Kompas.com - 15/11/2020, 09:43 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PADA 12 Desember 1996 Sidang Umum Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan agar 16 November menjadi Hari Toleransi sedunia. Keputusan itu terkait dengan Tahun PBB untuk Toleransi 1995.

Diketahui, pada 16 November 1995 negara-negara yang termasuk dalam Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) menandatangani Deklarasi Prinsip Toleransi dan Program Aksi untuk memajukan toleransi pada tahun tertentu.

Dokumen final mengenai toleransi diadopsi oleh KTT PPB pada 2005. Dokumen itu merekomendasikan agar negara-negara dunia meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dengan menghormati kebebasan, mempromosikan rasa hormat, toleransi dan dialog antar budaya.

Dalam dokumen tersebut ditegaskan juga bahwa toleransi, rasa hormat, pemahaman dan, tentu saja, adopsi keragaman budaya adalah cara manifestasi individualitas dan bentuk ekspresi peradaban yang bermartabat.

Oleh karena itu, setiap negara direkomendasikan untuk menjadikan toleransi sebagai norma dan kebijakan hukum sehingga seluruh warganya menghayatinya sebagai way of life sekaligus hak yang adil.

Visi dari Deklarasi Toleransi adalah terciptanya budaya toleransi dan antidiskriminasi agar setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-haknya, yang asasi, termasuk hak sosial dan ekonomi, tanpa diskriminasi apapun.

Budaya toleransi bertujuan melawan pengaruh yang menyebabkan ketakutan dan pengucilan orang lain. Budaya toleransi harus membantu orang muda mengembangkan kapasitas untuk penilaian independen, pemikiran kritis dan penalaran etis.

Keberagaman agama, bahasa, budaya, dan etnis di dunia kita bukanlah dalih untuk konflik, tetapi merupakan harta yang memperkaya kita semua. (Aguis E, Amborsecz J., Towards a Culture of Tolerance and Peace. 2003: 17-27).

Menduniakan Legacy Gus Dur

Dalam sejarah dunia terdapat banyak tokoh yang memiliki legacy yang kuat berkenaan dengan pembangunan budaya toleransi.

Pada zaman kuno kita mengenal pelopor kebebasan beragama dan penghapusan perbudakan dari Persia, Cyrus II (Cyrus Agung), perluasan hak kewarganegaraan oleh Kaisar Claudius di Roma, dan pengakuan hak multietnis oleh Kaisar Mongolia, Jenghis Khan.

Pada zaman modern, kita mengenal pelopor gerakan antikekerasan dan kesetaraan, Mahatma Gadhi dari India, pejuang antidiskrimnasi Martin Luther King Jr dari Amerika Serikat, pelayan orang miskin lintas agama dan etnis Bunda Teresa dari Calcuta.

Di Indonesia, kita mempunyai Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai tokoh yang memiliki legacy kuat dalam hal toleransi dan anti diskrisminasi.

Pasalnya, Gus Dur mendedikasikan hidupnya untuk mewujudkan nilai-nilai dan way of life Indonesia yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan toleransi.

Masyarakat Indonesia mengenang dan menjuluki Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme dan Toleransi karena keberanian dan konsistensinya membela minoritas, termasuk keturunan Tionghoa dan Muslim Ahmadiyah. Inilah warisan tak ternilai Gus Dur untuk negeri ini.

Cucu pendiri Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari ini tidak hanya menganut paham demokrasi dan toleransi. Namun, ia mengamalkannya dalam kesehariannya.

KH Abdurrahman Wahid, awal Agustus 1982.
Kompas/JB Suratno KH Abdurrahman Wahid, awal Agustus 1982.

 

Ketika menjadi Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU), Gus Dur adalah orang pertama yang memerintahkan Gerakan Organisasi Pemuda Ansor (Banser) untuk mengawal setiap gereja di malam Natal.

Tak lama setelah dilantik sebagai presiden pada 1999, Gus Dur menghadiri Perayaan Natal di Jakarta dan berpidato tentang pentingnya persaudaraan antar umat beragama yang berbeda.

Di bawah kepemimpinan Gus Dur, Konghucu diakui sebagai agama dan Tahun Baru Imlek dinyatakan sebagai hari libur nasional.

Dia adalah presiden dan ulama pertama yang meminta maaf atas genosida antikomunis yang terjadi pada tahun 1965.

Dia juga mengembalikan nama Papua yang selama Orde Baru diberi nama Irian Jaya. Dia menghargai identitas budaya orang Papua sehingga tidak melarang pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai sebuah simbol jatidiri dan identitas kebudayaan mereka.

Gus Dur memiliki semangat, visi, dan komitmen dalam memperjuangkan bertumbuhnya budaya toleransi, kebebasan berekpresi, persamaan hak, semangat keberagaman, dan demokrasi di Indonesia.

Menurut penulis, sebagai warga bangsa Indonesia semua kita patut bersyukur dan berbangga atas teladan yang diberikan oleh Gus Dur.

Lebih daripada itu, sebagai generasi penerus, kita terpanggil untuk terus melanjutkan atau mencontoh semangat, visi dan komitmen.

Bahkan, sebagai bagian dari masyarakat dunia dan selaras dengan karakter politik luar negeri kita yang bebas aktif, kita hendaknya menduniakan legacy Gus Dur. Tujuannya agar legacy Gus Dur dapat menginspirasi para pemimpin dunia, warga masyarakatnya, terutama para generasi muda.

