Berencana Gelar Konvensi, Partai Nasdem Dinilai Tak Miliki Kader Potensial untuk Jadi Capres

Kompas.com - 12/11/2020, 11:49 WIB
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (tengah) KOMPAS.COM/A. FAIZALKetua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (tengah)
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai, rencana Partai Nasdem menyelenggarakan konvensi untuk menjaring calon presiden tahun 2024 menjadi indikasi bahwa partai tersebut tidak memiki kader potensial untuk dicalonkan sebagai capres maupun cawapres.

Sebab, dalam konvensi tersebut, Nasdem berencana memberikan kesempatan kepada tokoh di luar partai politik untuk mengikuti kontestasi tersebut.

“Tak ada kader internal yang mumpuni dan layak jual sebagai capres ataupun cawares. Oleh karena itu, tak ada pilihan lain. Kecuali mengadakan konvensi,” ujar Ujang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/11/2020).

Kendati demikian, ia mengatakan, penyelenggaraan konvensi merupakan sebuah hal yang wajar. Hanya, tidak ada jaminan bahwa apakah nantinya pemenang konvensi akan dicalonkan atau tidak.

Hal tersebut, kata dia, juga pernah terjadi pada saat konvensi Partai Demokrat sebelumnya. Menurut Ujang, semua itu tergantung perkembangan situasi politik.

“Bisa saja sejarah akan terulang yang menang konvensi tak dicalonkan, bisa saja dengan alasan tak cukup kuat untuk bisa bersaing dengan capres lain, dan dianggap tak akan menang jika dipaksa untuk dicalonkan, itulah politik. Apapun bisa terjadi,” Papar Ujang.

Baca juga: Pengamat: Konvensi Nasdem Bisa Jadi Ajang Promosi

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, partainya akan menggelar konvensi calon presiden Republik Indonesia 2024.

"Untuk itulah, dalam waktu dua tahun ke depan, Partai Nasdem akan menggelar konvensi calon presiden Republik Indonesia 2024," kata Surya dalam pidatonya pada HUT kesembilan Partai Nasdem secara virtual, Rabu (11/11/2020).

Surya menjelaskan, konvensi capres 2024 dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para anak bangsa di luar partai politik yang memiliki kapasitas dan kualitas untuk memimpin bangsa dan negara dalam amanat konstitusi.

"Dengan mengedepankan prinsip transparansi dan bottom up, konvensi berefek secara positif bagi penguatan kelembagaan partai sebagai ruang dan basis rekrutmen kepemimpinan nasional," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X