Kompas.com - 13/11/2020, 13:33 WIB
Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani menilai upaya penyederhanaan partai politik di Indonesia oleh Partai Nasdem melalui kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) akan membuka lebih lebar ruang terciptanya oligarki politik.

Menurut Arsul, realitas politik saat ini sudah menunjukan adanya kekuatan oligarki politik, misalnya di bidang usaha. Dengan ambang batas dinaikkan, ia khawatir kekuatan oligarki yang justru akan memegang kekuasaan.

Hal tersebut, bisa berdampak pada sulitnya menciptakan pemerintahan yang bersih karena jumlah partai yang sedikit untuk mengontrol pemerintah.

“Realitas kehidupan bernegara kita menunjukkan bahwa oligarki di berbagai bidang usaha terjadi, sehingga kalau kekuatan politik yang memegang kekuasaan, membuat UU, dan mengawasi pemerintahan juga sifat oligarkisnya kental, maka akan makin sulit untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” kata Arsul Sani saat dihubungi Kompas.com, Jumat (13/11/2020).

Kendati demikian, PPP menghormati usulan yang diberikan Partai Nasdem sebagai sebuah kekuatan politik.

Baca juga: Ambang Batas Parlemen Diusulkan Naik 7 Persen, Inisiator Partai Ummat: Sangat Kapitalistik

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Arsul, jika usulan tersebut akan direalisasikan, ia yakin Partai Nasdem akan bermusyawarah dengan Partai Politik di Parlemen maupun non-parlemen.

“PPP percaya bahwa Nasdem akan bersedia bermusyawarah dengan semua kekuatan politik, baik yang ada di DPR maupun yang merupakan partai non parlemen terkait dengan sudut pandangnya soal ambang batas 7 persen,” papar Arsul.

“PPP melihat apa yang disampaikan Pak SP (Surya Paloh) sebagai sudut pandang Partai Nasdem yang tentu kita hormati sebagai kekuatan politik,” kata dia.

Di sisi lain, Arsul Sani menyayangkan usulan tersebut. Sebab dengan ambang batas 4 persen saja, menurutnya sudah lebih dari 13 juta suara yang tidak bisa terwakili.

“Realitas ini bisa menjadi titik tolak untuk musyawarah nanti agar sistem demokrasi kita tidak menjadi sistem yang membuang lebih banyak lagi suara rakyat yang tidak terwakili dan membuka ruang yang lebih lebar lagi bagi terciptanya oligarki politik,” ujar Arsul.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.