Walhi: Ganti Rugi Rp 100.000 Per Hektar untuk Tanah Adat Papua Tak Masuk Akal

Kompas.com - 13/11/2020, 16:13 WIB
Pada 2015 marga pemilik hak ulayat sepakat untuk melepas hutan adat mereka dengan menerima ganti rugi Rp100.000 untuk tiap hektar hutan adat yang kini menjadi area PT Tunas Sawa Erma Blok-E seluas 19.000 hektar. GREENPEACE via BBC INDONESIAPada 2015 marga pemilik hak ulayat sepakat untuk melepas hutan adat mereka dengan menerima ganti rugi Rp100.000 untuk tiap hektar hutan adat yang kini menjadi area PT Tunas Sawa Erma Blok-E seluas 19.000 hektar.


JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Kajian Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Boy Even Sembiring menanggapi terkuaknya bukti-bukti pembakaran hutan di Boven Digoel, Papua, untuk perluasan lahan kelapa sawit yang dilakukan perusahaan Korea Selatan.

Ia menyebut bahwa pernyataan Manajer Humas Korindo, Yulian Mohammad Riza keliru apabila mengatakan tanah di Papua adalah tanah negara.

"Pernyataan Korindo yang menyebut tanah di Papua adalah tanah negara, sebuah kekeliruan besar," kata Boy saat dihubungi Kompas.com, Jumat (13/11/2020).

Baca juga: Perjuangan Warga Kampung Long Isun Lawan Alih Fungsi Lahan demi Lestarinya Hutan Adat

Ia menjelaskan, dalam konteks otonomi khusus (otsus), seharusnya semua wilayah di Papua adalah wilayah adat.

Oleh karenanya, ia dengan tegas mengatakan bahwa uang ganti rugi Rp 100.000 per hektare yang dikeluarkan Korindo tidak masuk akal.

"Pergantian Rp 100.000 per hektar itu sebuah angka yang tidak masuk akal. Mengingat dalam konteks otsus seharusnya semua wilayah di Papua adalah wilayah adat," jelasnya.

Menanggapi kasus di Papua ini, ia mengingatkan kepada masyarakat akan hal yang sama bisa saja terjadi di daerah lain.

Ia mengingatkan agar masyarakat berhati-hati jika ada perusahaan yang mengiming-imingi kesejahteraan.

Hal ini karena tindakan perusahaan tersebut, kata dia, bukan bertujuan kesejahteraan masyarakat melainkan investasi.

"Konteks kejadian di Papua hampir dialami oleh seluruh masyarakat lain di Indonesia. Peralihan tanah dilakukan dengan cara kekerasan atau cara iming-iming tipu kesejahteraan karena investasi," imbuh Boy.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.963, Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 1.450.192

UPDATE: Bertambah 5.963, Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 1.450.192

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.599.763, Bertambah 5.041 Orang

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.599.763, Bertambah 5.041 Orang

Nasional
Dukung BPOM, Mantan Pimpinan KPK: Kepedulian Kami sebagai Warga yang Waras

Dukung BPOM, Mantan Pimpinan KPK: Kepedulian Kami sebagai Warga yang Waras

Nasional
Polemik Vaksin Nusantara, Lebih dari 100 Tokoh Nyatakan Dukung BPOM

Polemik Vaksin Nusantara, Lebih dari 100 Tokoh Nyatakan Dukung BPOM

Nasional
Epidemiolog: Penurunan Kasus Covid-19 Sementara, Harus Ada Upaya Cegah Kenaikan

Epidemiolog: Penurunan Kasus Covid-19 Sementara, Harus Ada Upaya Cegah Kenaikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X