Keampuhan Vaksin Tak Bisa Diukur pada Waktu Singkat, Masyarakat agar Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Kompas.com - 15/11/2020, 18:59 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19 yang sedang dikembangkan. SHUTTERSTOCK/PalSandIlustrasi vaksin Covid-19 yang sedang dikembangkan.


JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani, meminta masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan meski vaksin nanti sudah disebarluaskan. Ia mengatakan, uji keampuhan vaksin tidak bisa diukur dalam waktu singkat.

"Hasil dari vaksin atau kekebalan ini akan bisa dirasakan setelah 2 tahun atau 4 tahun ke depan. Kita membuktikan keampuhan vaksin atau kekebalan yang ditimbulkan dari vaksin ... tidak bisa diukur dalam waktu singkat," kata Laura saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/11/2020).

Karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat tidak abai dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sudah berjalan lebih dari 8 bulan di Indonesia.

Baca juga: UPDATE 15 November: 32.861 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Ia juga menambahkan bahwa produksi dan distribusi vaksin yang lolos uji klinis fase 3 tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat ke masyarakat.

"Artinya, perlu waktu minimal satu tahun atau bahkan lebih dari satu tahun, sehingga kondisi ini mengharuskan kita untuk melakukan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin," ujar dia.

Dia berharap semua pihak bisa melakukan adaptasi kebiasaan baru dengan cara menerapkan protokol kesehatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sebisa mungkin menghindari atau tidak melakukan kegiatan yang rawan timbul kerumunan," ucapnya.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa beberapa negara di dunia yang dinyatakan sudah berhasil menangani Covid-19, kini kembali berjuang karena adanya penambahan kasus Covid-19.

"Pandemi Covid-19 ini masih terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia. Jadi kita harus tetap waspada dengan adanya penyebaran. Seperti yang kita ketahui beberapa kasus penyebaran kembali meningkat di beberapa negara yang dinyatakan sudah dapat mengendalikan kasus, muncul gelombang-gelombang lanjutan untuk penyebaran kasus Covid-19 ini," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Nasional
PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

Nasional
Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Nasional
Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Nasional
Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Nasional
Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Nasional
Pemerintah Siapkan Buku Saku Pedoman UU ITE bagi Penegak Hukum

Pemerintah Siapkan Buku Saku Pedoman UU ITE bagi Penegak Hukum

Nasional
Mendes PDTT Siap Bantu Kembangkan Desa di Samosir Lewat 2 Pola Utama

Mendes PDTT Siap Bantu Kembangkan Desa di Samosir Lewat 2 Pola Utama

Nasional
Kemendikbud-Ristek Maklumi Kekhawatiran Orangtua Siswa Terkait Rencana PTM Terbatas

Kemendikbud-Ristek Maklumi Kekhawatiran Orangtua Siswa Terkait Rencana PTM Terbatas

Nasional
RANHAM 2021-2025 Tak Sasar Korban Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan KSP

RANHAM 2021-2025 Tak Sasar Korban Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan KSP

Nasional
HUT ke-73 BKN, Wapres Harap Wujudkan ASN Kompeten dan Profesional

HUT ke-73 BKN, Wapres Harap Wujudkan ASN Kompeten dan Profesional

Nasional
Daftar Zona Merah Covid-19 Indonesia Data 20 Juni 2021, DKI Jakarta Termasuk

Daftar Zona Merah Covid-19 Indonesia Data 20 Juni 2021, DKI Jakarta Termasuk

Nasional
Politikus PPP Minta Hukuman Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Diperberat

Politikus PPP Minta Hukuman Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Diperberat

Nasional
Perpres RANHAM Terbit, Komnas Perempuan Terus Dorong Perda Diskriminatif Dicabut

Perpres RANHAM Terbit, Komnas Perempuan Terus Dorong Perda Diskriminatif Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X