KPU: Sirekap Jadi Alat Bantu Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

Kompas.com - 13/11/2020, 16:06 WIB
Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan tetap menggunakan sistem informasi rekapitulasi elektronik ( Sirekap) dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Namun penggunaan Sirekap hanya sebatas untuk membantu percepatan kerja KPU dan mempublikasikan hasil penghitungan suara.

"Ini masih menjadi alat bantu KPU di dalam menjalankan tugas dan sebagai alat untuk publikasi terhadap hasil penghitungan suara maupun rekapitulasi," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, dalam webinar Sosialisasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Melalui Aplikasi Sirekap, Jumat (13/11/2020).

Baca juga: KPU Jelaskan soal Penggunaan Sirekap di Pilkada 2020 ke DPR

Evi mengatakan, penggunaan sirekap sangat penting bagi KPU dalam mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, menurut Evi, Sirekap dapat mempercepat kerja KPU terkait tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.

"Proses tata cara dan yang berkaitan dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi ini bisa berjalan transparan, cepat, kemudian minimalis kesalahan, dan tentu saja mudah diakses oleh siapapun," ujar Evi.

Sebelumnya, dalam rapat Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri, pada Kamis (12/11/2020), diputuskan bahwa Sirekap hanya akan diuji coba dan menjadi alat bantu penghitungan serta rekapitulasi suara pada Pilkada 2020.

Baca juga: Penggunaan Sirekap pada Pilkada, Bawaslu Khawatirkan Kendala Listrik dan Internet

Hasil resmi penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pilkada 2020 tetap didasarkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan dan rekapitulasi manual.

"Penggunaan Sirekap hanya merupakan uji coba dan alat bantu penghitungan dan rekapitulasi, serta untuk publikasi," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.

Penggunaan sirekap awalnya masuk ke draf rancangan perubahan PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suaran dan Penetapan Hasil Pilkada yang diajukan KPU ke Komisi II DPR.

Baca juga: DPR-KPU Sepakat Sirekap Hanya Diuji Coba dan Jadi Alat Bantu di Pilkada 2020

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, penggunaan teknologi informasi dalam proses rekapitulasi sangat penting. Sirekap disebut akan membantu baik publik maupun penyelenggara pemilu mendapatkan informasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasinya secara lebih cepat.

Selain itu, sirekap dinilai akan membuat proses rekapitulasi Pilkada 2020 akan berjalan lebih efektif dan efisien.

Arief memaparkan, sirekap sudah dipersiapkan sejak lebih dari satu tahun lalu dan bukan muncul begitu saja jelang Pilkada 2020.

"Sebetulnya ini sudah lebih dari satu tahun kita bahas dan kita rancang," ujar Arief.

Baca juga: Diperkenalkan KPU, Sirekap Akhirnya Batal Digunakan di Pilkada 2020



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PAN Pecat Kader Pelaku Pencabulan, Minta Aparat Hukum Seberat-beratnya

PAN Pecat Kader Pelaku Pencabulan, Minta Aparat Hukum Seberat-beratnya

Nasional
Untuk Korban Gempa Sulbar, Dinas Pendidikan Bangun Tenda Belajar Sementara

Untuk Korban Gempa Sulbar, Dinas Pendidikan Bangun Tenda Belajar Sementara

Nasional
Soal Bupati Sleman, Kemenkes: Vaksin Covid-19 Berisi Virus Mati, Tak Mungkin Menginfeksi

Soal Bupati Sleman, Kemenkes: Vaksin Covid-19 Berisi Virus Mati, Tak Mungkin Menginfeksi

Nasional
Pemerintah Akan Beri Dukungan bagi Perempuan yang Jadi Kepala Keluarga akibat Bencana

Pemerintah Akan Beri Dukungan bagi Perempuan yang Jadi Kepala Keluarga akibat Bencana

Nasional
9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
MA: Hanya 8 Persen Permohonan PK Koruptor yang Dikabulkan

MA: Hanya 8 Persen Permohonan PK Koruptor yang Dikabulkan

Nasional
Update Banjir Kalsel, Danrem: Sudah Tidak Ada Daerah Terisolasi

Update Banjir Kalsel, Danrem: Sudah Tidak Ada Daerah Terisolasi

Nasional
Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

Nasional
Danrem Ungkap Kondisi Terkini Banjir di Kalsel, Air Mulai Surut

Danrem Ungkap Kondisi Terkini Banjir di Kalsel, Air Mulai Surut

Nasional
Menkes: 11 Persen Tenaga Kesehatan Tak Bisa Divaksin Covid-19 karena Tekanan Darah Tinggi

Menkes: 11 Persen Tenaga Kesehatan Tak Bisa Divaksin Covid-19 karena Tekanan Darah Tinggi

Nasional
Daftar Panjang Kontak Senjata TNI-Polri Vs KKB di Papua, Mayoritas di Intan Jaya

Daftar Panjang Kontak Senjata TNI-Polri Vs KKB di Papua, Mayoritas di Intan Jaya

Nasional
Sudah Turun ke Lapangan, Bareskrim Sebut Banjir Kalsel karena Cuaca

Sudah Turun ke Lapangan, Bareskrim Sebut Banjir Kalsel karena Cuaca

Nasional
UPDATE 22 Januari: 77.942 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 22 Januari: 77.942 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X