Komisi IV Sindir Pemda dan Pejabat KLHK Tak Berani Tindak Perusahaan Langgar Izin

Kompas.com - 12/11/2020, 14:37 WIB
Ilustrasi hutan ShutterstockIlustrasi hutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV Sudin menyindir pemerintah daerah (pemda) dan pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tidak berani menindak perusahaan yang tidak memiliki izin pelepasan kawasan kehutanan.

Sudin mencontohkan, ketika ia melaksanakan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah, terdapat perusahaan yang tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari KLHK.

Namun, pemda dan penegak hukum KLHK di daerah tersebut tidak berani menindak perusahaan tersebut.

Baca juga: Komisi IV: Pembangunan Sarpras di TN Komodo Tanpa Amdal Mencurigakan

"Pemda serta Gakkum tidak berani bertindak. Bahkan saya bilang pada Gakkum pada saat itu, kenapa enggak disegel? Segel dong!" kata Sudin dalam rapat Komisi IV secara virtual, Kamis (12/11/2020).

"Jangan cuma rakyat kecil yang sedikit kamu segel. 'Iya, Pak Ketua, kami harus bahas, Nah, ini!" ujar dia.

Sudin mengaku merasa kecewa terhadap sikap pejabat daerah dan KLHK tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sudin mengatakan, dalam rapat dengan KLHK, Komisi IV selalu meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan

"Rakyat tidak boleh dirugikan, termasuk pengusaha juga yang berusaha dan membayar pajak juga tidak boleh dirugikan, tapi juga tidak boleh mereka sewenang-weanang," ujar dia.

Baca juga: KLHK: Pertama di Indonesia, Terdakwa Perusak Hutan Divonis dengan Pasal Berlapis

Selain itu, Sudin mengaku merasa jengkel terhadap perusahaan-perusahaan yang diundang dalam rapat dengan Komisi IV DPR.

Sebab, menurut Sudin, sebagian besar perusahaan yang hadiri dalam rapat, hanya diwakili oleh staf anggota, bukan pemilik perusahaan.

"Yang datang cuma ketua asosiasi yang cuma pesuruh pengusaha itu. Jadi nanti kalau kita undang pengusaha perkebunan kelapa sawit, kalau yang datang cuma pesuruhnya, kita usir saja anggota yang lainnya," ucapnya.

Baca juga: KLHK: Perusahaan Pembakar Lahan di Jambi Harus Bayar Rp 590 Miliar

Berdasarkan hal tersebut, Sudin berharap, kehadiran akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat memberikan masuk agar kebijakan pelepasan kawasan hutan dapat berjalan dengan baik

"Saya mohon bantuan bapak-bapak semua memberikan masukan kepada kami. Karena rakyat selalu mengadunya kepada kami," kata dia.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

Nasional
UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

Nasional
UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 86, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.467 Orang

UPDATE 26 September: Tambah 86, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.467 Orang

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 1.760, Kasus Covid-19 di Tanah Air Kini 4.208.013

UPDATE 26 September: Tambah 1.760, Kasus Covid-19 di Tanah Air Kini 4.208.013

Nasional
Survei Indikator: Mayoritas Masyarakat Tidak Setuju Ada Vaksin Covid-19 Berbayar

Survei Indikator: Mayoritas Masyarakat Tidak Setuju Ada Vaksin Covid-19 Berbayar

Nasional
Ketua DPR Puan Maharani Pilih Awasi Vaksinasi di Pemukiman Padat Penduduk

Ketua DPR Puan Maharani Pilih Awasi Vaksinasi di Pemukiman Padat Penduduk

Nasional
Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPK Merosot, di Bawah TNI, Presiden, dan Polri

Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPK Merosot, di Bawah TNI, Presiden, dan Polri

Nasional
Parpol Diminta Tegakkan Kode Etik untuk Meminimalisasi Kadernya Lakukan Korupsi

Parpol Diminta Tegakkan Kode Etik untuk Meminimalisasi Kadernya Lakukan Korupsi

Nasional
Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi Menurun, Kini 58,1 Persen Responden Puas

Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi Menurun, Kini 58,1 Persen Responden Puas

Nasional
Ini Tiga Langkah Mudah Beralih ke Siaran TV Digital

Ini Tiga Langkah Mudah Beralih ke Siaran TV Digital

Nasional
IDI Papua Terus Dampingi Tenaga Kesehatan Korban Penyerangan Kelompok Separatis Teroris

IDI Papua Terus Dampingi Tenaga Kesehatan Korban Penyerangan Kelompok Separatis Teroris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.