Kompas.com - 13/11/2020, 12:08 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat menyampaikan sambutan dalan peluncuran Gerakan 26 Juta Masker di Pendopo Kabupaten Malang, Jumat (7/8/2020). KOMPAS.COM/ANDI HARTIKMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat menyampaikan sambutan dalan peluncuran Gerakan 26 Juta Masker di Pendopo Kabupaten Malang, Jumat (7/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah kabupaten/kota mempercepat dan mengembangkan pengelolaan limbah medis di daerah masing-masing.

Tito meminta pemda untuk membuat aturan tersendiri mengenai pengelolaan limbah, berikut sanksinya.

"Dibuat aturannya, dibuat programnya untuk perbantuannya, berikut sanksi sanksi-nya, bahkan bila perlu dengan dukungan penganggaran sesuai dengan ruang fiskal masing-masing," kata Tito dalam sebuah acara virtual yang ditayangkan YouTube Kementerian Kesehatan RI, Jumat (13/11/2020).

Baca juga: Menko PMK Minta Pemerintah Daerah Percepat Pengembangan Pengolahan Limbah Medis

Tito mengatakan, Kemendagri melalui surat nomor 440/2804/Otda tertanggal 27 Mei 2020 telah meminta gubernur untuk melakukan upaya peningkatan kinerja pengelolaan limbah medis dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), terutama di fasilitas karantina dan perawatan penderita Covid-19.

Salah satu isi surat tersebut adalah meminta adanya pengelolaan khusus terhadap limbah medis dan B3 di fasilitas kesehatan dan karantina pasien Covid-19, juga tempat-tempat yang berpotensi terdapat kandungan virus.

Untuk mendukung upaya tersebut, kata Tito, pemda dapat membentuk unit pelaksana teknis daerah atau UPTD yang membidangi pengelolaan limbah medis dan B3 dengan tetap mempedomani Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

"Jadi dasar hukumnya sudah ada," ujarnya.

Baca juga: Terawan: Kelola Limbah Medis Sesuai Syarat untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Tito mengatakan, ihwal pengelolaan limbah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 59 UU tersebut mengatakan, setiap orang yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Dan dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah, limbah tersebut diserahkan kepada orang lain atau kepada pihak yang lain.

Tito juga menyebut, pengelolaan limbah medis dan fasilitas kesehatan secara teknis telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P56 Tahun 2015.

Bahwa dalam limbah-limbah tersebut dimungkinkan mengandung bahan kimia, patogen, antigen atau living organism yang dapat membahayakan kesehatan sehingga harus diatur pengelolaannya.

Baca juga: Limbah Medis Covid-19 Ditemukan di Pinggir Jalan Kabupaten Bekasi, Ini Penjelasan Polisi

"Saya mengajak dan menyerahkan kepada semua pemangku kepentingan terutama jajaran Kementerian Dalam Negeri dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia beserta segenap stakeholder lainnya untuk pertama, mendorong penerapan praktik pengelolaan limbah medis sesuai dengan persyaratan agar mencegah penyebaran berbagai penyakit menular termasuk Covid-19," kata Tito.

"Kedua, memastikan bahwa semua fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di setiap wilayah Indonesia untuk menyediakan sarana prasarana dan peralatan yang sesuai standar agar pengelolaan limbah medis dapat terselenggara secara baik dan benar," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.