Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lonjakan Kasus Covid-19, Epidemiolog Ingatkan Pemerintah Lakukan Testing Massal di Lokasi Kerumunan

Kompas.com - 15/11/2020, 20:14 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga Laura Navika Yamani mengingatkan pemerintah terkait masih banyaknya aksi kerumunan di tengah pandemi.

Ia pun mengatakan, pemerintah seharusnya menganggap lebih konsekuen dalam risiko penyebaran Covid-19 yang berasal dari kerumunan.

Caranya, dengan melakukan testing aktif dan massal di lokasi kerumunan.

"Seperti kemarin kondisi kerumunan dan banyak simpatisan dari Habib Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah harus dengan konsekuensi risiko penyebaran Covid-19, dengan melakukan testing aktif dan massal pada lokasi atau asal dari populasi yang melakukan kerumunan," kata Laura saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/11/2020).

Baca juga: Didenda Rp 50 Juta, Keluarga Rizieq Shihab Jelaskan Alasan Langgar Protokol Kesehatan

Hal tersebut, lanjut dia, sudah merupakan tugas pemerintah untuk usaha pengendalian pandemi dengan menekan penyebaran Covid-19.

Oleh karenanya, ia mengusulkan agar pemerintah lebih meningkatkan pengendalian dengan menyesuaikan kondisi yang ada di masyarakat.

"Caranya ya dengan 3T itu yaitu testing, tracing, dan treatment. Jadi jika ada kegiatan yang dengan kerumunan, pemerintah sigap dalam menemukan kasus dan melakukan isolasi untuk mencegahb terjadinya penyebaran yang meluas," kata dia.

Baca juga: 10.000 Tamu Resepsi Putri Rizieq Shihab di Tengah Pandemi yang Difasilitasi Negara...

Laura menambahkan, dengan ini, pemerintah harus menjemput bola melakukan pemeriksaan random di tempat-tempat asal dari orang-orang di kerumunan.

Hal tersebut menurutnya semata untuk memastikan agar penyebaran Covid-19 tidak terjadi.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan agar pemerintah memerhatikan jumlah pemeriksaan yang dilakukan di Indonesia harus bisa menurunkan angka positivity rate sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) di bawah 5 persen.

"Artinya ya jumlah testing dan tracing harus ditingkatkan di komunitas masyarakat," pungkasnya.

Baca juga: Kerumunan Massa di Petamburan, Pemprov DKI Belum Berencana Swab Massal

Sementara itu, dihubungi terpisah, Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman mengusulkan kapasitas testing yang ditinggikan.

Hal ini dikarenakan, menurut dia, kapasitas testing di Indonesia masih terbilang rendah.

"Jadi harus di kisaran. Kalau saya saat ini mengajukan 100.000 testing sehari untuk mengejar ketertinggalan," kata Dicky saat dihubungi, Minggu (15/11/2020).

Selain itu, ia juga senada dengan Laura bahwa peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia dikarenakan masih adanya keramaian.

Hal itu menjadi alasan kedua yang mampu membuatnya mengatakan bahwa strategi pengendalian Covid-19 di Indonesia belum optimal.

Sebelumnya, pada Sabtu (14/11/2020), Indonesia melaporkan 5.272 kasus baru virus corona, sehingga total kasus Covid-19 menjadi 463.007.

Tambahan kasus baru yang menembus angka 5.000 itu merupakan kedua kalinya setelah laporan harian tertinggi dikonfirmasi pada Jumat (13/11/2020) dengan 5.444 kasus.

Kenaikan kasus ini terjadi dua minggu setelah libur panjang akhir Oktober 2020.

Kendati demikian, pada Minggu (15/11/2020) kasus baru kembali turun. Informasi terkini, Minggu, terdapat penambahan kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia sebanyak 4.106 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com