Ajukan Banding, Jaksa Agung Dinilai Tak Pertimbangkan Penuntasan Kasus Tragedi Semanggi

Kompas.com - 13/11/2020, 14:17 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019). Rapat kerja tersebut membahas rencana strategis Kejaksaan Agung tahun 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/ama.
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIJaksa Agung ST Burhanuddin mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019). Rapat kerja tersebut membahas rencana strategis Kejaksaan Agung tahun 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II menyayangkan keputusan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

PTUN memutuskan pernyataan Burhanuddin soal Tragedi Semanggi I dan II bukan merupakan kasus pelanggaran HAM berat, sebagai perbuatan melawan hukum. Pernyataan ini dilontarkan Burhanuddin dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR pada Januari 2020

“Tentu kita sangat menyayangkan hal ini (banding), meskipun dari segi formil perkara tentu hak hukum pihak yang berperkara. Tapi kemudian kenapa energi Jaksa Agung dihabiskan untuk melawan korban dalam hal ini,” ujar anggota tim hukum, Shaleh Al Ghifari, dalam konferensi pers virtual, Jumat (13/11/2020).

Baca juga: Ajukan Banding, Keluarga Korban Kasus Semanggi Anggap Jaksa Agung Berupaya Menghindar

Ghifari mengatakan, gugatan yang diajukan keluarga korban tersebut sebagai upaya membantu mengoreksi tindakan pemerintah.

Sebab, pernyataan Burhanuddin dinilai akan menghambat upaya penuntasan kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya kasus Tragedi Semanggi I dan II.

“Karena Bapak Presiden Jokowi, komitmen pemerintah, ada yang tidak sesuai dengan hal ini, lalu kita memberikan koreksi. Tapi kemudian koreksi kita dilawan terus, dibantah lagi,” tutur dia.

Baca juga: Jaksa Agung Banding Putusan PTUN soal Tragedi Semanggi, Ini Respons Penggugat

Selain itu, menurut Ghifari, alasan Jaksa Agung mengajukan banding hanya mengulang materi yang telah disampaikan dalam persidangan, misalnya dalam materi duplik.

Diketahui, Kejagung mengajukan banding karena menilai ada banyak kesalahan yang dilakukan majelis hakim PTUN Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Alasan Kejagung antara lain, pernyataan Jaksa Agung dinilai tidak termasuk perbuatan konkret penyelenggaraan negara, penggugat yang dinilai tidak memiliki kepentingan, hingga majelis hakim dinilai mengabaikan barang bukti.

Baca juga: Jaksa Agung Resmi Banding atas Putusan PTUN Jakarta soal Tragedi Semanggi

Atas alasan tersebut, Ghifari berpandangan, Jaksa Agung terkesan tidak mempertimbangkan kelanjutan upaya penuntasan kasus.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkuhmam Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkuhmam Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

Nasional
Kemenag Upayakan Guru Agama Honorer Dapat Masuk ke Dalam Usulan PPPK Kemendikbud

Kemenag Upayakan Guru Agama Honorer Dapat Masuk ke Dalam Usulan PPPK Kemendikbud

Nasional
Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

Nasional
KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

Nasional
Sebut Penembakan Laskar FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan Mahfud

Sebut Penembakan Laskar FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan Mahfud

Nasional
BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

Nasional
Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Nasional
BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

Nasional
Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Nasional
Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Nasional
Cita Citata hingga Achsanul Qosasi Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Bansos, Ini Kata KPK

Cita Citata hingga Achsanul Qosasi Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Bansos, Ini Kata KPK

Nasional
Mensos Risma Ingin Tangani Pandemi Tanpa Bebani APBN Lebih Banyak Lagi

Mensos Risma Ingin Tangani Pandemi Tanpa Bebani APBN Lebih Banyak Lagi

Nasional
Pemerintah Siapkan Jaminan Keamanan untuk Penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua

Pemerintah Siapkan Jaminan Keamanan untuk Penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X