Kompas.com - 14/11/2020, 13:13 WIB
PMI Ketua Umum Palang Merah Indonesia ( PMI) Jusuf Kalla saat bertemu dengan para ketua PMI se-Provinsi Sulawesi Selatan di Wisma Kalla, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (18/6/2020l.PMI

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan soal pembangunan sumber daya manusia (SDM) terkait upaya menyejahterakan masyarakat Papua. Dengan begitu masyarakat Papua dapat mengelola sumber daya alamnya dengan baik.

Hal itu disampaikan Kalla saat bersilaturahmi dengan sejumlah pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kahmi Papua di Sekretariat HMI Papua, Abepura, Papua, Sabtu (14/11/2020).

"Papua ini sudah sangat kaya sumber daya alamnya, hanya perlu dikelola dengan baik," kata Kalla, dikutip dari siaran pers, Sabtu.

Baca juga: Jokowi Tunjuk Maruf Amin Pimpin Tim Percepatan Pembangunan Papua

Kalla berharap generasi muda Papua belajar lebih giat agar dapat mengetahui cara mengelola sumber daya alam yang sangat melimpah.

"Kalau perlu ke daerah lain di Indonesia biar tahu bagaimana cara mengelola sumber daya alam Papua. Karena kunci kemajuan hanya ada pada peningkatan sumber daya manusianya," ujar JK.

Di samping itu, Kalla juga meminta warga pendatang di Papua mesti merasa dirinya sebagai orang asli Papua karena sudah tinggal dan hidup di Bumi Cendrawasih secara bersama-sama.

Kemudian Kalla menyoroti toleransi kehidupan beragama di Papua yang ia anggap sebagai salah satu praktik toleransi terbaik di Indonesia.

"Tadi saya habis ketemu dengan tokoh-tokoh agama di Papua ini untuk membicarakan perdamaian, alhamdulillah kehidupan toleran beragama di Papua sangat tinggi, bahkan bisa dikatakan terbaik di Indonesia," kata Kalla.

Baca juga: Pemerintah Diminta Investigasi Dugaan Pelanggaran Pembukaan Lahan Sawit di Papua

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meneken Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dipercaya memimpin tim tersebut sebagai ketua dewan pengarah. Kepres itu ditandatangani Jokowi pada 29 September lalu dan diunggah di situs resmi Sekretariat Negara, Kamis (8/10/2020).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Nasional
Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Nasional
Update 17 Mei: 9.066.982 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Mei: 9.066.982 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Busyro Desak Firli Bahuri Undang Seluruh Mantan Pimpinan KPK Diskusi soal TWK Pegawai

Busyro Desak Firli Bahuri Undang Seluruh Mantan Pimpinan KPK Diskusi soal TWK Pegawai

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Dua Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Dua Saksi

Nasional
UPDATE 17 Mei: Suspek Covid-19 Ada 79.815 Orang

UPDATE 17 Mei: Suspek Covid-19 Ada 79.815 Orang

Nasional
UPDATE 17 Mei: Sebaran 4.295 Kasus Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 1.361

UPDATE 17 Mei: Sebaran 4.295 Kasus Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 1.361

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 5.754, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.606.611 Orang

UPDATE 17 Mei: Tambah 5.754, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.606.611 Orang

Nasional
Jokowi: Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Harus Kuatkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Jokowi: Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Harus Kuatkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Nasional
UPDATE 17 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.552.687

UPDATE 17 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.552.687

Nasional
UPDATE 17 Mei: Ada 89.129 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Mei: Ada 89.129 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 212, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.305 Orang

UPDATE 17 Mei: Tambah 212, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.305 Orang

Nasional
Jokowi Minta KPK hingga Kemenpan RB Tindak Lanjuti Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Jokowi Minta KPK hingga Kemenpan RB Tindak Lanjuti Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
UPDATE 17 Mei 2021: Bertambah 4.295 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.744.045

UPDATE 17 Mei 2021: Bertambah 4.295 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.744.045

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X