Kompas.com - 15/11/2020, 11:48 WIB
Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menghadiri Muktamar XVIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Univeritas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (3/8/2018). KOMPAS.com/Andi HartikMantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menghadiri Muktamar XVIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Univeritas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (3/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding mengatakan, sikap Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang memilih tidak menghadiri acara penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera di Istana Kepresidenan berbau politik.

Menurut dia, ada agenda politik yang tengah diperjuangkan Gatot sehingga memengaruhi keputusannya untuk tak datang ke Istana, Rabu (11/11/2020).

"Pasti politik, sudah pasti ada agenda politis. Jadi enggak mungkin enggak politis," kata Karding dalam diskusi virtual bertajuk "Diundang Istana, Mantan Panglima ke Mana?" Minggu (15/11/2020).

Baca juga: Gatot Nurmantyo Tetap Dapat Gelar Bintang Mahaputera, Mahfud: Dikirim Melalui Sekretaris Militer

Poin berikutnya yang ia soroti adalah, Gatot seharusnya sudah tahu bahwa dirinya akan menerima penghargaan Bintang Mahaputera.

Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa seharusnya Gatot bisa bicara sejak awal untuk tidak ingin menghadiri penghargaan tersebut atau menolak penghargaan.

"Kalau sebenarnya enggak mau terima, ya mestinya ngomong sejak awal. Kalau tidak mau politis ya, ngomong-nya sejak awal. Kan isu pemberian ini sudah lama, sejak Agustus sejak Pak Mahfud katakan di Twitter," kata dia.

Karding menjelaskan bahwa penghargaan yang seharusnya diberikan kepada Gatot merupakan sudah menjadi tradisi negara untuk menganugerahkan terhadap semua pimpinan lembaga, termasuk Mantan Panglima TNI.

Baca juga: Mahfud MD Pastikan Gatot Nurmantyo Tetap Dapat Bintang Mahaputera meski Tak Hadir di Istana

Oleh sebab itu, menurut dia, Gatot seharusnya sudah bisa menimbang apakah akan menerima penghargaan atau tidak.

"Nah, karena isu ini sudah lama juga kan, harusnya beliau sudah harus menimbang apa akan saya terima (penghargaan) atau tidak," tuturnya.

Di sisi lain, ia menambahkan Gatot tak perlu khawatir soal politik yang dianutnya berbeda dengan pemerintah, sehingga menyebabkan ketidakhadirannya ke Istana.

Ia melanjutkan, Gatot seharusnya bisa membedakan antara Presiden Joko Widodo dan Negara. Ia menegaskan bahwa pemberian Bintang Mahaputera ini adalah dari Negara, bukan Jokowi.

"Ini pemberian Negara, bukan pak Jokowi. Bahwa kemudian, yang menyerahkan pak Jokowi kan karena dia Presiden. Jadi di sini yang menurut saya (Gatot) malah kurang proporsional sebagai pemimpin," ujarnya.

"Kalau saya, saya akan menerima dan menegaskan ke publik, saya akan menerima ini dan saya akan datang dan tetap saya posisinya kritis terhadap pemerintah. Dan itu lebih elegan," kata dia.

Baca juga: Gatot Nurmantyo Tak Datang, Istana: Mungkin Tanda Jasanya Dikembalikan ke Negara

Sebelumnya, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tak menghadiri acara penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, Gatot Nurmantyo tak menolak penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo.

Gatot hanya tak menghadiri penyematan tanda kehormatan, bukan menolak penganugerahannya. Karena itu Gatot tetap mendapatkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera tersebut.

"Beliau kan mengatakan di sini ya, beliau menyatakan menerima ini sehingga hanya tidak bisa hadir penyematannya," ujar Mahfud di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Nasional
AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

Nasional
Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Nasional
Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.