Pemerintah Diminta Investigasi Dugaan Pelanggaran Pembukaan Lahan Sawit di Papua

Kompas.com - 13/11/2020, 19:27 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan meminta pemerintah menginvestigasi lebih lanjut soal dugaan pembakaran hutan dengan sengaja untuk perluasan lahan kelapa sawit oleh perusahaan asal Korea Selatan, Korindo Group, di hutan adat Papua.

Daniel mengatakan, pembukaan lahan dengan cara membakar hutan jelas bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

"Ini harus dilakukan investigasi apabila betul perusahan tersebut membuka lahan dilakukan dengan cara membakar, ini adalah pelanggaran, harus ditindak, harus diberi sanksi yang tegas sesuai undang-undang yang berlaku," ujar Daniel saat dihubungi, Jumat (13/11/2020).

Baca juga: Walhi: Ganti Rugi Rp 100.000 Per Hektar untuk Tanah Adat Papua Tak Masuk Akal

Menurutnya, pembakaran hutan akan merusak ekosistem hutan. Di dalamnya termasuk pula masyarakat adat setempat yang kesehariannya bertalian dengan hutan adat.

"Hutan bagi masyarakat Papua merupakan jantung kehidupannya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan kelangsungan hidupnya," kata Daniel.

Politikus PKB itu menegaskan negara harus hadir memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat setempat.

Daniel meminta agar pemerintah dapat mendesak perusahaan untuk bersikap jujur dan terbuka atas semua proses kegiatan pengelolaan hutan.

Pemerintah juga diminta dapat menjelaskan soal status hutan yang diolah Korindo Group.

"Pemerintah harus hadir untuk memastikan masyarakat adat di Boven Digoel Papua tidak dirugikan dan kehilangan hak-haknya sebagai warga negara atas kehidupan dan mata pencahariannya dari hutan yang sudah berlangsung secara turun-temurun, termasuk untuk memberikan rasa keadilan yang merupakan wujud perlindungan negara terhadap masyarakat adat," ucapnya.

Ia mengatakan perusahaan harus bertanggung jawab jika terbukti melakukan pelanggaran dan merugikan masyarakat adat setempat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 Februari: Suspek Covid-19 Capai 71.668

UPDATE 28 Februari: Suspek Covid-19 Capai 71.668

Nasional
UPDATE 28 Februari: Tambah 185, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 36.166 Orang

UPDATE 28 Februari: Tambah 185, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 36.166 Orang

Nasional
Menteri PPPA Sebut Pandemi Covid-19 Berdampak Besar bagi Perempuan

Menteri PPPA Sebut Pandemi Covid-19 Berdampak Besar bagi Perempuan

Nasional
UPDATE 28 Februari: Bertambah 6.649, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.142.703 Orang

UPDATE 28 Februari: Bertambah 6.649, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.142.703 Orang

Nasional
UPDATE 28 Februari: 1.691.724 Orang Telah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 28 Februari: 1.691.724 Orang Telah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 28 Februari: Total Ada 1.334.634 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Februari: Total Ada 1.334.634 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mengenang Artidjo Alkostar, Cerita soal Salah Jurusan dan Tangani 19.708 Perkara di MA

Mengenang Artidjo Alkostar, Cerita soal Salah Jurusan dan Tangani 19.708 Perkara di MA

Nasional
Mahfud MD: Artidjo Alkostar Meninggal Dunia karena Sakit Jantung dan Paru-paru

Mahfud MD: Artidjo Alkostar Meninggal Dunia karena Sakit Jantung dan Paru-paru

Nasional
PDI-P Belum Pikirkan Kandidat Pengganti Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

PDI-P Belum Pikirkan Kandidat Pengganti Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
KPK: Kami Sangat Berduka atas Wafatnya Pak Artidjo Alkostar...

KPK: Kami Sangat Berduka atas Wafatnya Pak Artidjo Alkostar...

Nasional
Artidjo Alkostar Tutup Usia, Mahfud: Dia Menginspirasi Saya Jadi Aktivis...

Artidjo Alkostar Tutup Usia, Mahfud: Dia Menginspirasi Saya Jadi Aktivis...

Nasional
KPK Pastikan Punya Bukti Kuat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Terima Suap dan Gratifikasi

KPK Pastikan Punya Bukti Kuat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Terima Suap dan Gratifikasi

Nasional
Anggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar Meninggal karena Sakit

Anggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar Meninggal karena Sakit

Nasional
Ini Alasan Polri Tolak Laporan soal Kerumunan Penyambutan Jokowi di NTT

Ini Alasan Polri Tolak Laporan soal Kerumunan Penyambutan Jokowi di NTT

Nasional
Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar Meninggal Dunia

Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar Meninggal Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X