Hadiri Pertemuan East Asia Summit, Jokowi Sebut 2020 sebagai Tahun yang Sangat Berat

Kompas.com - 14/11/2020, 20:46 WIB
Presiden Joko Widodo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Selandia Baru yang digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (14/11/2020). Dokumentasi/Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Selandia Baru yang digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (14/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan KTT East Asia Summit (EAS) pada Sabtu (14/11/2020).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Jokowi menyampaikan bahwa 2020 merupakan tahun yang sangat berat.

"Presiden Republik Indonesia antara lain menyampaikan bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat bagi kita semua. Namun, sesulit apapun situasi yang dihadapi, kita akan mampu mengatasinya jika kita bekerja sama," kata Retno dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu.

Retno menuturkan, Jokowi mengirim pesan yang kuat bahwa sebagai forum dialog tingkat pemimpin, EAS harus digunakan untuk membangun kepercayaan strategis untuk memperkuat kerja sama.

Baca juga: Jokowi: Pandemi Covid-19 Wake Up Call untuk Perbaiki Sistem Kesehatan

Sebab, EAS memiliki modal yang sangat kuat dengan adanya 5 anggota EAS yang duduk di Dewan Keamanan PBB, 8 anggota EAS yang tergabung dalam G20, serta EAS yang mewakili 54 persen penduduk dunia dan 58 persen GDP dunia.

"Dengan potensi ini, kesepakatan dan upaya appaun yang dilakukan EAS pasti berdampak besar bagi kawasan dan dunia," ujar Retno.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam KTT EAS hari ini, Jokowi juga menyampaikan dua hal yang mesti dilakukan EAS. Pertama, EAS mesti meningkatkan kerja sama ketahanan kesehatan.

Jokowi menyatakan, dalam waktu dekat ketersediaan vaksin Covid-19 di kawasan adalah sebuah keharusan.

Baca juga: Tim Riset Optimistis Efektivitas Vaksin Sinovac di RI Bisa Capai 90 Persen

"Dalam jangka panjang, presiden mengatakan bahwa kawasan kita harus lebih siap mengantisipasi pandemi," kata Retno.

Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu diprioritaskan antara lain sistem peringatan dini, mekanisme obat-obatan, peralatan medis di kala darurat, pembentukan inventory buffer di kawasan untuk alat kesehatan, serta kapasitas industri kesehatan maupun rset teknologi kesehatan.

Kedua, Jokowi menyampaikan bahwa EAS harus menjadi penggerak perdamaian dan stabilitas dunia dengan tidak membiarkan bibit perpecahan dan konflik.

"Presiden mengingatkan nilai dan norma yang ada di Bali Principal mulai dari penghormatan kedaultan, penyelesaian masalah secara damai, hingga menghormati hukum internasional," kata Retno.

Jokowi juga menekankan pentingnya mengedepankan dialog dan kerja sama yang saling menguntungkan.

Baca juga: Menlu: Indonesia Berharap AS Jadi Mitra Penting di Kawasan Indo-Pasifik

Dikutip dari situs Kemenlu RI, EAS merupakan forum regional terbuka di kawasan Asia Timur.

Forum yang terbentuk pada 2005 ini awalnya beranggotakan 16, yakni 10 negara ASEAN, Australia, China, India, Jepang, Republik Korea dan Selandia Baru.

Amerika Serikat dan Federasi Rusia resmi bergabung menjadi peserta EAS pada KTT ke-6 EAS di Bali, November 2011. Kini total anggota adalah 18 negara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X