Komisi IV Sindir Pemda dan Pejabat KLHK Tak Berani Tindak Perusahaan Langgar Izin

Kompas.com - 12/11/2020, 14:37 WIB
Ilustrasi hutan ShutterstockIlustrasi hutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV Sudin menyindir pemerintah daerah (pemda) dan pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tidak berani menindak perusahaan yang tidak memiliki izin pelepasan kawasan kehutanan.

Sudin mencontohkan, ketika ia melaksanakan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah, terdapat perusahaan yang tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari KLHK.

Namun, pemda dan penegak hukum KLHK di daerah tersebut tidak berani menindak perusahaan tersebut.

Baca juga: Komisi IV: Pembangunan Sarpras di TN Komodo Tanpa Amdal Mencurigakan

"Pemda serta Gakkum tidak berani bertindak. Bahkan saya bilang pada Gakkum pada saat itu, kenapa enggak disegel? Segel dong!" kata Sudin dalam rapat Komisi IV secara virtual, Kamis (12/11/2020).

"Jangan cuma rakyat kecil yang sedikit kamu segel. 'Iya, Pak Ketua, kami harus bahas, Nah, ini!" ujar dia.

Sudin mengaku merasa kecewa terhadap sikap pejabat daerah dan KLHK tersebut.

Sudin mengatakan, dalam rapat dengan KLHK, Komisi IV selalu meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan

"Rakyat tidak boleh dirugikan, termasuk pengusaha juga yang berusaha dan membayar pajak juga tidak boleh dirugikan, tapi juga tidak boleh mereka sewenang-weanang," ujar dia.

Baca juga: KLHK: Pertama di Indonesia, Terdakwa Perusak Hutan Divonis dengan Pasal Berlapis

Selain itu, Sudin mengaku merasa jengkel terhadap perusahaan-perusahaan yang diundang dalam rapat dengan Komisi IV DPR.

Sebab, menurut Sudin, sebagian besar perusahaan yang hadiri dalam rapat, hanya diwakili oleh staf anggota, bukan pemilik perusahaan.

"Yang datang cuma ketua asosiasi yang cuma pesuruh pengusaha itu. Jadi nanti kalau kita undang pengusaha perkebunan kelapa sawit, kalau yang datang cuma pesuruhnya, kita usir saja anggota yang lainnya," ucapnya.

Baca juga: KLHK: Perusahaan Pembakar Lahan di Jambi Harus Bayar Rp 590 Miliar

Berdasarkan hal tersebut, Sudin berharap, kehadiran akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat memberikan masuk agar kebijakan pelepasan kawasan hutan dapat berjalan dengan baik

"Saya mohon bantuan bapak-bapak semua memberikan masukan kepada kami. Karena rakyat selalu mengadunya kepada kami," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LBM Eijkman: Ada Inkonsistensi Protokol Penelitian Terkait Vaksin Nusantara

LBM Eijkman: Ada Inkonsistensi Protokol Penelitian Terkait Vaksin Nusantara

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI: Jangan Hanya Berpikir Niat Nasionalisme

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI: Jangan Hanya Berpikir Niat Nasionalisme

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Wakil Ketua Komisi IX Tuding BPOM Berpolitik dan Bohongi Publik

Soal Vaksin Nusantara, Wakil Ketua Komisi IX Tuding BPOM Berpolitik dan Bohongi Publik

Nasional
Pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Menlu Serukan Solidaritas Global untuk Akses Vaksin

Pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Menlu Serukan Solidaritas Global untuk Akses Vaksin

Nasional
Tenaga Ahli Menkes Sebut Bahan Baku Vaksin Nusantara Impor dari Luar Negeri

Tenaga Ahli Menkes Sebut Bahan Baku Vaksin Nusantara Impor dari Luar Negeri

Nasional
Institut Sarinah Usul agar Pancasila Masuk Landasan Hukum Revisi PP 57/2021

Institut Sarinah Usul agar Pancasila Masuk Landasan Hukum Revisi PP 57/2021

Nasional
Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Nasional
Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Nasional
Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Nasional
TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Nasional
Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Nasional
Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Nasional
1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X