Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ajukan Banding, Jaksa Agung Dinilai Tak Pertimbangkan Penuntasan Kasus Tragedi Semanggi

Kompas.com - 13/11/2020, 14:17 WIB
Devina Halim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II menyayangkan keputusan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

PTUN memutuskan pernyataan Burhanuddin soal Tragedi Semanggi I dan II bukan merupakan kasus pelanggaran HAM berat, sebagai perbuatan melawan hukum. Pernyataan ini dilontarkan Burhanuddin dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR pada Januari 2020

“Tentu kita sangat menyayangkan hal ini (banding), meskipun dari segi formil perkara tentu hak hukum pihak yang berperkara. Tapi kemudian kenapa energi Jaksa Agung dihabiskan untuk melawan korban dalam hal ini,” ujar anggota tim hukum, Shaleh Al Ghifari, dalam konferensi pers virtual, Jumat (13/11/2020).

Baca juga: Ajukan Banding, Keluarga Korban Kasus Semanggi Anggap Jaksa Agung Berupaya Menghindar

Ghifari mengatakan, gugatan yang diajukan keluarga korban tersebut sebagai upaya membantu mengoreksi tindakan pemerintah.

Sebab, pernyataan Burhanuddin dinilai akan menghambat upaya penuntasan kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya kasus Tragedi Semanggi I dan II.

“Karena Bapak Presiden Jokowi, komitmen pemerintah, ada yang tidak sesuai dengan hal ini, lalu kita memberikan koreksi. Tapi kemudian koreksi kita dilawan terus, dibantah lagi,” tutur dia.

Baca juga: Jaksa Agung Banding Putusan PTUN soal Tragedi Semanggi, Ini Respons Penggugat

Selain itu, menurut Ghifari, alasan Jaksa Agung mengajukan banding hanya mengulang materi yang telah disampaikan dalam persidangan, misalnya dalam materi duplik.

Diketahui, Kejagung mengajukan banding karena menilai ada banyak kesalahan yang dilakukan majelis hakim PTUN Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Alasan Kejagung antara lain, pernyataan Jaksa Agung dinilai tidak termasuk perbuatan konkret penyelenggaraan negara, penggugat yang dinilai tidak memiliki kepentingan, hingga majelis hakim dinilai mengabaikan barang bukti.

Baca juga: Jaksa Agung Resmi Banding atas Putusan PTUN Jakarta soal Tragedi Semanggi

Atas alasan tersebut, Ghifari berpandangan, Jaksa Agung terkesan tidak mempertimbangkan kelanjutan upaya penuntasan kasus.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Jaksa Agung memiliki wewenang sebagai penyidik kasus dugaan pelanggaran HAM.

“Kami dari tim hukum melihat ini ingin mempertahankan ego saja, berlama-lama, tidak mengakui bahwa korban benar, bahwa Jaksa Agung tidak serius, tidak mempertimbangkan nilai hukum yang berlaku dalam proses penuntasan perkara,” kata dia.

Adapun Jaksa Pengacara Negara (JPN) selaku kuasa Jaksa Agung telah resmi mengajukan banding atasan Putusan PTUN, pada Senin (9/11/2020).

Baca juga: Kemenangan Keluarga Korban Tragedi Semanggi...

Sebelumnya, keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II menggugat pernyataan Burhanuddin ke PTUN Jakarta.

Pihak keluarga korban yang melayangkan gugatan yaitu Maria Katarina Sumarsih, ibunda almarhum Bernardinus Realino Norma Irmawan alias Wawan; dan Ho Kim Ngo, ibunda almarhum Yap Yun Hap.

Bernardinus Realino Norma Irmawan merupakan mahasiswa yang menjadi korban dalam peristiwa Semanggi I, 13 November 1998. Sedangkan Yap Yun Hap adalah mahasiswa UI yang meninggal saat peristiwa Semanggi II, 24 September 1999.

Baca juga: Jaksa Agung Diminta Patuhi Putusan PTUN Terkait Tragedi Semanggi

Majelis hakim PTUN Jakarta kemudian mengabulkan gugatan pemohon. Putusan ini menjadi kemenangan bagi keluarga korban dalam memperjuangkan hak atas keadilan dan penuntasan kasus.

Majelis hakim menyatakan, pernyataan Burhanuddin sebagai perbuatan melawan hukum.

Selain itu, majelis hakim juga mewajibkan Jaksa Agung membuat pernyataan terkait penanganan kasus Semanggi I dan II sesuai keadaan sebenarnya dalam rapat dengan Komisi III DPR berikutnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com