Pemerintah Gandeng PBNU, Muhammadiyah, PGRI, dan Forum Rektor Implementasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan PBNU, Muhammadiyah, PGRI, dan Forum Rektor untuk meneruskan dan implementasikan program Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Gerakan Nasional Revolusi Mental merupakan program prioritas pemerintah yang sudah dilaksanakan dari periode sebelumnya, tetapi sulit dalam implementasinya.

"Adapun dengan PBNU, Muhammadiyah, PGRI, dan Forum Rektor ini merupakan kelanjutan kerja sama sebelumnya, hanya memang periode lalu belum mencakup seluruh perguruan tinggi, terutama forum rektor dan sekolah," kata Muhadjir usai penandatanganan MoU, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: Menko PMK Sebut Program Revolusi Mental Masih Perlu Kerja Keras

Ia mengatakan, kerja sama tersebut digagas karena pemerintah juga ingin melibatkan organisasi besar yang strategis untuk dapat mengoptimalkan Gerakan Nasional Revolusi Mental pada tahun 2021.

Apalagi, kata dia, prioritas Gerakan Nasional Revolusi Mental meliputi tiga hal, yakni masalah integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Menurut Muhadjir, penandatanganan sengaja didahulukan saat ini karena diharapkan pada 2021 nanti bisa sudah langsung bergerak untuk bekerja.

"Karena kalau nanti awal tahun kita baru tanda tangan, tunggu tiga bulan baru direncanakan, baru mau gerak ternyata sudah selesai tahunnya. Makanya, kita mulai sejak awal agar bisa memulai tindak lanjutnya," kata dia.

Baca juga: Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Oleh karena itu, ia pun berharap dengan MoU tersebut bisa segera ada kegiatan konkret pada bulan-bulan terakhir 2020 ini.

Meskipun, kata dia, Gerakan Nasional Revolusi Mental tersebut tak mudah untuk diterjemahkan dalam bentuk gerakan-gerakan yang riil.

"Karena itulah kami perlu mendapat dukungan dari kekuatan-kekuatan organisasi kemasyarakatan baik PBNU, Muhammadiyah, PGRI, maupun perguruan tinggi melalui Forum Rektor agar keterlibatan masyarakat nyata," kata dia.

Muhadjir mengatakan, kerja sama tersebut sengaja dilakukan karena pemerintah memiliki keterbatasan dalam melaksanakannya meskipun programnya sudah berjalan.

Baca juga: Menko PMK: Perlu Revolusi Mental agar Bangga dengan Produk Dalam Negeri

Ia mengatakan, revolusi mental ini merupakan keinginan untuk terjadinya perubahan yang masif dan melibatkan sebanyak mungkin orang.

Perubahannya pun simpel, kata dia, yakni dari yang tidak baik menjadi baik atau dari baik menjadi lebih baik.

Kemudian aspek yang disasar adalah cara berpikir, cara pandang, cara bersikap, dan berperilaku atau bertindak secara nyata.

"Tapi, memang kalau diimplementasikan jadi sangat sulit. Saya kira dari empat organisasi besar ini sudah kami anggap representatif untuk mewakili nanti untuk kita bisa melakukan gerakan-gerakan yang lebih masif di tahun anggaran 2021 nanti," ucap dia.