Satgas: Pemberian Masker untuk Acara Rizieq Shihab demi Penegakan Protokol Kesehatan

Kompas.com - 14/11/2020, 20:40 WIB
Satgas Penanganan Covid-19 memberikan sumbangan masker dan hand sanitizer untuk acara pernikahan putri Rizieq Shihab, Sharifa Najwa Shihab. Masker itu diantar ke kediaman Rizieq yang juga sekaligus lokasi acara pernikahan, di Jalan Petamburan III, Jakarta, Sabtu (14/11/2020) siang. KOMPAS.com/IhsanuddinSatgas Penanganan Covid-19 memberikan sumbangan masker dan hand sanitizer untuk acara pernikahan putri Rizieq Shihab, Sharifa Najwa Shihab. Masker itu diantar ke kediaman Rizieq yang juga sekaligus lokasi acara pernikahan, di Jalan Petamburan III, Jakarta, Sabtu (14/11/2020) siang.


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pemberian bantuan berupa masker dan hand sanitizer untuk acara pernikahan putri Rizieq Shihab semata demi memastikan pelaksanaan protokol kesehatan.

Acara pernikahan yang digelar berbarengan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu disebut bakal dihadiri lebih dari 10.000 tamu undangan.

"Pemberian bantuan berupa masker dan juga hand sanitizer kepada panitia bukan hanya untuk menegakkan protokol kesehatan di lingkungan tersebut, tetapi juga bagian dari upaya untuk mengajak seluruh komponen yang ada di sekitarnya mau menggunakan masker," kata Doni dalam konferensi pers dari Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (14/11/2020).

Baca juga: Satgas Covid-19 Antar 20.000 Masker untuk Pernikahan Putri Rizieq Shihab

Menurut Doni, beberapa kegiatan yang melibatkan sosok Rizieq Shihab beberapa hari belakangan ini minim penerapan protokol kesehatan. Satgas menyesalkan hal tersebut.

"Setelah beberapa hari terakhir, kita menyaksikan sejumlah aktivitas yang dihadiri oleh Habib Rizieq Shihab. Banyak sekali masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan, tidak menjaga jarak dan banyak yang tidak menggunakan masker. Dan ini yang sangat kita sayangkan," tuturnya.

Doni menegaskan, pemerintah pusat dan daerah serta para pakar kesehatan telah berulang kali mengingatkan pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi.

Baca juga: Padat Merayap, Tamu Undangan Sulit Jaga Jarak di Nikahan Putri Rizieq Shihab

Protokol kesehatan berupa mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, menjadi kunci untuk menekan laju penularan Covid-19.

"Setiap pakar epidemiologis, pakar kesehatan masyarakat dan seluruh pimpinan baik di tingkat nasional dan juga di tingkat daerah selalu mengingatkan tentang bagaimana kita harus patuh kepada protokol kesehatan," ucapnya.

Dia pun menyatakan Satgas telah menghubungi Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta agar betul-betul dapat menerapkan peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penanganan Covid-19.

Doni berharap agar Pemprov DKI Jakarta dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dalam upaya memutus mata rantai penularan Covid-19.

"Kami juga sudah juga menghubungi Wakil Gubernur DKI Jakarta kemarin, dan tadi siang bapak Gubernur Anies untuk betul-betul bisa menerapkan Perda sebagaimana yang telah tertuang dalam aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta," kata Doni.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X