Raperpres Tugas TNI Atasi Terorisme Diminta Hargai Supremasi Sipil dan HAM

Kompas.com - 11/11/2020, 13:16 WIB
Foto dirilis Selasa (3/11/2020), memperlihatkan petugas gabungan Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri melakukan patroli untuk mensosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 di Lhokseumawe, Aceh. TNI-Polri bersinergi dalam berbagai kegiatan pencegahan, sosialisasi dan pengawasan, guna membangun kepatuhan masyarakat terhadap aturan protokol kesehatan. ANTARA FOTO/RAHMADFoto dirilis Selasa (3/11/2020), memperlihatkan petugas gabungan Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri melakukan patroli untuk mensosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 di Lhokseumawe, Aceh. TNI-Polri bersinergi dalam berbagai kegiatan pencegahan, sosialisasi dan pengawasan, guna membangun kepatuhan masyarakat terhadap aturan protokol kesehatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Edmon Makarim menilai, Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme harus mengedepankan supremasi sipil.

Hal itu dilakukan guna memastikasn implementasi aturan tersebut dapat sejalan dengan upaya menghargai hak asasi manusia (HAM).

"UU tentang TNI dan UU mengenai penghargaan terhadap HAM dinyatakan ada penghargaan supremasi sipil, maka dengan sendirinya protap yang harus dijalankan TNI tentu harus menghargai itu (supremasi sipil dan HAM)," ujar Edmon dalam webinar "Peran TNI Mengatasi Aksi Terorisme dalam Menjaga Kedaulatan NKRI' yang digelar Sekolah Tinggi Hukum Militer", Rabu (11/10/2020).

Baca juga: Soal Satuan Nubika TNI, Pengamat Nilai Tak Perlu Ada di Setiap Matra

Edmon mengatakan, Raperpres yang merujuk UU pada dasarnya sudah memberikan ruang terhadap supremasi sipil dan HAM.

Dengan demikian, Raperpres itu sudah dalam rangka membangun koridor hukum yang menghargai supremasi sipil dan HAM.

"Jadi Raperpres jika sudah merujuk kepada UU tentang TNI berarti sudah dalam kerangka koridor negara hukum yang tetap menghargai HAM dan supremasi sipil," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Raperpres itu disebutkan, "Penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Panglima berdasarkan perintah Presiden".

Baca juga: Kontras Desak DPR dan Pemerintah Tunda Pembahasan Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme

Merujuk poin pasal tersebut menempatkan Presiden sebagai panglima tertinggi dalam mengambil keputusan mengerahkan kekuatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme.

Edmon menilai, keputusan itu perlu diperkuat dengan dukungan dari Mahkamah Agung (MA) dan Kejakasaan Agung (Kejagung).

Menurut Edmon, langkah itu dilakukan supaya keputusan Presiden benar-benar sudah sesuai koridor hukum dalam rangka memenuhi HAM.

"Untuk memastikan apa yang sudah diputuskan Presiden itu sudah sesuai HAM," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, rancangan Perpres tentang pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme sudah disampaikan ke Memkumham Yasonna H Laoly.

Baca juga: Eks Kepala BNPT: Perpres soal Tugas TNI Atasi Terorisme Perlu Pemahaman yang Mendasar

Selain itu, rancangan tersebut juga telah disampaikan kepada DPR.

"Sudah disampaikan ke DPR dan sudah saya sampaikan ke Menkumham. Menkumham sudah mendiskusikan, mendengar semua stakeholders," ujar Mahfud MD, Sabtu (8/8/2020).

Menurut Mahfud, pihaknya akan membatasi agar rancangan tersebut nantinya tidak melanggar batas-batas tertentu saat diterapkan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Perpanjang Penahanan Yoory Corneles

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Perpanjang Penahanan Yoory Corneles

Nasional
Said Aqil: Tolong Saya Dibantu Sadarkan Beberapa Kiai yang Tak Percaya Covid-19, Tak Percaya Vaksin

Said Aqil: Tolong Saya Dibantu Sadarkan Beberapa Kiai yang Tak Percaya Covid-19, Tak Percaya Vaksin

Nasional
Jokowi Cek Obat Covid-19 di Apotek di Bogor, tapi Tak Tersedia

Jokowi Cek Obat Covid-19 di Apotek di Bogor, tapi Tak Tersedia

Nasional
Ketua DPR Harap Segera Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Ketua DPR Harap Segera Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
Said Aqil: Tidak Boleh Ada Ketegangan antara NU dan PKB

Said Aqil: Tidak Boleh Ada Ketegangan antara NU dan PKB

Nasional
Angka Kematian Covid-19 Tembus 1.000 dalam Sehari, Epidemiolog: Penemuan Kasus Sedini Mungkin Gagal Dilakukan

Angka Kematian Covid-19 Tembus 1.000 dalam Sehari, Epidemiolog: Penemuan Kasus Sedini Mungkin Gagal Dilakukan

Nasional
Pemerintah Diminta Beri Beasiswa untuk Cegah Anak Putus Sekolah karena Masalah Ekonomi

Pemerintah Diminta Beri Beasiswa untuk Cegah Anak Putus Sekolah karena Masalah Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X