Tak Hanya di Tingkat Nasional, Pengamat Nilai Daerah Seharusnya Juga Pakai Ambang Batas Parlemen

Kompas.com - 13/11/2020, 14:44 WIB
Pengamat Politik Hendri Satrio berpendapat Mentan Amran menjalankan kebijakan pembangunan pertanian untuk kesejahteraan petani dan menggenjot hasil pertanian secara signifikan. Dok. Humas KementanPengamat Politik Hendri Satrio berpendapat Mentan Amran menjalankan kebijakan pembangunan pertanian untuk kesejahteraan petani dan menggenjot hasil pertanian secara signifikan.


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) yang disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh cukup efektif untuk menyederhanakan partai politik.

"Itu sih cukup efektif dan berat bagi partai-partai medioker. Sebenarnya, termasuk Nasdem juga berat kalau memang disetujui 7 persen," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Jumat (13/11/2020).

Hendri menjelaskan, memang cara untuk menyederhanakan partai politik salah satunya dengan menaikkan PT, meski tak dipungkiri akan terasa berat bagi partai kecil.

Namun, ia mengatakan sebenarnya masih ada tantangan lain untuk menyederhanakan kehidupan partai politik yaitu kenaikan ambang batas parlemen di daerah.

Baca juga: Ambang Batas Parlemen Diusulkan Naik 7 Persen, Inisiator Partai Ummat: Sangat Kapitalistik

Karena, kata dia, selama ini threshold hanya diberlakukan setingkat nasional bukan di daerah.

"Kalau di daerah, gak ada threshold. Makanya kita ketemu tuh partai-partai politik yang gak lolos threshold nasional, tapi punya wakil di daerah," jelasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menerangkan, dengan berlakunya threshold yang hanya di nasional, maka partai-partai kecil itu masih bisa hidup di daerah.

Oleh sebab itu, ia menyarankan jika Nasdem serius ingin menyederhanakan kehidupan partai politik maka bisa ditempuh juga dengan cara mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen di daerah.

"Nasdem musti berani mengusulkan ada threshold untuk daerah juga. Jadi rata, partai politiknya sama semua. Jadi efisien, efektif di antara jumlah partai politik di nasional maupun daerah," terang Hendri.

Baca juga: Usulan Kenaikan Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen yang Dikritik Partai yang Gagal Lolos ke Senayan

Selain itu, menaikkan ambang batas parlemen di daerah juga bisa menimbulkan keseragaman kebijakan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Minta Masyarakat Tetap Waspada dan Patuh Prokes Meski Sudah Divaksinasi

Kemenkes Minta Masyarakat Tetap Waspada dan Patuh Prokes Meski Sudah Divaksinasi

Nasional
Kasus Covid-19 Dikhawatirkan Naik Saat Nataru, Epidemiolog UI: Prokes Tolong Diperketat

Kasus Covid-19 Dikhawatirkan Naik Saat Nataru, Epidemiolog UI: Prokes Tolong Diperketat

Nasional
Ingatkan Pimpinan, Kapolri: Kalau Tak Mampu Bersihkan Ekor, Kepala Saya Potong

Ingatkan Pimpinan, Kapolri: Kalau Tak Mampu Bersihkan Ekor, Kepala Saya Potong

Nasional
Lewat Ajudan Budhi Sarwono, KPK Dalami Dugaan Bupati Nonaktif Banjarnegara Itu Beri Arahan ke Pengusaha

Lewat Ajudan Budhi Sarwono, KPK Dalami Dugaan Bupati Nonaktif Banjarnegara Itu Beri Arahan ke Pengusaha

Nasional
KPK Dalami Arahan Khusus Dodi Alex Noerdin Terkait Proyek Infrastruktur Musi Banyuasin

KPK Dalami Arahan Khusus Dodi Alex Noerdin Terkait Proyek Infrastruktur Musi Banyuasin

Nasional
Dua Helikopter Bell Selesai Overhaul, Prabowo Minta TNI AD Rawat Sebaik-baiknya

Dua Helikopter Bell Selesai Overhaul, Prabowo Minta TNI AD Rawat Sebaik-baiknya

Nasional
Menko PMK Minta Dilakukan Sosialisasi Masif untuk Cegah Masyarakat Bepergian saat Libur Akhir Tahun

Menko PMK Minta Dilakukan Sosialisasi Masif untuk Cegah Masyarakat Bepergian saat Libur Akhir Tahun

Nasional
Putusan PT DKI Jakarta Dinilai Menguatkan Keputusan AHY Pecat Jhoni Allen

Putusan PT DKI Jakarta Dinilai Menguatkan Keputusan AHY Pecat Jhoni Allen

Nasional
Menko PMK: Pendekatan Lingkungan Salah Satu Cara Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem

Menko PMK: Pendekatan Lingkungan Salah Satu Cara Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Cuti Bersama Natal Dihapus, Puan: Belajar dari Lebaran Kemarin

Cuti Bersama Natal Dihapus, Puan: Belajar dari Lebaran Kemarin

Nasional
Terima 1,2 Juta Dosis Vaksin Sinovac dari China, Pemerintah Jamin Ketersediaan Vaksin Covid-19

Terima 1,2 Juta Dosis Vaksin Sinovac dari China, Pemerintah Jamin Ketersediaan Vaksin Covid-19

Nasional
Geledah Sejumlah Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Geledah Sejumlah Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
TNI AL akan Fokuskan Pengadaan Tahun 2022 untuk Alutsista hingga Kemampuan Siber

TNI AL akan Fokuskan Pengadaan Tahun 2022 untuk Alutsista hingga Kemampuan Siber

Nasional
Bertemu Mahfud, Serikat Karyawan Minta Garuda Tak Dimatikan

Bertemu Mahfud, Serikat Karyawan Minta Garuda Tak Dimatikan

Nasional
Menpora Laporkan Sanksi dari WADA kepada Indonesia ke Wapres

Menpora Laporkan Sanksi dari WADA kepada Indonesia ke Wapres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.