Pemerintah Gandeng PBNU, Muhammadiyah, PGRI, dan Forum Rektor Implementasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental

Kompas.com - 12/11/2020, 14:17 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020). Dok. Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan PBNU, Muhammadiyah, PGRI, dan Forum Rektor untuk meneruskan dan implementasikan program Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Gerakan Nasional Revolusi Mental merupakan program prioritas pemerintah yang sudah dilaksanakan dari periode sebelumnya, tetapi sulit dalam implementasinya.

"Adapun dengan PBNU, Muhammadiyah, PGRI, dan Forum Rektor ini merupakan kelanjutan kerja sama sebelumnya, hanya memang periode lalu belum mencakup seluruh perguruan tinggi, terutama forum rektor dan sekolah," kata Muhadjir usai penandatanganan MoU, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: Menko PMK Sebut Program Revolusi Mental Masih Perlu Kerja Keras

Ia mengatakan, kerja sama tersebut digagas karena pemerintah juga ingin melibatkan organisasi besar yang strategis untuk dapat mengoptimalkan Gerakan Nasional Revolusi Mental pada tahun 2021.

Apalagi, kata dia, prioritas Gerakan Nasional Revolusi Mental meliputi tiga hal, yakni masalah integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Menurut Muhadjir, penandatanganan sengaja didahulukan saat ini karena diharapkan pada 2021 nanti bisa sudah langsung bergerak untuk bekerja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena kalau nanti awal tahun kita baru tanda tangan, tunggu tiga bulan baru direncanakan, baru mau gerak ternyata sudah selesai tahunnya. Makanya, kita mulai sejak awal agar bisa memulai tindak lanjutnya," kata dia.

Baca juga: Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Oleh karena itu, ia pun berharap dengan MoU tersebut bisa segera ada kegiatan konkret pada bulan-bulan terakhir 2020 ini.

Meskipun, kata dia, Gerakan Nasional Revolusi Mental tersebut tak mudah untuk diterjemahkan dalam bentuk gerakan-gerakan yang riil.

"Karena itulah kami perlu mendapat dukungan dari kekuatan-kekuatan organisasi kemasyarakatan baik PBNU, Muhammadiyah, PGRI, maupun perguruan tinggi melalui Forum Rektor agar keterlibatan masyarakat nyata," kata dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.