Marak Kekerasan oleh Aparat, Jokowi Didesak agar Instruksikan Pembenahan Polri

Kompas.com - 14/11/2020, 13:51 WIB
Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020). Mereka menolak pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja yang bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGMahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020). Mereka menolak pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja yang bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta untuk menginstruksikan pembenahan internal Kepolisian RI ( Polri). Pasalnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras) menerima laporan terkait maraknya praktik kekerasan yang dilakukan aparat dalam menangani aksi unjuk rasa, termasuk pada aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada 6 hingga 8 Oktober 2020.

"Kontras mendesak Presiden Joko Widodo untuk menginstruksikan pembenahan di tubuh Polri, dimulai dari instruksi kepada Polri untuk melakukan penegakan hukum terhadap seluruh peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian dengan melibatkan lembaga pengawas eksternal, masyarakat sipil, secara independen," kata Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti, dalam siaran pers, Jumat (13/11/2020).

Baca juga: Kontras Sebut Video Kompilasi Dugaan Kekerasan Aparat Bukan Provokasi, tetapi Kenyataan

Fatia menuturkan, melalui kanal partisipasi, Kontras mendapat 1.900 dokumentasi berbentuk foto dan video yang menunjukkan praktik kekerasan oleh aparat kepolisian.

Praktik kekerasan yang dimaksud antara lain mengintimidasi dan merepresi massa aksi dengan memaki, menyemprotkan air dengan water cannon, menembakkan gas air mata, memukul, menendang, dan berbagai tindakan tidak manusiawi lainnya secara berulang-ulang.

Korbannya pun beragam, mulai dari mahasiswa, aktivis, buruh, jurnalis, hingga warga yang tidak ada kaitannya dengan aksi unjuk rasa.

"Kami menilai penggunaan kekuatan oleh Polri bukan lagi sebagai upaya penegakan hukum ataupun menjaga keamanan, melainkan sebagai bentuk relasi kuasa antara negara dengan warga negara dalam bentuk penghukuman tidak manusiawi kepada massa aksi dalam rangka memberangus kebebasan berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat," kata Fatia.

Baca juga: Kontras Unggah Video Kompilasi Dugaan Kekerasan Aparat Atasi Demonstrasi, Polri Sebut Tendensius

Aksi kekerasan tersebut, lanjut Fatia, juga ditemukan pada sejumlah aksi yang terjadi pada 2019 seperti aksi May Day di Bandung, aksi di Bawaslu pada Mei 2019, dan aksi Reformasi Dikorupsi.

Menurut Fatia, ketiga peristiwa itu menunjukkan pola yang sama yakni penggunaan kekuatan secara eksesif, tindak penghukuman yang tak manusiawi, serta tidak adanya pengusutan serius kepaada aparat yang melakukan kekerasan.

 

Polisi membubarkan massa saat kericuhan terjadi di seputar Patung Kuda, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Polisi membubarkan massa saat kericuhan terjadi di seputar Patung Kuda, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.

Pola lain yang ditemukan adalah sulitnya mengakses informasi mengenai keberadaan peserta aksi yang ditangkap dan ditahan serta adanya upaya menghalangi akses bantuan hukum.

Fatia mengatakan, peristiwa tersebut berulang karena tidak ada mekanisme akuntabilitas negara yang efektif dan memberikan keadilan kepada korban.

Baca juga: Kontras: Pemerintah Merasa Kritik Publik Hambat Investasi dan Ekonomi

"Minimnya ruang akuntabilitas serta mekanisme koreksi yang lemah serta tidak efektif mengakibatkan keberulangan pelanggaran HAM di sektor kebebasan berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat," kata Fatia.

Selain itu, Kontras juga mendesak Jokowi agar menginstruksikan dilakukannya penegakan hukum serta memaksimalkan mekanisme koreksi, baik internal maupun eksternal, pada setiap Kepolisian Daerah untuk mengusut tuntas kasus kekerasan oleh aparat.

Kemudian, Jokowi didesak untuk mengevaluasi kinerja Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis perihal brutalitas aparat kepolisian dalam menangani aksi massa.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Jumlah Pasien Covid-19 yang Dinyatakan Sembuh Pecahkan Rekor

Saat Jumlah Pasien Covid-19 yang Dinyatakan Sembuh Pecahkan Rekor

Nasional
Saat DPR Menilik Transaksi Keuangan dan Karakter Calon Tunggal Kapolri...

Saat DPR Menilik Transaksi Keuangan dan Karakter Calon Tunggal Kapolri...

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19 4 Hari Berturut-turut dan Kurang Maksimalnya Upaya Pencegahan Pemerintah

Rekor Penambahan Kasus Covid-19 4 Hari Berturut-turut dan Kurang Maksimalnya Upaya Pencegahan Pemerintah

Nasional
Komnas HAM Ungkap Ada Anggota Laskar FPI Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi

Komnas HAM Ungkap Ada Anggota Laskar FPI Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi

Nasional
7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

Nasional
Fokus Tanggap Darurat Bencana, Ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Fokus Tanggap Darurat Bencana, Ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Nasional
Kopaska Temukan Paspor dan Kalung Salib Pramugari NAM Air yang Jadi Penumpang SJ 182

Kopaska Temukan Paspor dan Kalung Salib Pramugari NAM Air yang Jadi Penumpang SJ 182

Nasional
Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Nasional
Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Nasional
Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Nasional
Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Nasional
BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

Nasional
UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X