Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol, Wakil Ketua Komisi III Khawatirkan Maraknya Oplosan

Kompas.com - 13/11/2020, 14:24 WIB
Ilustrasi minuman keras oplosan. (Shutterstock) Ilustrasi minuman keras oplosan. (Shutterstock)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, RUU Larangan Minuman Beralkohol belum diperlukan, sehingga harus dipertimbangkan urgensi dibuatnya RUU tersebut.

Hal tersebut disampaikan Sahroni, menanggapi Badan Legislasi (Baleg) DPR yang kembali membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol.

Sahroni mengatakan, apabila minuman beralkohol diatur terlalu ketat, minuman itu akan sangat sulit dijangkau sehingga berpotensi munculnya oknum peracik alkohol ilegal.

"Kalau minuman beralkohol ini terlalu ketat peraturannya sehingga sangat sulit terjangkau justru berpotensi menimbulkan munculnya pihak yang nakal yang melakukan pengoplosan alkohol ilegal atau bahkan meracik sendiri. Jadi harus betul-betul dipertimbangkan lagi," kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2020).

Baca juga: ICJR: Pengecualian dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol Tidak Jelas, Berpotensi Timbulkan Kesewenangan

Sahroni mengatakan, saat ini yang perlu dilakukan adalah ketentuan terkait minuman beralkohol.

Ia mencontohkan, aturan mengenai larangan mengonsumsi minuman beralkohol bagi usia di bawah 21 tahun yang belum maksimal diterapkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita lihat, aturan soal larangan konsumsi alkohol di bawah 21 tahun saja belum benar-bener ditegakkan. Begitu juga larangan nyetir kalau mabuk," ujarnya.

Lebih lanjut, Sahroni mengingatkan, pengetatan aturan minuman beralkohol jangan sampai menimbulkan masalah baru seperti maraknya minuman beralkohol ilegal.

"Jangan sampai aturannya diperketat malah jadi makin banyak yang bandel, misalnya, malah mengoplos alkohol sendiri yang bisa berdampak kematian. Ini malah lebih bahaya," kata dia.

Baca juga: ICJR: Pengecualian dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol Tidak Jelas, Berpotensi Timbulkan Kesewenangan

Sebelumnya, usulan Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol kembali dibahas di Badan Legislasi DPR.

Pada Selasa (10/11/2020), pengusul memaparkan RUU Larangan Minuman Beralkohol yang saat ini masuk sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020.

Salah satu pengusul, anggota DPR dari Fraksi PPP Illiza Sa'aduddin Djamal mengatakan, RUU Larangan Minol bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif akibat pengonsumsian minuman beralkohol.

"RUU ini bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif, menciptakan ketertiban, dan ketenteraman di masyarakat dari para peminum minuman beralkohol, selain itu adanya RUU ini juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol," kata Illiza saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/11/2020).

Baca juga: RUU Larangan Minuman Beralkohol: Masyarakat yang Konsumsi Terancam Pidana hingga 2 Tahun

Pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol terdiri atas 21 anggota DPR. Sebanyak 18 orang dari Fraksi PPP, dua orang dari Fraksi PKS, dan satu orang dari Fraksi Partai Gerindra.

Surat permohonan pembahasan RUU Larangan Minol sudah dibuat pada 24 Februari 2020.

Namun, baru diterima Baleg DPR pada 17 September, hingga akhirnya dijadwalkan pemaparan pengusul pada 10 November.

Menurut Illiza, soal minuman beralkohol belum diatur secara spesifik dalam undang-undang. Pengaturannya saat ini masuk di KUHP yang deliknya dinilai terlalu umum.

Sementara itu, dia mengatakan aturan larangan minuman beralkohol merupakan amanah konstitusi dan agama bahwa tiap orang berhak hidup sejahtera di lingkungan yang baik.

"Sebab itu melihat realitas yang terjadi seharusnya pembahasan RUU Minuman Beralkohol dapat dilanjutkan dan disahkan demi kepentingan generasi yang akan datang," ujar dia. 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut dan Moeldoko, Para Pejabat yang Laporkan Aktivis ke Polisi...

Luhut dan Moeldoko, Para Pejabat yang Laporkan Aktivis ke Polisi...

Nasional
Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum Fatia Sebut yang Disampaikan Kliennya Bukan Pencemaran Nama Baik

Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum Fatia Sebut yang Disampaikan Kliennya Bukan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Kemenkes: Kasus Kematian Covid-19 Turun 48 Persen Sepekan Terakhir

Kemenkes: Kasus Kematian Covid-19 Turun 48 Persen Sepekan Terakhir

Nasional
Akses Konten Negatif Terkait SARA Diputus, Menkominfo: Tak Ada Ruang bagi Penista Agama

Akses Konten Negatif Terkait SARA Diputus, Menkominfo: Tak Ada Ruang bagi Penista Agama

Nasional
TNI AL Bangun 2 Kapal Rumah Sakit untuk Penanganan Covid-19

TNI AL Bangun 2 Kapal Rumah Sakit untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Wapres: Sektor Utama Halal Value Chain Produk Indonesia Tumbuh Positif Meski Pandemi

Wapres: Sektor Utama Halal Value Chain Produk Indonesia Tumbuh Positif Meski Pandemi

Nasional
Usai Diperiksa Terkait Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Irjen Napoleon Diisolasi

Usai Diperiksa Terkait Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Irjen Napoleon Diisolasi

Nasional
Polisikan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Siapa Pun Boleh Kritik Selama Pakai Data yang Bisa Diuji

Polisikan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Siapa Pun Boleh Kritik Selama Pakai Data yang Bisa Diuji

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan 6 Orang Termasuk Bupati dan Kepala BPBD

OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan 6 Orang Termasuk Bupati dan Kepala BPBD

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,33 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,33 Persen

Nasional
Kemenkominfo Putus Akses terhadap 2,6 Juta Konten Negatif, Terbanyak Pornografi

Kemenkominfo Putus Akses terhadap 2,6 Juta Konten Negatif, Terbanyak Pornografi

Nasional
UPDATE 22 April: Ada 49.662 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 April: Ada 49.662 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 September: Sebaran 2.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

UPDATE 22 September: Sebaran 2.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

Nasional
Haris Azhar Sempat Kirim Undangan Pertemuan, tapi Luhut Tidak Datang

Haris Azhar Sempat Kirim Undangan Pertemuan, tapi Luhut Tidak Datang

Nasional
UPDATE 22 September: 256.163 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 5,24 Persen

UPDATE 22 September: 256.163 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 5,24 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.