KPK Terima 1.650 Keluhan Masyarakat soal Penyaluran Bansos Covid-19

Kompas.com - 13/11/2020, 16:30 WIB
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding Staf Humas KPKPlt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima total 1.650 keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bansos terkait Covid-19 melalui aplikasi JAGA Bansos hingga 9 November 2020.

"Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 730 laporan," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Jumat (13/11/2020).

Ipi menuturkan, ada enam topik keluhan lain yang disampaikan pelapor yakni bantuan tidak dibagikan oleh aparat (163 laporan), bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya (115).

Baca juga: Dapat Bansos Tunai Rp 300.000 atau Tidak, Ini Cara Mengeceknya

Kemudian, daftar bantuan tidak ada atau penerima fiktif (75), menerima bantuan lebih dari satu (18), bantuan yang diterima kualitasnya buruk (12), seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan (6), topik lainnya (531).

Dari total 1.650 keluhan tersebut, kata Ipui, 559 laporan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait, 139 laporan sedang dalam proses tindak lanjut.

"647 laporan masih dalam proses verifikasi, dan 226 lainnya masih menunggu konfirmasi dan kelengkapan informasi dari pelapor. Selain itu, KPK juga mencatat terdapat 79 keluhan yang belum ditindaklanjuti pemda," kata Ipi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ipi menuturkan ada tiga aspek dari penyaluran bansos Covid-19 yang diawasi KPK. Pertama, aspek tata kelola di mana KPK mengawasi proses penyaluran, pertanggungjawaban, serta pola penerimaan dan tindak lanjut keluhan masyarakat.

Kedua, terkait cleansing data, KPK memantau integrasi data penerima bansos untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bansos.

Ketiga, pada aspek kebijakan, KPK memantau dukungan aturan apakah ada tumpah-tindih aturan antarkementerian atau antara pemerintah pusat dan daerah yang memiliki kewenangan dalam penyaluran bansos.

"Pada masa pilkada ini, KPK juga mengawasi jangan sampai ada kepentingan dari kepala daerah khususnya petahana yang memanfaatkan bansos dan mempolitisasi bansos sebagai upaya perolehan simpati warga untuk pilkada," kata Ipi.

Diberitakan sebelumnya, KPK meluncurkan aplikasi bernama JAGA Bansos yang berfungsi untuk mengawal pemberian bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Dorong Penyaluran Bansos Melalui Teknologi Digital

Melalui aplikasi tersebut, warga dapat melaporkan dugaan penyimpangan penyaluran bansos di lingkungannya.

Kemudian, laporan tersebut akan ditindaklanjuti KPK dengan cara diteruskan pada pejabat terkait di lokasi terjadinya penyimpangan.

"Kita punya semua alat dan perangkat dengan itu, jadi tidak usah dikhawatirkan, semua yang masuk ke Jaga Bansos ditindaklanjuti," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (29/5/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Generasi Muda Mampu Sosialisasikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Wapres Minta Generasi Muda Mampu Sosialisasikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR: Hindari Asal Bapak Senang

PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR: Hindari Asal Bapak Senang

Nasional
Pemerintah Siapkan Pelacakan Digital Terkait Vaksinasi dan Tes PCR

Pemerintah Siapkan Pelacakan Digital Terkait Vaksinasi dan Tes PCR

Nasional
PPKM Dilonggarkan, Epidemiolog Dorong Perbanyak Jumlah Testing

PPKM Dilonggarkan, Epidemiolog Dorong Perbanyak Jumlah Testing

Nasional
Luhut: Kematian akibat Covid-19 Banyak Terjadi pada Orang dengan Komorbid dan yang Belum Divaksin

Luhut: Kematian akibat Covid-19 Banyak Terjadi pada Orang dengan Komorbid dan yang Belum Divaksin

Nasional
Panglima TNI Minta Pasien Covid-19 Mau Dirawat di Tempat Isolasi Terpusat

Panglima TNI Minta Pasien Covid-19 Mau Dirawat di Tempat Isolasi Terpusat

Nasional
Mantan Ajudan Gus Dur, Marsdya TNI (Purn) Sukirno Meninggal, Ini Profilnya

Mantan Ajudan Gus Dur, Marsdya TNI (Purn) Sukirno Meninggal, Ini Profilnya

Nasional
Pemerintah Perpanjang Bansos Tunai Selama Mei-Juni untuk 10 Juta Keluarga

Pemerintah Perpanjang Bansos Tunai Selama Mei-Juni untuk 10 Juta Keluarga

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Umumkan Perpanjangan PPKM | Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Perpanjangan PPKM

[POPULER NASIONAL] Jokowi Umumkan Perpanjangan PPKM | Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Perpanjangan PPKM

Nasional
Pemerintah Akan Tambah Bansos Sembako untuk 5,9 Juta Keluarga Selama 6 Bulan

Pemerintah Akan Tambah Bansos Sembako untuk 5,9 Juta Keluarga Selama 6 Bulan

Nasional
UPDATE: Tambah 9 di 3 Negara, Total 5.453 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 9 di 3 Negara, Total 5.453 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemerintah Beri Bantuan Kartu Sembako untuk 2 Bulan

PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemerintah Beri Bantuan Kartu Sembako untuk 2 Bulan

Nasional
Daftar Daerah di Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Daftar Daerah di Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Nasional
Luhut Ancam Beri Sanksi Tegas Pelanggar Aturan PPKM Level 4 dan 3

Luhut Ancam Beri Sanksi Tegas Pelanggar Aturan PPKM Level 4 dan 3

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4, Komisi IX: Pastikan Protokol Kesehatan Berjalan

Perpanjangan PPKM Level 4, Komisi IX: Pastikan Protokol Kesehatan Berjalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X