Moeldoko: Tidak Ada yang Harus Direkonsiliasi antara Pemerintah dan Rizieq Shihab

Kompas.com - 12/11/2020, 16:54 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantor Kemenko-PMK, Senin (6/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantor Kemenko-PMK, Senin (6/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mempertanyakan ajakan rekonsiliasi pemimpin organisasi masyarakat Front Pembela Islam ( FPIRizieq Shihab.

Menurut Moeldoko, selama ini pemerintah tak punya masalah dengan Rizieq sehingga tak perlu ada yang direkonsiliasi.

"Menurut saya, istilah rekonsiliasi itu, apanya yang direkonsiliasi? Asal kita semuanya baik-baik bekerja, enggak ada masalah kok. Kita bukan pada posisi apakah itu, enggak, posisinya baik-baik saja kok sebenarnya," kata Moeldoko di kantornya, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: Tanggapi Rizieq Shihab, Moeldoko Sebut Tak Ada Istilah Kriminalisasi Ulama

 

Moeldoko mengatakan, sejak awal pemerintah mempersilakan Rizieq kembali ke Tanah Air. Ia menyebut, Rizieq pergi meninggalkan Indonesia atas keinginannya sendiri, sehingga kepulangannya pun tak jadi persoalan.

Pemerintah, kata Moeldoko, tak pernah berupaya menekan atau menghalang-halangi kepulangan Rizieq. Sebaliknya, aparat melakukan pengawalan ketat sehingga pimpinan FPI itu aman sampai ke kediamannya.

"Apakah kita mencegat? Enggak. Aparat keamanan justru kita wanti-wanti, kawal dengan baik, jangan diganggu walaupun mereka sendiri yang menganggu, menganggu jalan maksudnya, menganggu publik, kan begitu," ujarnya.

"Jadi inilah, kita juga harus luruskan, harus clear, masyarakat juga harus paham, tidak ada yang harus direkonsiliasi," tutur dia.

Baca juga: PKS Tak Mau Ikut Campur Rekonsiliasi Rizieq dan Pemerintah

 

Terkait permintaan Rizieq tentang penghentian kriminalisasi ulama sebagai syarat rekonsiliasi, Moeldoko menegaskan, tak ada istilah tersebut.

Menurut Moeldoko, terkadang, untuk membangun emosi masyarakat, digunakan istilah-istilah tertentu seperti misalnya kriminalisasi.

"Sebenarnya tidak ada istilah kriminalisasi ulama itu nggak ada, kita nggak mengenal itu istilah itu. Dan kita tidak mau ulama dikriminalisasi. Itu negara itu melindungi segenap bangsa, itu tugas negara itu," ucapnya.

Moeldoko menambahkan, setiap orang punya hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sementara, negara pun memiliki hak dan tanggung jawab untuk menegakkan seluruh aturan.

Baca juga: Rizieq Shihab Pulang, Zulkifli Hasan Sebut Momentum untuk Rekonsiliasi

 

Negara, kata Moeldoko, berupaya melindugi segenap warga, bukan hanya kalangan yang bersuara keras.

"Negara itu melindungi semuanya. Bukan hanya mikirin orang-orang yang suaranya keras, silent majority enggak dipikirkan, enggak, enggak. Semuanya harus merasakan aman, nyaman, untuk itu tugas negara harus menyelenggarakan situasi itu dengan sebaik-baiknya," kata Moeldoko.

Dilansir dari Kompas TV, Rizieq Shihab bicara soal rekonsiliasi antara pihaknya dengan pemerintah.

Rizieq sedianya tak menutup pintu untuk rekonsiliasi. Namun demikian, sebelum menuju ke arah sana, ia minta pemerintah untuk menyetop kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis.

Baca juga: Kembali ke Indonesia, Rizieq Shihab Mulai Didekati Elite Parpol

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Rizieq Shihab yang ditayangkan melalui kanal YouTube milik akun Front TV.

"Ada teriak-teriak rekonsiliasi. Mana mungkin rekonsiliasi bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka," kata Rizieq Shihab mengawali pernyataannya yang dikutip pada Rabu (11/11/2020).

"Buka dulu pintu dialognya, baru rekonsiliasi. Tak ada rekonsiliasi tanpa dialog. Dialog itu penting."

Rizieq mengaku, telah menawarkan dialog kepada pemerintah sejak 2017. Namun sampai saat ini, kata dia, tidak ada tanggapan dari pemerintah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Covid-19 Guru dan Dosen Demi Wujudkan Sekolah Tatap Muka Juli 2021

Vaksinasi Covid-19 Guru dan Dosen Demi Wujudkan Sekolah Tatap Muka Juli 2021

Nasional
Tim Kajian UU ITE Mulai Tampung Masukan Berbagai Pihak, dari Pelapor hingga Korban

Tim Kajian UU ITE Mulai Tampung Masukan Berbagai Pihak, dari Pelapor hingga Korban

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

Nasional
Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Nasional
1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

Nasional
Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

Nasional
SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X