38 Pegawai Mundur dari KPK Selama Januari hingga November 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama periode Januari hingga November 2020, tercatat ada 38 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah mengundurkan diri.

"Dari catatan kepegawaian yang kami terima jumlah pegawai yang berhenti sampai dengan bulan November 2020 ada 38," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (13/11/2020).

Baca juga: Penasihat Wadah Pegawai KPK Nanang Farid Syam Mengundurkan Diri

Ali tidak merinci alasan pengunduran diri 38 pegawai tersebut. Namun, ia menyebut mayoritas pegawai mundur dengan alasan mengembangkan karier di tempat lain.

Ali mengatakan, KPK menghargai keputusan setiap pegawai KPK yang memilih mengundurkan diri.

"KPK mendorong para alumni tetap memegang nilai integritas dan menularkan sikap anti korupsinya dimanapun mereka berada," kata Ali.

Baca juga: Penasihat WP KPK Nanang Farid Syam Ungkap Alasannya Mundur

Salah satu pegawai yang baru-baru ini mengundurkan diri adalah Nanang Farid Syam, yang juga menjabat sebagai Penasihat Wadah Pegawai KPK.

Keputusannya mundur dari KPK disebabkan perubahan yang terjadi di lembaga antirasuah tersebut, setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi mulai berlaku.

Nanang mengatakan, sejak awal ia mempersoalkan revisi UU KPK.

"Pada dasarnya kalau saya termasuk yang sejak awal mempersoalkan perubahan UU KPK itu. Jadi, 2019 akhir kita juga sudah merenung sama-sama dengan teman-teman. Kemudian kita berikhtiar setahun berjalan, ternyata saya kira ini bukan tempat saya karena mungkin ekspektasi saya terlalu tinggi," kata Nanang, Jumat (13/11/2020), dikutip dari Antara.

Baca juga: Pimpinan Sebut Selama 2020 Total 37 Pegawai KPK Mengundurkan Diri

Jumlah 38 pegawai yang mengundurkan diri dari KPK itu meningkat dari jumlah yang dirilis KPK pada 2 Oktober 2020, yakni 34 orang, terhitung sejak Januari hingga 1 Oktober 2020.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membeberkan alasan-alasan para pegawai KPK mengundurkan diri yakni perjanjian kerja waktu terbatas dan tak diperpanjang (satu orang), terkena kasus etik, disiplin pegawai atau hukum (dua orang), kondisi politik dan hukum KPK (dua orang).

Kemudian, alasan keluarga (tiga orang), kondisi kurang kondusif karena pandemi Covid-19 (satu), mengelola usaha pribadi (dua), menikah sesama pegawai KPK (dua orang), pengembangan karier dan mendapat pekerjaan baru (21 orang).