Pemerintah Gandeng PBNU, Muhammadiyah, PGRI, dan Forum Rektor Implementasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental

Kompas.com - 12/11/2020, 14:17 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020). Dok. Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan PBNU, Muhammadiyah, PGRI, dan Forum Rektor untuk meneruskan dan implementasikan program Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Gerakan Nasional Revolusi Mental merupakan program prioritas pemerintah yang sudah dilaksanakan dari periode sebelumnya, tetapi sulit dalam implementasinya.

"Adapun dengan PBNU, Muhammadiyah, PGRI, dan Forum Rektor ini merupakan kelanjutan kerja sama sebelumnya, hanya memang periode lalu belum mencakup seluruh perguruan tinggi, terutama forum rektor dan sekolah," kata Muhadjir usai penandatanganan MoU, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: Menko PMK Sebut Program Revolusi Mental Masih Perlu Kerja Keras

Ia mengatakan, kerja sama tersebut digagas karena pemerintah juga ingin melibatkan organisasi besar yang strategis untuk dapat mengoptimalkan Gerakan Nasional Revolusi Mental pada tahun 2021.

Apalagi, kata dia, prioritas Gerakan Nasional Revolusi Mental meliputi tiga hal, yakni masalah integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Menurut Muhadjir, penandatanganan sengaja didahulukan saat ini karena diharapkan pada 2021 nanti bisa sudah langsung bergerak untuk bekerja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena kalau nanti awal tahun kita baru tanda tangan, tunggu tiga bulan baru direncanakan, baru mau gerak ternyata sudah selesai tahunnya. Makanya, kita mulai sejak awal agar bisa memulai tindak lanjutnya," kata dia.

Baca juga: Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Oleh karena itu, ia pun berharap dengan MoU tersebut bisa segera ada kegiatan konkret pada bulan-bulan terakhir 2020 ini.

Meskipun, kata dia, Gerakan Nasional Revolusi Mental tersebut tak mudah untuk diterjemahkan dalam bentuk gerakan-gerakan yang riil.

"Karena itulah kami perlu mendapat dukungan dari kekuatan-kekuatan organisasi kemasyarakatan baik PBNU, Muhammadiyah, PGRI, maupun perguruan tinggi melalui Forum Rektor agar keterlibatan masyarakat nyata," kata dia.

Muhadjir mengatakan, kerja sama tersebut sengaja dilakukan karena pemerintah memiliki keterbatasan dalam melaksanakannya meskipun programnya sudah berjalan.

Baca juga: Menko PMK: Perlu Revolusi Mental agar Bangga dengan Produk Dalam Negeri

Ia mengatakan, revolusi mental ini merupakan keinginan untuk terjadinya perubahan yang masif dan melibatkan sebanyak mungkin orang.

Perubahannya pun simpel, kata dia, yakni dari yang tidak baik menjadi baik atau dari baik menjadi lebih baik.

Kemudian aspek yang disasar adalah cara berpikir, cara pandang, cara bersikap, dan berperilaku atau bertindak secara nyata.

"Tapi, memang kalau diimplementasikan jadi sangat sulit. Saya kira dari empat organisasi besar ini sudah kami anggap representatif untuk mewakili nanti untuk kita bisa melakukan gerakan-gerakan yang lebih masif di tahun anggaran 2021 nanti," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

Nasional
Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Nasional
Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

Nasional
Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Nasional
KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Nasional
Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Nasional
Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Nasional
Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.