Usulan Ambang Batas 7 Persen, PPP Khawatirkan Oligarki Politik

Kompas.com - 13/11/2020, 13:33 WIB
Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani menilai upaya penyederhanaan partai politik di Indonesia oleh Partai Nasdem melalui kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) akan membuka lebih lebar ruang terciptanya oligarki politik.

Menurut Arsul, realitas politik saat ini sudah menunjukan adanya kekuatan oligarki politik, misalnya di bidang usaha. Dengan ambang batas dinaikkan, ia khawatir kekuatan oligarki yang justru akan memegang kekuasaan.

Hal tersebut, bisa berdampak pada sulitnya menciptakan pemerintahan yang bersih karena jumlah partai yang sedikit untuk mengontrol pemerintah.

“Realitas kehidupan bernegara kita menunjukkan bahwa oligarki di berbagai bidang usaha terjadi, sehingga kalau kekuatan politik yang memegang kekuasaan, membuat UU, dan mengawasi pemerintahan juga sifat oligarkisnya kental, maka akan makin sulit untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” kata Arsul Sani saat dihubungi Kompas.com, Jumat (13/11/2020).

Kendati demikian, PPP menghormati usulan yang diberikan Partai Nasdem sebagai sebuah kekuatan politik.

Baca juga: Ambang Batas Parlemen Diusulkan Naik 7 Persen, Inisiator Partai Ummat: Sangat Kapitalistik

Menurut Arsul, jika usulan tersebut akan direalisasikan, ia yakin Partai Nasdem akan bermusyawarah dengan Partai Politik di Parlemen maupun non-parlemen.

“PPP percaya bahwa Nasdem akan bersedia bermusyawarah dengan semua kekuatan politik, baik yang ada di DPR maupun yang merupakan partai non parlemen terkait dengan sudut pandangnya soal ambang batas 7 persen,” papar Arsul.

“PPP melihat apa yang disampaikan Pak SP (Surya Paloh) sebagai sudut pandang Partai Nasdem yang tentu kita hormati sebagai kekuatan politik,” kata dia.

Di sisi lain, Arsul Sani menyayangkan usulan tersebut. Sebab dengan ambang batas 4 persen saja, menurutnya sudah lebih dari 13 juta suara yang tidak bisa terwakili.

“Realitas ini bisa menjadi titik tolak untuk musyawarah nanti agar sistem demokrasi kita tidak menjadi sistem yang membuang lebih banyak lagi suara rakyat yang tidak terwakili dan membuka ruang yang lebih lebar lagi bagi terciptanya oligarki politik,” ujar Arsul.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berlaku Mulai Besok, Perpanjangan PPKM Diharapkan Tekan Laju Penularan Covid-19

Berlaku Mulai Besok, Perpanjangan PPKM Diharapkan Tekan Laju Penularan Covid-19

Nasional
UPDATE 8 Maret: Bertambah 8.725, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.203.381 Orang

UPDATE 8 Maret: Bertambah 8.725, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.203.381 Orang

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal Bertambah 281 dalam Sehari, Total 37.547

UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal Bertambah 281 dalam Sehari, Total 37.547

Nasional
Saksi Ungkap Aliran 'Fee' dari Vendor Bansos Covid-19 ke Okum di BPK

Saksi Ungkap Aliran "Fee" dari Vendor Bansos Covid-19 ke Okum di BPK

Nasional
Pegang SK Kemenkumham, KPU: Sampai Saat Ini Demokrat Masih Dipimpin AHY

Pegang SK Kemenkumham, KPU: Sampai Saat Ini Demokrat Masih Dipimpin AHY

Nasional
UPDATE: Tambah 6.894, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.386.556 Orang

UPDATE: Tambah 6.894, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.386.556 Orang

Nasional
Usai Datangi Kemenkumham, AHY Bersama Rombongan Temui Mahfud MD

Usai Datangi Kemenkumham, AHY Bersama Rombongan Temui Mahfud MD

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro 14 Hari, Berlaku 9-22 Maret 2021

Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro 14 Hari, Berlaku 9-22 Maret 2021

Nasional
Peringati Hari Perempuan Internasional, Wakil Ketua DPR Harap Perempuan Indonesia Berani Gapai Cita-cita

Peringati Hari Perempuan Internasional, Wakil Ketua DPR Harap Perempuan Indonesia Berani Gapai Cita-cita

Nasional
AHY Serahkan Dua Boks Bukti Pelaksanaan KLB Ilegal ke KPU

AHY Serahkan Dua Boks Bukti Pelaksanaan KLB Ilegal ke KPU

Nasional
Puan Harap Vaksinasi Covid-19 Dapat Menjangkau Seluruh Elemen Masyarakat

Puan Harap Vaksinasi Covid-19 Dapat Menjangkau Seluruh Elemen Masyarakat

Nasional
Hari Perempuan, Kompolnas Minta Polri Tambah Anggaran untuk Unit Perempuan dan Anak

Hari Perempuan, Kompolnas Minta Polri Tambah Anggaran untuk Unit Perempuan dan Anak

Nasional
Polri Siap Antisipasi Gangguan Kamtibmas Imbas KLB Partai Demokrat

Polri Siap Antisipasi Gangguan Kamtibmas Imbas KLB Partai Demokrat

Nasional
Pengamat Duga Moeldoko Hanya Tumbal, Ada Agenda Politik Tersembunyi lewat Pembajakan Demokrat

Pengamat Duga Moeldoko Hanya Tumbal, Ada Agenda Politik Tersembunyi lewat Pembajakan Demokrat

Nasional
Dalam Sidang Kasus Bansos Covid-19, Sekjen dan Dirjen Kemensos Mengaku Terima Brompton

Dalam Sidang Kasus Bansos Covid-19, Sekjen dan Dirjen Kemensos Mengaku Terima Brompton

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X