kerumuman orang dalam rangkaian acara Rizieq Shihab tersebut.

Menurut Maman, para pihak berwenang sejauh ini hanya menyampaikan imbauan agar kerumuman harus menerapkan protokol kesehatan. Bahkan, seolah memfasilitasi dengan pembagian masker oleh BNPB.

"Imbauan itu domainnya ormas seperti NU dan Muhammadiyah. Negara itu harus mengambil tindakan tegas. Melarang atau membubarkan kerumunan," ucapnya.

Baca juga: Rekor Baru Kasus Covid-19 dan Peristiwa Kerumunan Massa Sepekan Terakhir

Lebih lanjut, Maman mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo, kementerian dan lembaga tinggi negara yang berisi pentingnya penanganan Covid-19 yang berasaskan prinsip keselamatan, keadilan dan partisipasi masyarakat.

"Kami meminta Pemerintahan Jokowi yang kita dukung mewariskan tata kelola pemerintahan yang tegas, berwibawa dan adil. Jokowi jangan terjebak politik akomodatif pragmatis yang merugikan rakyat banyak dan mencedrai demokrasi Pancasila yang berasas semangat gotong royong," ujar dia.

Baca juga: UPDATE: 1.896 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 19 di Suriah

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK: Vaksin Nusantara Kini Jadi Penelitian Berbasis Pelayanan di Bawah Kemenkes

Menko PMK: Vaksin Nusantara Kini Jadi Penelitian Berbasis Pelayanan di Bawah Kemenkes

Nasional
Minta Masyarakat Tak Mudik, Doni: Kerinduan Terhadap Keluarga Bisa Menimbulkan Hal Tragis

Minta Masyarakat Tak Mudik, Doni: Kerinduan Terhadap Keluarga Bisa Menimbulkan Hal Tragis

Nasional
Pengacara: Sidang Jumhur Hidayat Ditunda karena Ahli Bahasa Sakit

Pengacara: Sidang Jumhur Hidayat Ditunda karena Ahli Bahasa Sakit

Nasional
Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik

Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik

Nasional
Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

Nasional
KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Magasin Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Magasin Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

Nasional
Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Nasional
Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Nasional
ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Nasional
Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Nasional
Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Nasional
Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Nasional
Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X