Diperkenalkan KPU, Sirekap Akhirnya Batal Digunakan di Pilkada 2020

Kompas.com - 13/11/2020, 08:04 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman (tengah) bersama Dirjen OTDA Kemendagri Akmal Malik (kanan) mengikuti rapat pembahasan RPKPU di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2020). Rapat tersebut membahas RPKPU terkait pemungutan dan perhitungan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHAKetua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman (tengah) bersama Dirjen OTDA Kemendagri Akmal Malik (kanan) mengikuti rapat pembahasan RPKPU di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2020). Rapat tersebut membahas RPKPU terkait pemungutan dan perhitungan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang dirancang dan diperkenalkan KPU untuk merekapitulasi hasil pemungutan suara pada Pilkada 2020 akhirnya batal digunakan.

Rapat Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (12/11/2020) memutuskan bahwa Sirekap hanya akan diuji coba dan menjadi alat bantu penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pilkada 2020.

Hasil resmi penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pilkada 2020 tetap didasarkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan dan rekapitulasi manual.

"Penggunaan Sirekap hanya merupakan uji coba dan alat bantu penghitungan dan rekapitulasi, serta untuk publikasi," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.

Penggunaan Sirekap awalnya masuk ke draf rancangan perubahan PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suaran dan Penetapan Hasil Pilkada yang diajukan KPU ke Komisi II DPR.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, penggunaan teknologi informasi dalam proses rekapitulasi sangat penting.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: DPR-KPU Sepakat Sirekap Hanya Diuji Coba dan Jadi Alat Bantu di Pilkada 2020

 

Sirekap disebut akan membantu baik publik maupun penyelenggara pemilu mendapatkan informasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasinya secara lebih cepat.

Selain itu, Sirekap dinilai akan membuat proses rekapitulasi Pilkada 2020 akan berjalan lebih efektif dan efisien.

Arief memaparkan, Sirekap sudah dipersiapkan sejak lebih dari satu tahun lalu dan bukan muncul begitu saja jelang Pilkada 2020.

"Sebetulnya ini sudah lebih dari satu tahun kita bahas dan kita rancang," ujar Arief.

Dia menjelaskan, pembuatan Sirekap didahului dengan mendengarkan pendapat berbagai ahli hukum.

Menurut Arief, berdasarkan saran dan masukan yang diterima KPU, Sirekap tidak menabrak peraturan undang-undang.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masyarakat Diminta Tak Sampaikan Info soal Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu lewat Whatsapp

Masyarakat Diminta Tak Sampaikan Info soal Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu lewat Whatsapp

Nasional
Sekjen: Jawa Barat adalah Kandang Prabowo, Kandang Gerindra

Sekjen: Jawa Barat adalah Kandang Prabowo, Kandang Gerindra

Nasional
RI Diminta Tak Tanggapi Protes China soal Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara

RI Diminta Tak Tanggapi Protes China soal Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara

Nasional
Jokowi: 17 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Segera Antisipasi

Jokowi: 17 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Segera Antisipasi

Nasional
MAKI Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Kejaksaan Agung

MAKI Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Kejaksaan Agung

Nasional
Ridwan Kamil Mau Masuk Parpol, Mardani: PKS Terbuka, tetapi Mesti Pengaderan

Ridwan Kamil Mau Masuk Parpol, Mardani: PKS Terbuka, tetapi Mesti Pengaderan

Nasional
Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu Hanya Akan Loloskan 24 Nama untuk DIserahkan ke Jokowi

Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu Hanya Akan Loloskan 24 Nama untuk DIserahkan ke Jokowi

Nasional
Panglima Andika Sebut Bentrokan TNI-Polri Bisa Rusak Sinergisitas

Panglima Andika Sebut Bentrokan TNI-Polri Bisa Rusak Sinergisitas

Nasional
Azis Syamsuddin Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana Senin Pekan Depan

Azis Syamsuddin Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana Senin Pekan Depan

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 dari Varian Omicron Masih Bisa Dideteksi PCR

Kemenkes: Kasus Covid-19 dari Varian Omicron Masih Bisa Dideteksi PCR

Nasional
Soal Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu, Tim Seleksi Minta Bantuan PPATK hingga KPK

Soal Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu, Tim Seleksi Minta Bantuan PPATK hingga KPK

Nasional
Penuhi Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas

Penuhi Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas

Nasional
Kompolnas Terima 3.701 Aduan Pelanggaran Polisi Sepanjang 2021, Reserse Terbanyak

Kompolnas Terima 3.701 Aduan Pelanggaran Polisi Sepanjang 2021, Reserse Terbanyak

Nasional
Lulung Mulai Siuman dan Merespons

Lulung Mulai Siuman dan Merespons

Nasional
Varian Omicron Menyebar, Kemenkes: Di Indonesia Delta Masih Dominan

Varian Omicron Menyebar, Kemenkes: Di Indonesia Delta Masih Dominan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.