Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gatot Nurmantyo Dituding Bersikap Politis Tak Hadiri Penyerahan Bintang Mahaputera

Kompas.com - 15/11/2020, 11:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding mengatakan, sikap Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang memilih tidak menghadiri acara penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera di Istana Kepresidenan berbau politik.

Menurut dia, ada agenda politik yang tengah diperjuangkan Gatot sehingga memengaruhi keputusannya untuk tak datang ke Istana, Rabu (11/11/2020).

"Pasti politik, sudah pasti ada agenda politis. Jadi enggak mungkin enggak politis," kata Karding dalam diskusi virtual bertajuk "Diundang Istana, Mantan Panglima ke Mana?" Minggu (15/11/2020).

Baca juga: Gatot Nurmantyo Tetap Dapat Gelar Bintang Mahaputera, Mahfud: Dikirim Melalui Sekretaris Militer

Poin berikutnya yang ia soroti adalah, Gatot seharusnya sudah tahu bahwa dirinya akan menerima penghargaan Bintang Mahaputera.

Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa seharusnya Gatot bisa bicara sejak awal untuk tidak ingin menghadiri penghargaan tersebut atau menolak penghargaan.

"Kalau sebenarnya enggak mau terima, ya mestinya ngomong sejak awal. Kalau tidak mau politis ya, ngomong-nya sejak awal. Kan isu pemberian ini sudah lama, sejak Agustus sejak Pak Mahfud katakan di Twitter," kata dia.

Karding menjelaskan bahwa penghargaan yang seharusnya diberikan kepada Gatot merupakan sudah menjadi tradisi negara untuk menganugerahkan terhadap semua pimpinan lembaga, termasuk Mantan Panglima TNI.

Baca juga: Mahfud MD Pastikan Gatot Nurmantyo Tetap Dapat Bintang Mahaputera meski Tak Hadir di Istana

Oleh sebab itu, menurut dia, Gatot seharusnya sudah bisa menimbang apakah akan menerima penghargaan atau tidak.

"Nah, karena isu ini sudah lama juga kan, harusnya beliau sudah harus menimbang apa akan saya terima (penghargaan) atau tidak," tuturnya.

Di sisi lain, ia menambahkan Gatot tak perlu khawatir soal politik yang dianutnya berbeda dengan pemerintah, sehingga menyebabkan ketidakhadirannya ke Istana.

Ia melanjutkan, Gatot seharusnya bisa membedakan antara Presiden Joko Widodo dan Negara. Ia menegaskan bahwa pemberian Bintang Mahaputera ini adalah dari Negara, bukan Jokowi.

"Ini pemberian Negara, bukan pak Jokowi. Bahwa kemudian, yang menyerahkan pak Jokowi kan karena dia Presiden. Jadi di sini yang menurut saya (Gatot) malah kurang proporsional sebagai pemimpin," ujarnya.

"Kalau saya, saya akan menerima dan menegaskan ke publik, saya akan menerima ini dan saya akan datang dan tetap saya posisinya kritis terhadap pemerintah. Dan itu lebih elegan," kata dia.

Baca juga: Gatot Nurmantyo Tak Datang, Istana: Mungkin Tanda Jasanya Dikembalikan ke Negara

Sebelumnya, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tak menghadiri acara penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, Gatot Nurmantyo tak menolak penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo.

Gatot hanya tak menghadiri penyematan tanda kehormatan, bukan menolak penganugerahannya. Karena itu Gatot tetap mendapatkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera tersebut.

"Beliau kan mengatakan di sini ya, beliau menyatakan menerima ini sehingga hanya tidak bisa hadir penyematannya," ujar Mahfud di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com