Moeldoko: Tidak Ada yang Harus Direkonsiliasi antara Pemerintah dan Rizieq Shihab

Kompas.com - 12/11/2020, 16:54 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantor Kemenko-PMK, Senin (6/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantor Kemenko-PMK, Senin (6/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mempertanyakan ajakan rekonsiliasi pemimpin organisasi masyarakat Front Pembela Islam ( FPIRizieq Shihab.

Menurut Moeldoko, selama ini pemerintah tak punya masalah dengan Rizieq sehingga tak perlu ada yang direkonsiliasi.

"Menurut saya, istilah rekonsiliasi itu, apanya yang direkonsiliasi? Asal kita semuanya baik-baik bekerja, enggak ada masalah kok. Kita bukan pada posisi apakah itu, enggak, posisinya baik-baik saja kok sebenarnya," kata Moeldoko di kantornya, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: Tanggapi Rizieq Shihab, Moeldoko Sebut Tak Ada Istilah Kriminalisasi Ulama

 

Moeldoko mengatakan, sejak awal pemerintah mempersilakan Rizieq kembali ke Tanah Air. Ia menyebut, Rizieq pergi meninggalkan Indonesia atas keinginannya sendiri, sehingga kepulangannya pun tak jadi persoalan.

Pemerintah, kata Moeldoko, tak pernah berupaya menekan atau menghalang-halangi kepulangan Rizieq. Sebaliknya, aparat melakukan pengawalan ketat sehingga pimpinan FPI itu aman sampai ke kediamannya.

"Apakah kita mencegat? Enggak. Aparat keamanan justru kita wanti-wanti, kawal dengan baik, jangan diganggu walaupun mereka sendiri yang menganggu, menganggu jalan maksudnya, menganggu publik, kan begitu," ujarnya.

"Jadi inilah, kita juga harus luruskan, harus clear, masyarakat juga harus paham, tidak ada yang harus direkonsiliasi," tutur dia.

Baca juga: PKS Tak Mau Ikut Campur Rekonsiliasi Rizieq dan Pemerintah

 

Terkait permintaan Rizieq tentang penghentian kriminalisasi ulama sebagai syarat rekonsiliasi, Moeldoko menegaskan, tak ada istilah tersebut.

Menurut Moeldoko, terkadang, untuk membangun emosi masyarakat, digunakan istilah-istilah tertentu seperti misalnya kriminalisasi.

"Sebenarnya tidak ada istilah kriminalisasi ulama itu nggak ada, kita nggak mengenal itu istilah itu. Dan kita tidak mau ulama dikriminalisasi. Itu negara itu melindungi segenap bangsa, itu tugas negara itu," ucapnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditembak KKB, Dua Prajurit TNI Gugur ketika Dievakuasi ke Timika

Ditembak KKB, Dua Prajurit TNI Gugur ketika Dievakuasi ke Timika

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Dukung Vaksinasi Covid-19 lewat Alokasi Anggaran

Kemendagri Minta Pemda Dukung Vaksinasi Covid-19 lewat Alokasi Anggaran

Nasional
Kemenkes: 20.154 Tenaga Kesehatan Belum Bisa Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes: 20.154 Tenaga Kesehatan Belum Bisa Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
KPK Catat Ada 65 Terpidana Kasus Korupsi yang Ajukan PK Sepanjang 2020

KPK Catat Ada 65 Terpidana Kasus Korupsi yang Ajukan PK Sepanjang 2020

Nasional
PAN Pecat Kader Pelaku Pencabulan, Minta Aparat Hukum Seberat-beratnya

PAN Pecat Kader Pelaku Pencabulan, Minta Aparat Hukum Seberat-beratnya

Nasional
Untuk Korban Gempa Sulbar, Dinas Pendidikan Bangun Tenda Belajar Sementara

Untuk Korban Gempa Sulbar, Dinas Pendidikan Bangun Tenda Belajar Sementara

Nasional
Soal Bupati Sleman, Kemenkes: Vaksin Covid-19 Berisi Virus Mati, Tak Mungkin Menginfeksi

Soal Bupati Sleman, Kemenkes: Vaksin Covid-19 Berisi Virus Mati, Tak Mungkin Menginfeksi

Nasional
Pemerintah Akan Beri Dukungan bagi Perempuan yang Jadi Kepala Keluarga akibat Bencana

Pemerintah Akan Beri Dukungan bagi Perempuan yang Jadi Kepala Keluarga akibat Bencana

Nasional
9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
MA: Hanya 8 Persen Permohonan PK Koruptor yang Dikabulkan

MA: Hanya 8 Persen Permohonan PK Koruptor yang Dikabulkan

Nasional
Update Banjir Kalsel, Danrem: Sudah Tidak Ada Daerah Terisolasi

Update Banjir Kalsel, Danrem: Sudah Tidak Ada Daerah Terisolasi

Nasional
Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

Nasional
Danrem Ungkap Kondisi Terkini Banjir di Kalsel, Air Mulai Surut

Danrem Ungkap Kondisi Terkini Banjir di Kalsel, Air Mulai Surut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X