Agar Dana Desa Efektif, Kemenko PMK Minta DTKS dan Data BLT-DD Bersinergi

Kompas.com - 11/11/2020, 17:53 WIB
Warga menghadiri rapat pembahasan kriteria penerima BLT-DD di Kantor Desa Pulo Madu,  Kecamatan Pasilambena Selayar, Sulawesi Selatan. KOMPAS.com/NURWAHIDAHWarga menghadiri rapat pembahasan kriteria penerima BLT-DD di Kantor Desa Pulo Madu, Kecamatan Pasilambena Selayar, Sulawesi Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Dody Usodo HGS mengatakan, sinergi antara data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) perlu dilakukan.

Sinergi tersebut dibutuhkan agar para penerima BLT-DD di desa bisa mendapatkan skema bantuan sosial dari pemerintah yang dilakukan Kementerian Sosial ( Kemensos).

"Integrasi data DTKS dengan penerima BLT-DD dilakukan agar penerima BLT-DD di desa bisa mendapatkan skema bantuan sosial dari pemerintah," ujar Dody, dilansir dari situs Kemenko PMK, Rabu (11/11/2020).

Baca juga: Akui Masalah Bansos Covid-19 di Lapangan, Kemenkeu Minta Perbaikan Data Jadi Prioritas

DTKS menjadi rujukan Kemensos dalam memberikan berbagai bantuan sosial (bansos) sebagai dampak pandemi Covid-19 kepada masyarakat miskin.

Namun, BLT-DD dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga turut disalurkan untuk membantu mengatasi dampak pandemi melalui BLT-DD.

Selain itu, menurut dia, dengan adanya BLT-DD, dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan desa menjadi kurang efektif.

Dody mengatakan, dana desa tahun 2021 sebesar Rp 72 triliun untuk 74.961 desa.

Baca juga: Keputusan Pemerintah Lanjutkan Bansos Covid-19 hingga Kuartal I 2021...

Fokus utama penggunaan dana desa tahun 2021 adalah mendukung kegiatan SDGs di desa, pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan adaptasi kebiasaan baru pasca Covid-19.

"Karenanya, menjelang awal tahun penganggaran baru ini diharapkan mereka yang menerima BLT-DD bisa dimasukkan ke dalam DTKS dan masuk ke skema bantuan sosial dari Kemensos. Hal itu agar dana desa bisa termanfaatkan dengan baik," ujar dia.

Dody pun memastikan bahwa DTKS harus segera dimutakhirkan dan dapat dilakukan secara kolektif serta simultan oleh kementerian/lembaga khususnya yang di bawah koordinasi Kemenko PMK.

Oleh karena itu, Kemendes PDTT dan Kemensos diminta segera melakukan pertukaran data yang compatible agar pemutakhiran DTKS dapat segera terealisasi.

Pembaruan dan perluasan DTKS juga akan melibatkan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga: Lanjutkan Penyaluran Bansos, Pemerintah Perluas Cakupan Data

Pasalnya, penerima manfaat BLT-DD yang tidak terakomodir dalam skema bantuan sosial tunai (BST) ada sekitar 50.000-60.000 keluarga penerima manfaat (KPM) dalam pemberian bansos sampai Desember 2020.

"Proyeksi Kebutuhan BLT-DD tahun 2021, dengan asumsi penerima manfaatnya sebanyak 8 juta KPM, maka 20 persen dari total dana desa tahun 2021, dipergunakan untuk pendanaan BLT-DD," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Nasional
Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Nasional
Jokowi Ajak Umat Kristiani Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Jokowi Ajak Umat Kristiani Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Nasional
Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional
Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Nasional
Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Nasional
Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Seluruh Daerah Beri Perhatian

Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Seluruh Daerah Beri Perhatian

Nasional
LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Nasional
BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

Nasional
Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Nasional
Potensi Aset Rp 2.000 Triliun Per Tahun, Jokowi Ingin Pemanfaatan Wakaf Diperluas

Potensi Aset Rp 2.000 Triliun Per Tahun, Jokowi Ingin Pemanfaatan Wakaf Diperluas

Nasional
Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X