Usulan Ambang Batas 7 Persen, PPP Khawatirkan Oligarki Politik

Kompas.com - 13/11/2020, 13:33 WIB
Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani menilai upaya penyederhanaan partai politik di Indonesia oleh Partai Nasdem melalui kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) akan membuka lebih lebar ruang terciptanya oligarki politik.

Menurut Arsul, realitas politik saat ini sudah menunjukan adanya kekuatan oligarki politik, misalnya di bidang usaha. Dengan ambang batas dinaikkan, ia khawatir kekuatan oligarki yang justru akan memegang kekuasaan.

Hal tersebut, bisa berdampak pada sulitnya menciptakan pemerintahan yang bersih karena jumlah partai yang sedikit untuk mengontrol pemerintah.

“Realitas kehidupan bernegara kita menunjukkan bahwa oligarki di berbagai bidang usaha terjadi, sehingga kalau kekuatan politik yang memegang kekuasaan, membuat UU, dan mengawasi pemerintahan juga sifat oligarkisnya kental, maka akan makin sulit untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” kata Arsul Sani saat dihubungi Kompas.com, Jumat (13/11/2020).

Kendati demikian, PPP menghormati usulan yang diberikan Partai Nasdem sebagai sebuah kekuatan politik.

Baca juga: Ambang Batas Parlemen Diusulkan Naik 7 Persen, Inisiator Partai Ummat: Sangat Kapitalistik

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Arsul, jika usulan tersebut akan direalisasikan, ia yakin Partai Nasdem akan bermusyawarah dengan Partai Politik di Parlemen maupun non-parlemen.

“PPP percaya bahwa Nasdem akan bersedia bermusyawarah dengan semua kekuatan politik, baik yang ada di DPR maupun yang merupakan partai non parlemen terkait dengan sudut pandangnya soal ambang batas 7 persen,” papar Arsul.

“PPP melihat apa yang disampaikan Pak SP (Surya Paloh) sebagai sudut pandang Partai Nasdem yang tentu kita hormati sebagai kekuatan politik,” kata dia.

Di sisi lain, Arsul Sani menyayangkan usulan tersebut. Sebab dengan ambang batas 4 persen saja, menurutnya sudah lebih dari 13 juta suara yang tidak bisa terwakili.

“Realitas ini bisa menjadi titik tolak untuk musyawarah nanti agar sistem demokrasi kita tidak menjadi sistem yang membuang lebih banyak lagi suara rakyat yang tidak terwakili dan membuka ruang yang lebih lebar lagi bagi terciptanya oligarki politik,” ujar Arsul.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
Pemerintah Negosiasi dengan Arab Saudi agar Calon Jemaah Umrah Tak Perlu Vaksin Booster

Pemerintah Negosiasi dengan Arab Saudi agar Calon Jemaah Umrah Tak Perlu Vaksin Booster

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 65,6 Juta Lebih Orang Sudah Divaksinasi Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 21 Oktober: 65,6 Juta Lebih Orang Sudah Divaksinasi Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kasus Covid-19 Menurun, Kemenkes: Belum Boleh Rapatkan Saf saat Ibadah

Kasus Covid-19 Menurun, Kemenkes: Belum Boleh Rapatkan Saf saat Ibadah

Nasional
Propam Polri Tahan Polantas yang Diduga Pacaran Pakai Mobil Dinas PJR

Propam Polri Tahan Polantas yang Diduga Pacaran Pakai Mobil Dinas PJR

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 31,50 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 31,50 Persen

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 218.399 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,31 Persen

UPDATE 21 Oktober: 218.399 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,31 Persen

Nasional
Saat Soeharto Kalahkan 'Rambo' di Lapangan Golf...

Saat Soeharto Kalahkan "Rambo" di Lapangan Golf...

Nasional
UPDATE: Sebaran 633 Kasus Harian Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 633 Kasus Harian Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
PCR Kini Jadi Syarat Naik Pesawat, Ini Alasan Pemerintah

PCR Kini Jadi Syarat Naik Pesawat, Ini Alasan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.