Penganugerahan Bintang Mahaputera pada 6 Hakim MK Dinilai Berpotensi Pengaruhi Independensi

Kompas.com - 12/11/2020, 22:11 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar Hukum Tata Negara Ahmad Redi menilai penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera pada enam hakim Mahkamah Konstitusi (MK) berpotensi mempengaruhi independensi hakim dan memunculkan konflik kepentingan.

Sebab, menurut dia, saat ini MK tengah menguji undang-undang (UU) yang berkaitan dengan presiden.

"Pemberian penghargaan ini potensial mempengaruhi independensi hakim dalam memutus perkara-perkara karena Presiden merupakan pihak yang berperkara di MK," kata Redi kepada Kompas.com, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: Moeldoko: Pemberian Bintang Mahaputera ke 6 Hakim MK Tak Ganggu Independensi Mereka

Redi mencontohkan beberapa UU kursial yang tengah ditangani oleh MK, antara lain UU Cipta Kerja, UU Mineral dan Batu Bara, hingga UU Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu, ia menilai pemberian anugrah itu bisa dianggap seolah-olah hadiah untuk MK.

"Pemberian penghargaan ini seolah menjadi rangkaian hadiah ke MK oleh Presiden setelah UU MK," ujar dia.

Adapun tiga dari enam hakim MK yang diberi anugrah yakni Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Aswanto. Mereka menerima gelar bintang mahaputera adipradana.

Sementara itu, tiga hakim lainnya yaitu Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan M.P. Sitompul diberi gelar bintang mahaputera utama.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut, penganugeraahan tanda kehormatan bintang mahaputera oleh Presiden Joko Widodo kepada enam hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tak akan mengganggu independensi para hakim.

Moeldoko mengklaim, keenam hakim konstitusi tetap bisa bekerja secara independen setelah ini.

"Pertanyaannya, apakah pemberian tanda kehormatan kepada para hakim MK itu mengurangi independensi? Tidak," kata Moeldoko kepada wartawan, Kamis (12/11/2020).

Menurut Moeldoko, pemberian tanda kehormatan dan jasa telah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 15. Hal itu juga dijabarkan dalam UU Darurat Nomor 5 Tahun 1959.

Baca juga: Di Sidang MK, Pemohon Beberkan Kerugian karena UU Cipta Kerja

Gelar kehormatan tersebut diberikan dalam upacara penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Total, ada 71 pejabat negara/mantan pejabat negara Kabinet Kerja 2014-2019 serta ahli waris dari para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang gugur dalam menangani Covid-19 yang mendapat Bintang Mahaputera dan bintang jasa.

Tanda kehormatan ini diberikan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 118 dan 119/TK/TH 2020 tertanggal 6 November 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Perbedaan Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam

Mengenal Perbedaan Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam

Nasional
Jaksa Agung: Penyidik Perkuat Bukti dan Terus Cari Aset Tersangka Terkait Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO

Jaksa Agung: Penyidik Perkuat Bukti dan Terus Cari Aset Tersangka Terkait Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO

Nasional
KPK Yakin Boyamin Bersikap Kooperatif Terkait Kasus Budhi Sarwono

KPK Yakin Boyamin Bersikap Kooperatif Terkait Kasus Budhi Sarwono

Nasional
3 Warga Sragen Gantung Diri, Mensos Minta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Peka dengan Lingkungan Sekitar

3 Warga Sragen Gantung Diri, Mensos Minta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Peka dengan Lingkungan Sekitar

Nasional
Densus 88 Tangkap 24 Teroris Kelompok MIT dan ISIS

Densus 88 Tangkap 24 Teroris Kelompok MIT dan ISIS

Nasional
Kementerian PPPA Soroti Maraknya Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah

Kementerian PPPA Soroti Maraknya Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah

Nasional
Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Nasional
Temui Petinggi Partai, Ridwan Kamil Dinilai Tertarik Jadi Kandidat pada Pilpres 2024

Temui Petinggi Partai, Ridwan Kamil Dinilai Tertarik Jadi Kandidat pada Pilpres 2024

Nasional
Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Jokowi: Semoga Cahaya Kebahagiaan Senantiasa Terangi Jalan Kita

Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Jokowi: Semoga Cahaya Kebahagiaan Senantiasa Terangi Jalan Kita

Nasional
Politikus Nasdem Minta Kinerja Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Politikus Nasdem Minta Kinerja Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Nasional
RSNU Dianggap Tertinggal, NU Diminta Lakukan Pembenahan Layanan Kesehatan secara Serius

RSNU Dianggap Tertinggal, NU Diminta Lakukan Pembenahan Layanan Kesehatan secara Serius

Nasional
Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDI-P Jateng, Pengamat: Efek Perseteruan Celeng dan Banteng

Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDI-P Jateng, Pengamat: Efek Perseteruan Celeng dan Banteng

Nasional
Selasa, KPK Periksa Boyamin Saiman Terkait Kasus Budhi Sarwono

Selasa, KPK Periksa Boyamin Saiman Terkait Kasus Budhi Sarwono

Nasional
1.252 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, 7 Orang Langsung Bebas

1.252 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, 7 Orang Langsung Bebas

Nasional
KPK Duga Richard Louhenapessy Kondisikan Pelaksanaan Lelang di Pemkot Ambon

KPK Duga Richard Louhenapessy Kondisikan Pelaksanaan Lelang di Pemkot Ambon

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.