KPU Tetap Optimalkan Pemahaman SDM soal Sirekap meski Tak Digunakan

Kompas.com - 13/11/2020, 16:56 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kiri) dan Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik (kanan) memberikan keterangan pers di Kantor KPU, Jakarta, Senin (24/8/2020). Evi Novida Ginting Manik kembali menjabat sebagai Komisioner KPU setelah sempat diberhentikan karena dugaan pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kiri) dan Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik (kanan) memberikan keterangan pers di Kantor KPU, Jakarta, Senin (24/8/2020). Evi Novida Ginting Manik kembali menjabat sebagai Komisioner KPU setelah sempat diberhentikan karena dugaan pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mengatakan, pihaknya masih terus berupaya untuk memaksimalkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) terkait penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik ( Sirekap).

Hal itu dikatakan Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik dalam webinar Sosialisasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Melalui Aplikasi Sirekap, Jumat (13/11/2020).

"Kita terus melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan pemahaman SDM kita dan kesiapan kita di dalam penggunaan sirekap," kata Evi.

Baca juga: Diperkenalkan KPU, Sirekap Akhirnya Batal Digunakan di Pilkada 2020

Evi membenarkan bahwa pada Pilkada 2020 sirekap hanya akan digunakan untuk membantu kecepatan kerja KPU dan mempublikasikan hasil penghitungan suara.

Namun ia berharap ke depannya sirekap bisa diterima digunakan untuk penetapan hasil pemilu selanjutnya.

"Ini mudahan bisa menjadi satu langkah awal ya ke depan yang kita harapkan bila ada pilkada di beberapa tahun ke depan ataupun pemilu nasional di 2024," ujar dia.

Untuk diketahui, sirekap yang dirancang dan diperkenalkan KPU untuk merekapitulasi hasil pemungutan suara pada Pilkada 2020 akhirnya batal digunakan.

Rapat Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (12/11/2020) memutuskan bahwa sirekap hanya akan diuji coba dan menjadi alat bantu penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pilkada 2020.

Hasil resmi penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pilkada 2020 tetap didasarkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan dan rekapitulasi manual.

"Penggunaan sirekap hanya merupakan uji coba dan alat bantu penghitungan dan rekapitulasi, serta untuk publikasi," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 26 Februari: 63.827 Spesimen Diperiksa dalam Sehari Terkait Covid-19

UPDATE 26 Februari: 63.827 Spesimen Diperiksa dalam Sehari Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 Februari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 158.408

UPDATE 26 Februari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 158.408

Nasional
UPDATE 26 Februari: Tambah 7.261, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.128.672

UPDATE 26 Februari: Tambah 7.261, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.128.672

Nasional
UPDATE 26 Februari: Tambah 268 Orang, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 35.786

UPDATE 26 Februari: Tambah 268 Orang, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 35.786

Nasional
UPDATE: Bertambah 8.232, Indonesia Kini Catat 1.322.866 Kasus Covid-19

UPDATE: Bertambah 8.232, Indonesia Kini Catat 1.322.866 Kasus Covid-19

Nasional
Menko PMK Harap Vaksinasi Covid-19 untuk Atlet Aktifkan Kegiatan Olahraga

Menko PMK Harap Vaksinasi Covid-19 untuk Atlet Aktifkan Kegiatan Olahraga

Nasional
Pengamat: Tantangan Gibran, Mengulang 'Success Story' Jokowi

Pengamat: Tantangan Gibran, Mengulang "Success Story" Jokowi

Nasional
KPK Panggil 3 Saksi Terkait Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai di Bintan

KPK Panggil 3 Saksi Terkait Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai di Bintan

Nasional
'Belum Semua Tenaga Kesehatan Divaksin, Sekarang Diberikan ke Tahanan KPK'

"Belum Semua Tenaga Kesehatan Divaksin, Sekarang Diberikan ke Tahanan KPK"

Nasional
Satgas Covid-19 Ingatkan Pentingnya Peran Komunitas Masyarakat dalam Akhiri Pandemi

Satgas Covid-19 Ingatkan Pentingnya Peran Komunitas Masyarakat dalam Akhiri Pandemi

Nasional
Sebut Nasdem Punya Komunikasi Baik dengan PKS, Mardani: Masih Panjang Menuju 2024

Sebut Nasdem Punya Komunikasi Baik dengan PKS, Mardani: Masih Panjang Menuju 2024

Nasional
KSAD Naikkan Pangkat 12 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

KSAD Naikkan Pangkat 12 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

Nasional
Ini Beda Vaksinasi Gotong Royong dengan Vaksinasi Program Pemerintah

Ini Beda Vaksinasi Gotong Royong dengan Vaksinasi Program Pemerintah

Nasional
Nasdem Bakal Gelar Konvensi, Raja Juli: PSI Sudah Deklarasikan Giring Capres

Nasdem Bakal Gelar Konvensi, Raja Juli: PSI Sudah Deklarasikan Giring Capres

Nasional
WHO Yakin Pandemi Berakhir pada 2022, Istana: Kalau Bisa Secepatnya

WHO Yakin Pandemi Berakhir pada 2022, Istana: Kalau Bisa Secepatnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X