Meredam intoleransi

Hingga kini, warga dunia belum benar-benar menikmati kehidupan yang nyaman dan damai. Tak sedikit warga dunia yang belum dapat menikmati hak-haknya asasinya.

Banyak pula yang hidup dalam ketakutan dan tak dapat menggunakan hak sosial dan ekonomis demi kehidupan yang berkualitas dan sejahtera.

Salah satu faktor penyebabnya utama adalah karena masih ada banyak orang yang bersikap intoleran dan diskriminatif.

Menurut penulis, untuk meredam semangat intoleransi dan diskrimniatif sekaligus membangun budaya toleransi kita perlu melakukan enam model pendekatan berikut.

Pertama, pendekatan hukum. Artinya, pemerintah perlu lebih tegas dan konsiten dalam upaya penegakkan hukum hak asasi manusia untuk melarang dan menghukum kejahatan kebencian dan diskriminasi.

Hukum harus dapat memastikan bahwa setiap warga, tanpa membeda-bedakan ras/etnis, asal-usul, agama, golongan, jenis kelamin dan kondisi fisiknya untuk mengakses peluang untuk mewujudkan hak sosial dan ekonomi demi kehidupan yang layak.

Kedua, pendekatan Pendidikan. Hukum diperlukan tetapi tidak cukup untuk melawan intoleransi dan diskriminasi.

Oleh karena itu diperlukan upaya pembentukan karakter dan pembukaan wawasan berpikir melalui proses pendidikan yang berkualitas. (Aguis E, Amborsecz J., 2003: 56).

Ketiga, akses informasi. Salah satu cara pendekatan paling efisien untuk membatasi pengaruh dari kaum yang intoleran dan diskriminatif adalah dengan mempromosikan kebebasan pers dan pluralisme pers.

Melalui akses informasi yang luas masyarakat dapat belajar membedakan antara fakta dan opini yang menghasut.

Keempat, solusi lokal/komunitas. Ketika berhadapan dengan eskalasi intoleransi dan diskriminasi di sekitar kita, warga lokal/komunitas tidak boleh menunggu pemerintah dan apparat keamanan.

Warga lokal/komunitas perlu mengambil inisiatif untuk bermusyawarah dan melakukan dialog secara kekeluargaan untuk meredam sikap intoleransi dan diskriminatif.

Warga lokal/komunitas perlu menyadari bahwa mereka adalah bagian dari solusi. Mereka adalah penentu bagi mati atau hidupnya budaya toleransi demi suatu masyarakat yang damai dan sejahtera.

Kelima, keluarga (rumah tangga) sebagai pilar utama membangun budaya toleransi sekaligus mengajarkan bahwa intoleransi bukanlah watak keluarga Indonesia.

Keenam, menghidupkan semangat gotong royong untuk menekan intoleransi.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penghina Pemerintah dan Lembaga Negara Tak Melulu Langsung Dipenjara

Penghina Pemerintah dan Lembaga Negara Tak Melulu Langsung Dipenjara

Nasional
Kalah Gugatan Nikel di WTO, Mendag Pastikan Indonesia Banding

Kalah Gugatan Nikel di WTO, Mendag Pastikan Indonesia Banding

Nasional
Elektabilitas Anies Salip Prabowo, Nasdem: Rakyat Ingin Presiden Baru yang Berbeda

Elektabilitas Anies Salip Prabowo, Nasdem: Rakyat Ingin Presiden Baru yang Berbeda

Nasional
Gempa di Garut, BMKG Imbau Warga Hindari Bangunan Rumah Retak

Gempa di Garut, BMKG Imbau Warga Hindari Bangunan Rumah Retak

Nasional
Gempa Bumi di Garut, BMKG: Aktivitas Gempa Menengah, dari Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Gempa Bumi di Garut, BMKG: Aktivitas Gempa Menengah, dari Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Nasional
Jokowi Minta Guru Perhatikan 3 Hal ini Saat Mendidik Siswa

Jokowi Minta Guru Perhatikan 3 Hal ini Saat Mendidik Siswa

Nasional
Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Nasional
Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Nasional
PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

Nasional
Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Nasional
Potensi Ganjar Diusung Capres oleh KIB, Zulhas: Sangat Prospek

Potensi Ganjar Diusung Capres oleh KIB, Zulhas: Sangat Prospek

Nasional
Kelola Penerbangan dengan Baik Saat KTT G20, Anggota Komisi VI DPR RI Puji Airnav

Kelola Penerbangan dengan Baik Saat KTT G20, Anggota Komisi VI DPR RI Puji Airnav

Nasional
Draft Akhir RKUHP: Hina Pemerintah hingga DPR Bisa Dipidana 1,5 Tahun

Draft Akhir RKUHP: Hina Pemerintah hingga DPR Bisa Dipidana 1,5 Tahun

Nasional
Jokowi ke Guru: Jangan Sampaikan Ilmu yang Sudah Usang kepada Anak

Jokowi ke Guru: Jangan Sampaikan Ilmu yang Sudah Usang kepada Anak

Nasional
Menuju Pemilu 2024, PDI-P Minta Kadernya Mulai Dekati Masyarakat

Menuju Pemilu 2024, PDI-P Minta Kadernya Mulai Dekati Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.