Digitalisasi Penyiaran Tertinggal dari Negara Lain, KPI Harap Bisa hingga Perbatasan

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aswar Hasan mendorong Indonesia untuk melakukan percepatan digitalisasi pertelevisian meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19.

Menurut dia, digitalisasi tersebut telah terselenggara di berbagai negara di dunia, terutama di Eropa. Bahkan, digitalisasi juga telah dilakukan sejumlah negara di ASEAN.

"Kita termasuk negara yang tertinggal dalam melakukan upaya migrasi dari analog ke digital atau analog switch off. Ini tentu merupakan tantangan bagi kita semua,” kata Aswar dalam Sosialisasi dan Publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Televisi Digital, Senin (16/11/2020).

Baca juga: Digitalisasi Industri Penyiaran, Kemenkominfo Yakin Indonesia Kejar Ketertinggalan

Upaya digitalisasi tersebut, menurut Aswar, harus dilakukan dengan betul-betul terencana, sehingga manfaatnya nanti betul-betul dirasakan oleh masyarakat secara luas dan merata.

Bahkan, KPI berharap digitalisasi dapat juga dilakukan di daerah perbatasan.

"Kita berharap bahwa rencana digitalisasi siaran televisi di daerah perbatasan dapat segera dilakukan secara baik," ujar Aswar.

"Betapa tidak, karena perbatasan merupakan beranda rumah kita sebagai bangsa. Baik tidaknya kita sebagai bangsa itu juga dicerminkan oleh sejauh mana tertatanya dengan baik beranda kita sebagai bangsa," kata dia.

KPI dengan semua elemennya menyatakan sangat berkomitmen bersama dengan pemerintah untuk melaksanakan kerja sama dalam hal digitalisasi tersebut, terutama dalam hal bekerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Baca juga: Pemerintah Dorong Percepatan Migrasi Penyiaran Analog ke Digital

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berupaya untuk mempercepat digitalisasi nasional, terutama di sektor penyiaran digital lewat kebijakan migrasi TV analog ke digital (analog switch off/ASO).

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate pada Senin (6/7/2020).

Menurut Johnny, ada sejumlah alasan mengapa digitalisasi televisi ini harus diakselerasi.

Alasan pertama adalah ketertinggalan Indonesia terkait penerapan ASO itu sendiri, khususnya dengan negara-negara tertangga.

Thailand dan Vietnam, misalnya, mulai merampungkan program ASO pada 2020 ini. Bahkan, Malaysia dan Singapura sudah menyelesaikan ASO pada 2019.

Baca juga: AJI Kecam Pengesahan UU Cipta Kerja, Anggap Rugikan Pekerja hingga Ancam Demokratisasi Penyiaran

Kesenjangan program ASO ini, menurut Johnny, lantas berpotensi bakal menimbulkan permasalahan diplomatis antarnegara.

"Apabila Indonesia terlalu lama menyelesaikan isu ASO ini, maka akan muncul potensi permasalahan dengan negara tetangga, khususnya di wilayah perbatasan," ujar Johnny.

"Situasi ini berpotensi memunculkan sengketa internasional, sehingga harus dilakukan penataan spektrum frekuensi radio yang diharmonisasi dengan negara tetangga," kata dia.