Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/11/2020, 11:26 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Muhammad Budi Hidayat mengatakan, belum ada rencana pemerintah untuk membeli vaksin Covid-19 yang dikembangkan perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, Pfizer.

Pemerintah masih akan mempelajari perkembangan terbaru dari vaksin yang disebut efektif mencegah Covid-19 itu.

"Belum ada (rencana pembelian). Masih dipelajari," ujar Budi saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (11/11/2020).

Baca juga: WHO: Vaksin Covid-19 Pfizer Menjanjikan, tapi Ada Tantangan Cold Chain

Vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh Pfizer membawa angin segar di tengah pandemi yang kian menginfeksi lebih dari 50 juta orang di seluruh dunia.

Raksasa farmasi asal Amerika Serikat tersebut pada Senin (9/11/2020) mengumumkan bahwa vaksin virus corona yang dikembangkan bersama mitra mereka dari Jerman, BioNTech, 90 persen efektif mencegah Covid-19.

Dalam uji coba fase 3, vaksin yang telah disuntikkan pada 43.538 relawan menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Pfizer dan BioNTech mengungkapkan, di antara sejumlah peserta uji coba tersebut, hanya 94 relawan yang terindentifikasi terpapar virus SARS-CoV-2 setelah mendapat suntikan dosis kedua vaksin atau plasebo, seperti dikutip dari Nature, Selasa (10/11/2020).

Kendati perusahaan farmasi ini tidak menunjukkan berapa banyak kelompok plasebo atau di antara relawan ini mendapat vaksin, mereka mengatakan bahwa pembagian kasus di antara kelompok telah menunjukkan vaksin tersebut lebih dari 90 persen efektif mencegah penyakit.

Baca juga: Vaksin Corona Pfizer Diklaim Tunjukkan Hasil Positif, Bagaimana Perkembangan Vaksin Lainnya?

Hal itu diukur setidaknya setelah satu minggu peserta menerima dosis kedua vaksin Covid-19 tersebut, dan tiga minggu setelah disuntik dosis pertama.

Uji coba ini akan berlanjut hingga tercapai 164 kasus Covid-19 yang terdeteksi, sehingga perkiraan awal keefektifan vaksin dapat berubah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 27 September Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 September Memperingati Hari Apa?

Nasional
Konflik Agraria Era Jokowi, KPA: 29 Warga Tewas Perjuangkan Hak atas Tanah

Konflik Agraria Era Jokowi, KPA: 29 Warga Tewas Perjuangkan Hak atas Tanah

Nasional
Jasa Raharja Jamin Semua Korban Kecelakaan Exit Tol Bawen Dapat Kompensasi

Jasa Raharja Jamin Semua Korban Kecelakaan Exit Tol Bawen Dapat Kompensasi

Nasional
Muncul Usulan Kaesang Jadi Ketua Umum, PSI: Dibahas Besok

Muncul Usulan Kaesang Jadi Ketua Umum, PSI: Dibahas Besok

Nasional
Pengamat Nilai PSI Mungkin Kembali Dukung Ganjar Usai Kaesang Bergabung

Pengamat Nilai PSI Mungkin Kembali Dukung Ganjar Usai Kaesang Bergabung

Nasional
Kilang Pertamina Plaju Raih Penghargaan di Ajang WPC Excellence Awards 2023

Kilang Pertamina Plaju Raih Penghargaan di Ajang WPC Excellence Awards 2023

Nasional
KPU Lantik 91 Anggota Baru di Provinsi dan Kabupaten/Kota

KPU Lantik 91 Anggota Baru di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Nasional
Kaesang Gabung PSI, Pengamat: Paling Mungkin Pilkada

Kaesang Gabung PSI, Pengamat: Paling Mungkin Pilkada

Nasional
Bergabungnya Kaesang Pangarep Dinilai Bisa Dongkrak Suara PSI untuk Masuk Parlemen

Bergabungnya Kaesang Pangarep Dinilai Bisa Dongkrak Suara PSI untuk Masuk Parlemen

Nasional
Ditanya Soal Arah Dukungan Pilpres 2024, PSI Singgung Munculnya Isu Prabowo-Ganjar

Ditanya Soal Arah Dukungan Pilpres 2024, PSI Singgung Munculnya Isu Prabowo-Ganjar

Nasional
Kapolri Pastikan Transparan Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

Kapolri Pastikan Transparan Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

Nasional
Kapolri Perintahkan Jajarannya Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara dengan 'Scientific Crime Investigation'

Kapolri Perintahkan Jajarannya Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara dengan "Scientific Crime Investigation"

Nasional
Pendaftaran Capres Dipersingkat, KPU Jamin Hak Parpol dan Kandidat Tak Dipangkas

Pendaftaran Capres Dipersingkat, KPU Jamin Hak Parpol dan Kandidat Tak Dipangkas

Nasional
Propam Polri Awasi Penyelidikan Kematian Ajudan Kapolda Kaltara di Rumah Dinas

Propam Polri Awasi Penyelidikan Kematian Ajudan Kapolda Kaltara di Rumah Dinas

Nasional
KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi 'Lapar Tanah', Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi "Lapar Tanah", Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com