Yusril Usul Ambang Batas Parlemen 33 Persen, Nasdem: Silakan Dikaji Rasional atau Tidak

Kompas.com - 13/11/2020, 15:14 WIB
Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali saat ditemui di Gedung DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). KOMPAS.com/FIRDA ZAIMMATUL MUFARIKHAKetua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali saat ditemui di Gedung DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, partainya telah mengkaji usul kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen. Oleh sebab itu, jika ada partai yang memiliki usulan lain, ia menyarankan agar melakukan kajian terlebih dahulu.

Hal ini disampaikan Ali dalam menanggapi usul kenaikan ambang batas parlemen jadi 33 persen oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

"Kalau ada partai mengusulkan 33 persen, ya silakan dikaji (sendiri), apakah rasional atau tidak," kata Ali saat dihubungi, Jumat (13/11/2020).

Baca juga: Nasdem Usul Ambang Batas Parlemen 7 Persen, Yusril: Bagusnya 33 Persen, Jangan Tanggung-tanggung

Menurut Ali, tiap partai berhak mengajukan usulan sesuai kajian masing-masing. Ia menuturkan, kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen adalah angka yang ideal menurut Nasdem.

Ali berpendapat, kenaikan ambang batas parlemen akan menyederhanakan jumlah parpol di parlemen. Dengan begitu, persaingan antarpartai akan lebih kompetitif.

"Kita mau bagaimana menyederhanakan ini dalam konteks demokrasi kita yang lebih baik," ucapnya.

Baca juga: Usulan Kenaikan Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen yang Dikritik Partai yang Gagal Lolos ke Senayan

Ali mengatakan, sistem multipartai dengan ambang batas parlemen 4 persen yang berlaku saat ini menimbulkan kegaduhan. Sebab, terlalu banyak partai yang ada di parlemen.

Ia menilai perlu ada perampingan parpol agar konsolidasi antarpartai makin kuat.

"Kita lihat bagaimana kegaduhannya hari ini. Kita ingin ke depan agar makin ramping dan konsolidasi makin baik. Saya pikir memang idealnya di angka itu (7 persen)," ujar Ali.

Baca juga: Ambang Batas Parlemen Diusulkan Naik 7 Persen, Inisiator Partai Ummat: Sangat Kapitalistik

Sebelumnya, Yusril menilai upaya penyederhanaan partai politik melalui kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dari 4 menjadi 7 persen masih terlalu kecil.

Yusril mengatakan sebaiknya kenaikan ambang batas parlemen ditetapkan hingga 33 persen agar keingininan penyederhanaan partai bisa terwujud.

"Bagusnya sih 33 persen saja jangan tanggung-tanggung. Jadi sekali pemilu partai tinggal 2 atau maksimal 3 partai saja. Kalau 7 persen kan secara teoritis bisa muncul 14 partai, ya masih banyak juga,” kata Yusril, Kamis (12/11/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Tes Swab Rizieq, Bima Arya: Tidak Perlu Ada Sidang jika RS Ummi Kooperatif

Kasus Tes Swab Rizieq, Bima Arya: Tidak Perlu Ada Sidang jika RS Ummi Kooperatif

Nasional
Ombudsman Minta Pertamina Segera Ganti Rugi Masyarakat Terdampak Ledakan Kilang Minyak Balongan

Ombudsman Minta Pertamina Segera Ganti Rugi Masyarakat Terdampak Ledakan Kilang Minyak Balongan

Nasional
Menteri Trenggono Lepas Ekspor Produk Perikanan Senilai Rp 1 Triliun

Menteri Trenggono Lepas Ekspor Produk Perikanan Senilai Rp 1 Triliun

Nasional
BNPB: Lebih dari 53.000 Desa di Indonesia Rawan Bencana

BNPB: Lebih dari 53.000 Desa di Indonesia Rawan Bencana

Nasional
Mayoritas Serangan Digital Menyasar Akademisi, Jurnalis dan Aktivis

Mayoritas Serangan Digital Menyasar Akademisi, Jurnalis dan Aktivis

Nasional
Kebakaran Kilang Minyak Balongan, Ombudsman: Pertamina Abaikan Keluhan Warga soal Bau Bensin Menyengat

Kebakaran Kilang Minyak Balongan, Ombudsman: Pertamina Abaikan Keluhan Warga soal Bau Bensin Menyengat

Nasional
Berkas Perkara Dilimpahkan ke PN Tipikor, Eks Mensos Juliari Batubara Segera Disidang

Berkas Perkara Dilimpahkan ke PN Tipikor, Eks Mensos Juliari Batubara Segera Disidang

Nasional
Adu Mulut dengan JPU, Rizieq: Saya Berhak Bela Diri karena Saya yang Akan Dipenjara

Adu Mulut dengan JPU, Rizieq: Saya Berhak Bela Diri karena Saya yang Akan Dipenjara

Nasional
Ngabalin: Di Luar Negeri yang Dikenal Kementerian Investasi, Bukan BKPM

Ngabalin: Di Luar Negeri yang Dikenal Kementerian Investasi, Bukan BKPM

Nasional
Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Nasional
Masuk Satgas Penagih Aset BLBI, Ini Respons Polri

Masuk Satgas Penagih Aset BLBI, Ini Respons Polri

Nasional
Rizieq Pertanyakan Alasan Bima Arya Ambil Tindakan Hukum Dibanding Peringatan ke RS Ummi

Rizieq Pertanyakan Alasan Bima Arya Ambil Tindakan Hukum Dibanding Peringatan ke RS Ummi

Nasional
Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Nasional
JPU Protes Sidang Rizieq Disiarkan Langsung di YouTube, Hakim: Tidak Apa-apa, Era Keterbukaan

JPU Protes Sidang Rizieq Disiarkan Langsung di YouTube, Hakim: Tidak Apa-apa, Era Keterbukaan

Nasional
Ngabalin Pastikan Nomenklatur BKPM Akan Berubah Jadi Kementerian Investasi

Ngabalin Pastikan Nomenklatur BKPM Akan Berubah Jadi Kementerian Investasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X