KPK Terima 1.650 Keluhan Masyarakat soal Penyaluran Bansos Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima total 1.650 keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bansos terkait Covid-19 melalui aplikasi JAGA Bansos hingga 9 November 2020.

"Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 730 laporan," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Jumat (13/11/2020).

Ipi menuturkan, ada enam topik keluhan lain yang disampaikan pelapor yakni bantuan tidak dibagikan oleh aparat (163 laporan), bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya (115).

Baca juga: Dapat Bansos Tunai Rp 300.000 atau Tidak, Ini Cara Mengeceknya

Kemudian, daftar bantuan tidak ada atau penerima fiktif (75), menerima bantuan lebih dari satu (18), bantuan yang diterima kualitasnya buruk (12), seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan (6), topik lainnya (531).

Dari total 1.650 keluhan tersebut, kata Ipui, 559 laporan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait, 139 laporan sedang dalam proses tindak lanjut.

"647 laporan masih dalam proses verifikasi, dan 226 lainnya masih menunggu konfirmasi dan kelengkapan informasi dari pelapor. Selain itu, KPK juga mencatat terdapat 79 keluhan yang belum ditindaklanjuti pemda," kata Ipi.

Ipi menuturkan ada tiga aspek dari penyaluran bansos Covid-19 yang diawasi KPK. Pertama, aspek tata kelola di mana KPK mengawasi proses penyaluran, pertanggungjawaban, serta pola penerimaan dan tindak lanjut keluhan masyarakat.

Kedua, terkait cleansing data, KPK memantau integrasi data penerima bansos untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bansos.

Ketiga, pada aspek kebijakan, KPK memantau dukungan aturan apakah ada tumpah-tindih aturan antarkementerian atau antara pemerintah pusat dan daerah yang memiliki kewenangan dalam penyaluran bansos.

"Pada masa pilkada ini, KPK juga mengawasi jangan sampai ada kepentingan dari kepala daerah khususnya petahana yang memanfaatkan bansos dan mempolitisasi bansos sebagai upaya perolehan simpati warga untuk pilkada," kata Ipi.

Diberitakan sebelumnya, KPK meluncurkan aplikasi bernama JAGA Bansos yang berfungsi untuk mengawal pemberian bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Dorong Penyaluran Bansos Melalui Teknologi Digital

Melalui aplikasi tersebut, warga dapat melaporkan dugaan penyimpangan penyaluran bansos di lingkungannya.

Kemudian, laporan tersebut akan ditindaklanjuti KPK dengan cara diteruskan pada pejabat terkait di lokasi terjadinya penyimpangan.

"Kita punya semua alat dan perangkat dengan itu, jadi tidak usah dikhawatirkan, semua yang masuk ke Jaga Bansos ditindaklanjuti," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (29/5/2020).