Rencana Konvensi Nasdem, Pengamat: Tokoh yang Ngebet Jadi Presiden Tanpa Partai Bisa Ikut

Kompas.com - 12/11/2020, 10:19 WIB
Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno, usai mengisi diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comDirektur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno, usai mengisi diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai, konvensi ini bentuk ikhtiar partai Nasdem menjaring capres yang muncul dari akar rumput, bukan hanya pilihan elit.

Dengan adanya konvensi ini, menurutnya, sejumlah tokoh nasional yang selama ini vokal ingin jadi presiden tetapi tidak memiliki partai menjadi terbuka kesempatannya.

“Tentu ini manuver positif yang layak diapresiasi. Jadi, tokoh yang selama ini ngebet jadi presiden tapi tak punya partai bisa ikut konvensi. Kesempatan terbuka,” ujar Adi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/11/2020).

“Dengan konvensi ini pula Nasdem menegaskan diri sebagai partai terbuka bagi semua kelangan yang minat jadi presiden di 2024 mendatang,” imbuh dia.

Terkait bagaimana konvensi Nasdem nantinya, apakah tokoh eksternal otomatis dijadikan presiden atau tidak, menurut Adi, harus tergantung perkembangan politik kedepan.

“Apakah yang menang konvensi automatically dicalonkan jadi presiden atau tidak. Atau kah masih ada mekanisme lain yang mesti diikuti. Tapi yang jelas ide konvensi ini menarik,” kata dia.

Baca juga: Surya Paloh: 2 Tahun ke Depan Nasdem Gelar Konvensi Capres 2024

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, partainya akan menggelar konvensi calon presiden Republik Indonesia 2024.

"Untuk itulah, dalam waktu dua tahun ke depan, Partai Nasdem akan menggelar konvensi calon presiden Republik Indonesia 2024," kata Surya dalam pidatonya pada HUT kesembilan Partai Nasdem secara virtual, Rabu (11/11/2020).

Surya menjelaskan, konvensi capres 2024 dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para anak bangsa di luar partai politik yang memiliki kapasitas dan kualitas untuk memimpin bangsa dan negara dalam amanat konstitusi.

"Dengan mengedepankan prinsip transparansi dan bottom up, konvensi berefek secara positif bagi penguatan kelembagaan partai sebagai ruang dan basis rekrutmen kepemimpinan nasional," ujarnya.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
Penjelasan Sekjen DPR Soal Anggaran Rp 4,5 Miliar untuk Pengecatan Dome Gedung Nusantara

Penjelasan Sekjen DPR Soal Anggaran Rp 4,5 Miliar untuk Pengecatan Dome Gedung Nusantara

Nasional
Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu, Nasdem: Makin Baik Untuk Indonesia

Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu, Nasdem: Makin Baik Untuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.