Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gatot Nurmantyo Dituding Bersikap Politis Tak Hadiri Penyerahan Bintang Mahaputera

Kompas.com - 15/11/2020, 11:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding mengatakan, sikap Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang memilih tidak menghadiri acara penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera di Istana Kepresidenan berbau politik.

Menurut dia, ada agenda politik yang tengah diperjuangkan Gatot sehingga memengaruhi keputusannya untuk tak datang ke Istana, Rabu (11/11/2020).

"Pasti politik, sudah pasti ada agenda politis. Jadi enggak mungkin enggak politis," kata Karding dalam diskusi virtual bertajuk "Diundang Istana, Mantan Panglima ke Mana?" Minggu (15/11/2020).

Baca juga: Gatot Nurmantyo Tetap Dapat Gelar Bintang Mahaputera, Mahfud: Dikirim Melalui Sekretaris Militer

Poin berikutnya yang ia soroti adalah, Gatot seharusnya sudah tahu bahwa dirinya akan menerima penghargaan Bintang Mahaputera.

Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa seharusnya Gatot bisa bicara sejak awal untuk tidak ingin menghadiri penghargaan tersebut atau menolak penghargaan.

"Kalau sebenarnya enggak mau terima, ya mestinya ngomong sejak awal. Kalau tidak mau politis ya, ngomong-nya sejak awal. Kan isu pemberian ini sudah lama, sejak Agustus sejak Pak Mahfud katakan di Twitter," kata dia.

Karding menjelaskan bahwa penghargaan yang seharusnya diberikan kepada Gatot merupakan sudah menjadi tradisi negara untuk menganugerahkan terhadap semua pimpinan lembaga, termasuk Mantan Panglima TNI.

Baca juga: Mahfud MD Pastikan Gatot Nurmantyo Tetap Dapat Bintang Mahaputera meski Tak Hadir di Istana

Oleh sebab itu, menurut dia, Gatot seharusnya sudah bisa menimbang apakah akan menerima penghargaan atau tidak.

"Nah, karena isu ini sudah lama juga kan, harusnya beliau sudah harus menimbang apa akan saya terima (penghargaan) atau tidak," tuturnya.

Di sisi lain, ia menambahkan Gatot tak perlu khawatir soal politik yang dianutnya berbeda dengan pemerintah, sehingga menyebabkan ketidakhadirannya ke Istana.

Ia melanjutkan, Gatot seharusnya bisa membedakan antara Presiden Joko Widodo dan Negara. Ia menegaskan bahwa pemberian Bintang Mahaputera ini adalah dari Negara, bukan Jokowi.

"Ini pemberian Negara, bukan pak Jokowi. Bahwa kemudian, yang menyerahkan pak Jokowi kan karena dia Presiden. Jadi di sini yang menurut saya (Gatot) malah kurang proporsional sebagai pemimpin," ujarnya.

"Kalau saya, saya akan menerima dan menegaskan ke publik, saya akan menerima ini dan saya akan datang dan tetap saya posisinya kritis terhadap pemerintah. Dan itu lebih elegan," kata dia.

Baca juga: Gatot Nurmantyo Tak Datang, Istana: Mungkin Tanda Jasanya Dikembalikan ke Negara

Sebelumnya, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tak menghadiri acara penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, Gatot Nurmantyo tak menolak penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo.

Gatot hanya tak menghadiri penyematan tanda kehormatan, bukan menolak penganugerahannya. Karena itu Gatot tetap mendapatkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera tersebut.

"Beliau kan mengatakan di sini ya, beliau menyatakan menerima ini sehingga hanya tidak bisa hadir penyematannya," ujar Mahfud di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com